Fasilitas minim, Terminal TOW tetap dibuka

Sindonews.com - Mulai Hari ini semua bus Pantai Utara (Pantura) diwajibkan masuk Terminal Tambak Oso Wilangun (TOW). Mereka dilarang lagi untuk memakai trayek ke Terminal Purabaya. Meskipun sarana di TOW masih minim, Pemkot Surabaya tetap tak memberikan toleransi bagi bus yang melanggar aturan trayek.

Sejak pukul 00.00 WIB, sebanyak 553 bus Pantura dari Semarang harus masuk ke TOW. Melihat jumlah bus yang akan masuk ke TOW, Dinas perhubungan (Dishub) membuat aturan untuk mengatur keluar masuk bus di terminal.

Ratusan bus itu tak langsung masuk secara bersamaan ke TOW. Tapi diatur sesuai dengan jadwal yang ada. Makanya bus Pantura yang masuk ke TOW akan diatur seperti di Purabaya. Bus yang akan datang akan diatur satu jam sebelum masuk ke terminal.

“Kalau masuk bersamaan jelas tak muat di terminal, di Surabaya saja juga tak akan muat untuk menampung ratusan bus itu,” ujar Kepala Dishub Eddi menjelaskan, Senin (30/4/2012).

Pembenahan TOW sendiri akan mengikuti kebijakan pengalihan trayek yang asalnya ke Purabaya diubah ke TOW. Ini menjadi tanggung jawab pemkot dalam membenahi semua sarana dan prasarana yang ada di TOW.

“Mudah-mudahan anggaran di Perubahan Anggaran keuangan (PAK) cukup. Saya persisnya belum tahu secara detail, tapi cukuplah untuk membenahi sarana nanti,” jelasnya.

Untuk persiapannya, kata Edi, nanti bangunan di depan akan dijadikan lahan yang luas untuk menampung bus. Selain untuk mempersiapkan lahan bagi parkir bus, pihaknya juga akan membangun ruang tunggu bagi penumpang serta sarana pendukung lainnya.

“Tempat penjualan tiket akan kita bangun di sana. Kondisinya juga akan kami perbaiki, jadi penumpang bisa semakin mudah,” ungkapnya.

Semua pembangunan sarana itu, lanjutnya, akan dilakukan secara bertahap. Pihaknya tetap memberikan prioritas utama untuk parkir bus yang butuh lahan yang luas. “Jadi pelan-pelan sembari memperbaiki semua fasilitas,” sambungnya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, jumlah angkutan pribadi saat ini terus naik. Setidaknya jumlah angkutan pribadi di jalan sudah menembus 80 persen. Jumlah itu terus ditekan untuk mengurangi kemacetan di jalan.

“Kalau sudah sampai 90 persen nantinya akan seperti Jakarta. Kami tak ingin kendaraan pribadi terus meningkat. Makanya transportasi massal terus dibenahi untuk dimanfaatkan oleh warga,” ujar mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) itu.(azh)