Timses cagub DKI diminta jaga netralitas PNS
Kamis, 31 Mei 2012 - 14:19 WIB
Timses cagub DKI diminta jaga netralitas PNS
A
A
A
Sindonews.com - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) DKI Jakarta mengundang para tim sukses (timses) pasangan calon gubernur (cagub) DKI Jakarta untuk membahas dan memberikan dukungan terhadap persoalan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam kesempatan ini, semua timses perwakilan pasangan cagub DKI Jakarta pun hadir.
Ketua Panwaslukada DKI Jakarta Ramdhansyah menuturkan, seruan ini dilaksanakan mengacu pada
pasal 80 Undang-Undang (UU) nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) menyangkut netralitas PNS.
Dia menyebutkan, bunyi pasal tersebut adalah pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
Pada kesempatan itu, dia juga menjelaskan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 17/PUU/X/2012 yang mengabulkan permohonan Heriyanto staf Ahli Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas pengujian UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda pasal 116 ayat 4 pada tanggal 1 Mei 2012.
"Ancaman pidana pasal 116 ayat 4 UU nomor32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berbunyi,
setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diancam dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp6 juta," ujar Ramdhansyah di kantor Panwaslukada DKI Jakarta, Kamis (31/5/2012).
Ketua Panwaslukada DKI Jakarta Ramdhansyah menuturkan, seruan ini dilaksanakan mengacu pada
pasal 80 Undang-Undang (UU) nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) menyangkut netralitas PNS.
Dia menyebutkan, bunyi pasal tersebut adalah pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
Pada kesempatan itu, dia juga menjelaskan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 17/PUU/X/2012 yang mengabulkan permohonan Heriyanto staf Ahli Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas pengujian UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda pasal 116 ayat 4 pada tanggal 1 Mei 2012.
"Ancaman pidana pasal 116 ayat 4 UU nomor32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berbunyi,
setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diancam dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp6 juta," ujar Ramdhansyah di kantor Panwaslukada DKI Jakarta, Kamis (31/5/2012).
()
