Pembuatan INAFIS bukan proyek petinggi Polri
Kamis, 26 April 2012 - 15:02 WIB
Pembuatan INAFIS bukan proyek petinggi Polri
A
A
A
Sindonews.com - Pihak kepolisian masih terus membantah bahwa pembuatan kartu Indonesia Automatic Fingerprints Identification System (INAFIS), merupakan suatu akal akalan maupun proyek yang dilakukan oleh petinggi serta pejabat polri.
“Saya kira itu tidak benar ini adalah proyek petinggi di Polri. Karena awalnya setiap masyrakat yang berurusan dengan pihak kepolisian harus dengan menggunakan sidik jari dan ini justru malah akan memudahkan mereka,“ ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (26/4/2012).
Saud mengatakan, pembuatan kartu INAFIS ini merupakan suatu upaya modernisasi yang dilakukan pihak kepolisian dalam melakukan pengambilan sidik jari.
“Dulu masyrakat masih harus menggunakan dan kemudian mengisi kartu AK23 untuk setiap pengambilan sidik jari. Namun, dengan penggunaan kartu INAFIS ini hanya cukup sekali saja pendaftaran dan bisa digunakan seterusnya,“ jelas Saud.
Saud juga menjelaskan, kendala pembuata kartu ini juga ada pada biaya yang dibebankan kepada pemohon kartu ini. Oleh karena itu, pihaknya sedang mengusahakan agar bisa merevisi PP No 50 tahun 2010 yang mewajibkan pembayaran terhadap Penghasilan Bukan Pajak (PNBP) tersebut. (wbs)
“Saya kira itu tidak benar ini adalah proyek petinggi di Polri. Karena awalnya setiap masyrakat yang berurusan dengan pihak kepolisian harus dengan menggunakan sidik jari dan ini justru malah akan memudahkan mereka,“ ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (26/4/2012).
Saud mengatakan, pembuatan kartu INAFIS ini merupakan suatu upaya modernisasi yang dilakukan pihak kepolisian dalam melakukan pengambilan sidik jari.
“Dulu masyrakat masih harus menggunakan dan kemudian mengisi kartu AK23 untuk setiap pengambilan sidik jari. Namun, dengan penggunaan kartu INAFIS ini hanya cukup sekali saja pendaftaran dan bisa digunakan seterusnya,“ jelas Saud.
Saud juga menjelaskan, kendala pembuata kartu ini juga ada pada biaya yang dibebankan kepada pemohon kartu ini. Oleh karena itu, pihaknya sedang mengusahakan agar bisa merevisi PP No 50 tahun 2010 yang mewajibkan pembayaran terhadap Penghasilan Bukan Pajak (PNBP) tersebut. (wbs)
()
