Korban konflik Aceh tuntut pembangunan rumah
Korban konflik Aceh tuntut pembangunan rumah
A
A
A
Sindonews.com - Ratusan korban konflik dari Bener Meriah dan Aceh Tengah dan sebagian Pidie, berunjuk rasa di gedung DPRA, menuntut agar Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) memenuhi hak korban konflik.
Mereka juga meminta BRDA membangun rumah korban konflik yang dibakar. Pasalnya, lembaga tersebut akan berakhir mandatnya tahun ini.
"BRDA akan berakhir tugasnya pada tahun 2012, tapi masih banyak korban konflik yang belum mendapatkan rumah, bagaimana nasib mereka," ujar Agusta Muktar, koordinator aksi, Senin (20/2/2012).
Menurut Agusta, selama mendapatkan mandat untuk program reintegrasi pascadamai, BRDA dinilai gagal memenuhi hak-hak korban konflik. Padahal sejak 2006 silam pemerintah mengucurkan dana reintegrasi sebesar Rp2,1 triliun.
"Menurut salah seorang staf BRA, tahun ini BRA tidak punya anggaran untuk membangun perumahan, apalagi mandat mereka akan habis," katanya.
Dia mengatakan, pembangunan rumah korban konflik masih menjadi masalah yang besar bagi proses reintegrasi pascadamai. Apalagi terdapat banyak rumah yang salah sasaran dan justru diterima oleh orang yang rumahnya tidak pernah dibakar saat konflik.
"Banyak orang yang tidak berhak dan mendapatkan rumah lebih dari satu, padahal rumah mereka tidak pernah dibakar," ujarnya.
Karena itu, para korban konflik itu menilai BRDA gagal memenuhi hak perumahan bagi korban konflik. Pemerintah Aceh diminta untuk membentuk tim independen yang memverifikasi ulang penerima rumah korban konflik, agar tepat sasaran.
"Kami mendesak DPRA dan pemerintah Aceh untuk duduk dan berbicara menanggapi nasib korban konflik yang belum mendapatkan rumah. Ini bukan hanya terdapat di Aceh Tengah, Bener Meriah, dan sebagian Pidie saja tapi juga seluruh Aceh," kata Agusta.
Massa korban konflik itu mengaku akan mengelar aksi selama tiga hari berturut-turut. Mereka juga mengancam akan menduduki gedung dewan, hingga tuntutan mereka dipenuhi pemerintah.
"Data kami di Aceh Tengah dan Bener Meriah sedikitnya 1.000 rumah belum terbangun," kata Agusta.
Mereka juga meminta BRDA membangun rumah korban konflik yang dibakar. Pasalnya, lembaga tersebut akan berakhir mandatnya tahun ini.
"BRDA akan berakhir tugasnya pada tahun 2012, tapi masih banyak korban konflik yang belum mendapatkan rumah, bagaimana nasib mereka," ujar Agusta Muktar, koordinator aksi, Senin (20/2/2012).
Menurut Agusta, selama mendapatkan mandat untuk program reintegrasi pascadamai, BRDA dinilai gagal memenuhi hak-hak korban konflik. Padahal sejak 2006 silam pemerintah mengucurkan dana reintegrasi sebesar Rp2,1 triliun.
"Menurut salah seorang staf BRA, tahun ini BRA tidak punya anggaran untuk membangun perumahan, apalagi mandat mereka akan habis," katanya.
Dia mengatakan, pembangunan rumah korban konflik masih menjadi masalah yang besar bagi proses reintegrasi pascadamai. Apalagi terdapat banyak rumah yang salah sasaran dan justru diterima oleh orang yang rumahnya tidak pernah dibakar saat konflik.
"Banyak orang yang tidak berhak dan mendapatkan rumah lebih dari satu, padahal rumah mereka tidak pernah dibakar," ujarnya.
Karena itu, para korban konflik itu menilai BRDA gagal memenuhi hak perumahan bagi korban konflik. Pemerintah Aceh diminta untuk membentuk tim independen yang memverifikasi ulang penerima rumah korban konflik, agar tepat sasaran.
"Kami mendesak DPRA dan pemerintah Aceh untuk duduk dan berbicara menanggapi nasib korban konflik yang belum mendapatkan rumah. Ini bukan hanya terdapat di Aceh Tengah, Bener Meriah, dan sebagian Pidie saja tapi juga seluruh Aceh," kata Agusta.
Massa korban konflik itu mengaku akan mengelar aksi selama tiga hari berturut-turut. Mereka juga mengancam akan menduduki gedung dewan, hingga tuntutan mereka dipenuhi pemerintah.
"Data kami di Aceh Tengah dan Bener Meriah sedikitnya 1.000 rumah belum terbangun," kata Agusta.
()
Explore More