Pelarangan siswi hamil ikut UN, salah momentum
Kamis, 12 April 2012 - 15:10 WIB
Pelarangan siswi hamil ikut UN, salah momentum
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Pendidikan Kota Surabaya menilai, pelarangan siswi hamil ikut UN salah momentum. Pasalnya, pelarangan itu tanpa memperhatikan infrastruktur yang ada. Sehingga ada kesan pelarangan ini sangat diskriminatif.
Menurut Ketua II Dewan Pendidikan Kota Surabaya Isa Anshori, seharusnya sebelum mengeluarkan pelarangan itu, pihak dinas pendidikan melakukan perbaikan sejumlah infrastruktur.
"Pemberian infrastuktur yang layak belum dilakukan. Artinya, persiapan-persiapan menuju kesana juga belum ada," kata Isa kepada wartawan, di Surabaya, Kamis (12/4/2012).
Ia menjelaskan, beberapa persiapan itu contohnya adalah terkait kurikulum yang mencegah siswa-siswi berbuat asusila. Substansi pembelajaran juga harus dilakukan disamping melakukan pembelajaran secara formal. "Seperti pembelajaran kesehatan alat reproduksi, bagaimana menjaga diri dengan orang-orang yang dikenal melalui dunia maya dan juga moralitas," jelasnya.
Sebab, berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah Surabaya, siswi hamil bukan dari kesalahan pribadi atau oknum melainkan ada kesalahan sistem pendidikan. Ia menjelaskan, dari penelitian tahun lalu, terdapat hasil 45 persen pelajar di Surabaya memiliki persepsi hubungan seks di luar nikah adalah boleh. Kemudian ada 14 Persen pelajar di Surabaya yang sudah pernah melakukan hubungan seks di luar nikah.
"Kalau muncul angka satu persen bisa disebut oknum. Tapi ini muncul angka 14 persen. Berarti ada kesalahan sistem disini," sebutnya.
Berbicara soal pelarangan siswi hamil ini, kata Isa ada dua prespektif. Pertama adalah memahami niatan baik untuk mencegah asusila.
"Persoalan ini lebih pada moral. Tentunya tidak ada relevansinya ukuran moral dijadikan sebagai penentu. Yang jelas pelarangan itu sah-sah saja tapi infrastrukturnya harus dipersiapkan dengan matang," tukasnya. (wbs)
Menurut Ketua II Dewan Pendidikan Kota Surabaya Isa Anshori, seharusnya sebelum mengeluarkan pelarangan itu, pihak dinas pendidikan melakukan perbaikan sejumlah infrastruktur.
"Pemberian infrastuktur yang layak belum dilakukan. Artinya, persiapan-persiapan menuju kesana juga belum ada," kata Isa kepada wartawan, di Surabaya, Kamis (12/4/2012).
Ia menjelaskan, beberapa persiapan itu contohnya adalah terkait kurikulum yang mencegah siswa-siswi berbuat asusila. Substansi pembelajaran juga harus dilakukan disamping melakukan pembelajaran secara formal. "Seperti pembelajaran kesehatan alat reproduksi, bagaimana menjaga diri dengan orang-orang yang dikenal melalui dunia maya dan juga moralitas," jelasnya.
Sebab, berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah Surabaya, siswi hamil bukan dari kesalahan pribadi atau oknum melainkan ada kesalahan sistem pendidikan. Ia menjelaskan, dari penelitian tahun lalu, terdapat hasil 45 persen pelajar di Surabaya memiliki persepsi hubungan seks di luar nikah adalah boleh. Kemudian ada 14 Persen pelajar di Surabaya yang sudah pernah melakukan hubungan seks di luar nikah.
"Kalau muncul angka satu persen bisa disebut oknum. Tapi ini muncul angka 14 persen. Berarti ada kesalahan sistem disini," sebutnya.
Berbicara soal pelarangan siswi hamil ini, kata Isa ada dua prespektif. Pertama adalah memahami niatan baik untuk mencegah asusila.
"Persoalan ini lebih pada moral. Tentunya tidak ada relevansinya ukuran moral dijadikan sebagai penentu. Yang jelas pelarangan itu sah-sah saja tapi infrastrukturnya harus dipersiapkan dengan matang," tukasnya. (wbs)
()
