Hidayat-Jokowi minta Panwaslu selidiki politik uang
Rabu, 11 Juli 2012 - 14:50 WIB
Hidayat-Jokowi minta Panwaslu selidiki politik uang
A
A
A
Sindonews.com - Dua pasangan calon Gubernur DKI Jakarta 2012 Hidayat Nur Wahid dan Joko Widodo (Jokowi) sepakat untuk menindaklanjuti temuan politik uang dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI yang ditemukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW).
"Masalah money politic ini kami (Hidayat-Jokowi) sepakat untuk menindaklanjuti. Panwas harus serius untuk mendalami. Jangan menjadi abu-abu, agar masalah ini (money politic) segera clear," ujar Hidayat di Hidayat-Didik Center (HDC), Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (11/7/2012).
Hidayat-Jokowi juga sepakat untuk menjadikan Pilgub DKI sebagai barometer pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. "Intinya kami sepakat Pilkada ini harus menjadi barometer dari Pilkada se-Indonesia," ungkapnya.
Selain politik uang, Hidayat juga melihat kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilgub DKI masih belum selesai. Bahkan hingga masa pemungutan suara seperti yang dilangsungkan hari ini. Masih banyak ditemukan warga yang tidak mendapatkan kartu pemilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
"Kami menyambut baik untuk memperbaiki kualitas dari DPT. Berdasarkan info, banyak juga dari kita (pihak Hidayat) yang tidak bisa mencoblos karena tidak diundang. Nah ini hal yang akan kami kritisi. Kalau memang jumlahnya besar dan berpengaruh pada Pilgub, maka ini akan kami gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK)," terangnya.
Ketika ditanya kemungkinan berkoalisi dengan Jokowi, Hidayat menjawab masih menunggu proses pemilihan sampai akhir. "Memang kita harus sabar. Intinya kita bersabar masih ada proses pencoblosan yang belum selesai. Kita harus bersabar menunggu hasil dari putaran pertama ini," tukasnya.
"Masalah money politic ini kami (Hidayat-Jokowi) sepakat untuk menindaklanjuti. Panwas harus serius untuk mendalami. Jangan menjadi abu-abu, agar masalah ini (money politic) segera clear," ujar Hidayat di Hidayat-Didik Center (HDC), Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (11/7/2012).
Hidayat-Jokowi juga sepakat untuk menjadikan Pilgub DKI sebagai barometer pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. "Intinya kami sepakat Pilkada ini harus menjadi barometer dari Pilkada se-Indonesia," ungkapnya.
Selain politik uang, Hidayat juga melihat kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilgub DKI masih belum selesai. Bahkan hingga masa pemungutan suara seperti yang dilangsungkan hari ini. Masih banyak ditemukan warga yang tidak mendapatkan kartu pemilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
"Kami menyambut baik untuk memperbaiki kualitas dari DPT. Berdasarkan info, banyak juga dari kita (pihak Hidayat) yang tidak bisa mencoblos karena tidak diundang. Nah ini hal yang akan kami kritisi. Kalau memang jumlahnya besar dan berpengaruh pada Pilgub, maka ini akan kami gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK)," terangnya.
Ketika ditanya kemungkinan berkoalisi dengan Jokowi, Hidayat menjawab masih menunggu proses pemilihan sampai akhir. "Memang kita harus sabar. Intinya kita bersabar masih ada proses pencoblosan yang belum selesai. Kita harus bersabar menunggu hasil dari putaran pertama ini," tukasnya.
(san)
