Pilgub DKI rawan penggelembungan suara
Senin, 09 Juli 2012 - 16:14 WIB
Pilgub DKI rawan penggelembungan suara
A
A
A
Sindonews.com - Menjelang pemungutan suara Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012, kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih belum selesai. Sebagian pihak, masih mengganggap kisruh DPT sebagai ganjalan Pilgub DKI yang bersih dari penggelembungan suara.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampouw menyatakan, Pilgub DKI Jakarta harus diundur. Karena rawan dengan konflik politik.
"Jadi kenapa tidak kita ambil terobosan. DPT bermasalah, kita undur pemilihan ini. Jangan kita selalu mengalah dengan permasalahan-permasalahan seperti ini (DPT bermasalah). Kalau tidak, kedepannya kita akan terus seperti ini," ujarnya di Galeri Kafe, Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini, Jakarta Pusat, Senin (9/7/2012).
Sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2004, permasalahan DPT selalu terjadi dan pelaksanaan Pilgub DKI tetap terlaksana meskipun permasalahan DPT belum selesai.
"Penggelembungan suara yang terjadi dalam DPT dapat menyebabkan manipulasi data yang bisa saja dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk mencegah hal itu terjadi, perlu dilakukan pengunduran Pilkada," terangnya.
Dengan begitu, potensi manipulasi suara dapat dicegah. "Semakin akurat DPT, saya pikir manipulasi suara semakin kecil. Meskipun jujur kami katakan, kami sulit mengungkap itu (manipulasi suara)," tukasnya.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampouw menyatakan, Pilgub DKI Jakarta harus diundur. Karena rawan dengan konflik politik.
"Jadi kenapa tidak kita ambil terobosan. DPT bermasalah, kita undur pemilihan ini. Jangan kita selalu mengalah dengan permasalahan-permasalahan seperti ini (DPT bermasalah). Kalau tidak, kedepannya kita akan terus seperti ini," ujarnya di Galeri Kafe, Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini, Jakarta Pusat, Senin (9/7/2012).
Sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2004, permasalahan DPT selalu terjadi dan pelaksanaan Pilgub DKI tetap terlaksana meskipun permasalahan DPT belum selesai.
"Penggelembungan suara yang terjadi dalam DPT dapat menyebabkan manipulasi data yang bisa saja dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk mencegah hal itu terjadi, perlu dilakukan pengunduran Pilkada," terangnya.
Dengan begitu, potensi manipulasi suara dapat dicegah. "Semakin akurat DPT, saya pikir manipulasi suara semakin kecil. Meskipun jujur kami katakan, kami sulit mengungkap itu (manipulasi suara)," tukasnya.
(san)
