Sengketa lahan, pemerintah jangan kecolongan lagi
Selasa, 31 Juli 2012 - 09:23 WIB
Sengketa lahan, pemerintah jangan kecolongan lagi
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf meninjau daerah sengketa lahan antara warga dan TNI AU di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Sukarame Palembang. Kedatangan Eddy untuk mencari solusi penyelesaian sengketa lahan supaya kasus bentrok antara PTPN VII unit usaha Cinta Manis dan warga yang mengakibatkan korban jiwa tidak terulang.
“Kita tidak ingin kecolongan lagi seperti peristiwa di PTPN VII Cinta Manis dengan masyarakat. Jadi kita harus bertindak cepat menyelesaikan sengketa lahan supaya tidak berlarut-larut,” ujarnya dalam kunjungan di Sumatera Selatan, Senin 30 juli 2012.
Eddy mengakui, tujuannya turun langsung ke lapangan juga untuk mengumpulkan data, dan informasi lengkap dari masyarakat maupun TNI AU untuk mencocokkan data yang selama ini ada di BPN sehingga dapat diambil tindakan konkret.
“Kasus sengketa lahan antara warga dan TNI AU harus secepat mungkin dicarikan solusinya supaya tidak terjadi bentrok aparat dengan warga,” tuturnya.
Saat meninjau, Eddy meminta TNI AU menghentikan sementara seluruh kegiatan di sekitar permukiman warga, baik pembersihan lahan maupun pembangunan dengan alat berat sebelum tercapainya keputusan terkait sengketa lahan. “Kalau ada kegiatan di sekitar permukiman warga dan terjadi penggusuran, besar kemungkinan terjadi bentrok dan dikhawatirkan memakan korban jiwa,” ungkapnya.
Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sumsel Mukti Sulaiman mengungkapkan baru-baru ini telah melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa lahan yang menghasilkan beberapa kesepakatan, yakni luas tanah yang sebenarnya adalah 620 hektare; 320 hektare telah dibebaskan dan sisanya belum dilakukan pembebasan.
"Berdasarkan bukti autentik yang ditunjukkan warga, baik surat dari gubernur, Mendagri, maupun Panglima TNI, jika TNI ingin melakukan pembangunan, terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemda setempat,” ungkapnya.
Selanjutnya, Pemprov Sumsel akan selalu berkoordinasi dengan TNI AU untuk menghentikan sementara kegiatan yang dilakukan di sekitar permukiman warga untuk menghindari bentrok. “Sengketa lahan ini harus segera diselesaikan dan jangan sampai berlarut-larut. Kita tidak menginginkan korban jiwa terjadi dalam satu konflik,” pungkasnya.
“Kita tidak ingin kecolongan lagi seperti peristiwa di PTPN VII Cinta Manis dengan masyarakat. Jadi kita harus bertindak cepat menyelesaikan sengketa lahan supaya tidak berlarut-larut,” ujarnya dalam kunjungan di Sumatera Selatan, Senin 30 juli 2012.
Eddy mengakui, tujuannya turun langsung ke lapangan juga untuk mengumpulkan data, dan informasi lengkap dari masyarakat maupun TNI AU untuk mencocokkan data yang selama ini ada di BPN sehingga dapat diambil tindakan konkret.
“Kasus sengketa lahan antara warga dan TNI AU harus secepat mungkin dicarikan solusinya supaya tidak terjadi bentrok aparat dengan warga,” tuturnya.
Saat meninjau, Eddy meminta TNI AU menghentikan sementara seluruh kegiatan di sekitar permukiman warga, baik pembersihan lahan maupun pembangunan dengan alat berat sebelum tercapainya keputusan terkait sengketa lahan. “Kalau ada kegiatan di sekitar permukiman warga dan terjadi penggusuran, besar kemungkinan terjadi bentrok dan dikhawatirkan memakan korban jiwa,” ungkapnya.
Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sumsel Mukti Sulaiman mengungkapkan baru-baru ini telah melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa lahan yang menghasilkan beberapa kesepakatan, yakni luas tanah yang sebenarnya adalah 620 hektare; 320 hektare telah dibebaskan dan sisanya belum dilakukan pembebasan.
"Berdasarkan bukti autentik yang ditunjukkan warga, baik surat dari gubernur, Mendagri, maupun Panglima TNI, jika TNI ingin melakukan pembangunan, terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemda setempat,” ungkapnya.
Selanjutnya, Pemprov Sumsel akan selalu berkoordinasi dengan TNI AU untuk menghentikan sementara kegiatan yang dilakukan di sekitar permukiman warga untuk menghindari bentrok. “Sengketa lahan ini harus segera diselesaikan dan jangan sampai berlarut-larut. Kita tidak menginginkan korban jiwa terjadi dalam satu konflik,” pungkasnya.
(lil)
