Wali Kota Blitar tuding Demokrat gagalkan Rusunawa
Selasa, 07 Februari 2012 - 20:59 WIB
Wali Kota Blitar tuding Demokrat gagalkan Rusunawa
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Pekerjaan Umum akhirnya membatalkan rencana proyek pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Kota Blitar. Rencananya proyek itu dialihkan ke Malang atau Surabaya.
Pembatalan itupun langsung membuat Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar meradang. Dia mensinyalir pembatalan itu bermuatan politik.
Samanhudi menuding gagalnya program yang menurutnya sangat membantu masyarakat menengah ke bawah tersebut akibat ulah Fraksi Demokrat. ''Kami kira program Presiden SBY ini sangat bagus. Namun, Demokrat lah yang menolaknya sendiri, “ujar Samnhudi kepada wartawan di kantornya, Selasa (7/2/2012).
Memang diakui, pembangunan Rusunawa di wilayah Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, ditolak warga setempat. Karena dianggap melanggar Perda tentang Tata Ruang dan Wilayah (RT RW).
Selain itu, proyek pemerintah pusat senilai Rp 12 miliar itu dikhawatirkan akan melenyapkan mata pencaharian warga. Sebab, lokasi yang digunakan merupakan area persawahan.
Sehingga membuat warga turun ke jalan menggelar unjuk rasa. Warga juga pernah memblokade akses jalan yang menuju lokasi.
Tidak itu saja, sebelumnya di wilayah lingkungan Dawuhan, Kelurahan Kauman, warga setempat juga menolaknya. Selain ditakutkan merusak sumber mata air, warga tidak menginginkan dampak sosial yang terjadi.
Menurut Samanhudi, pembatalan Rusunawa oleh pemerintah pusat bukanlah kegagalan Pemkot Blitar. Sebab, dalam konteks ini Pemkot telah menyiapkan segala perangkat yang dibutuhkan. Lokasi termasuk status tanahnya semua telah tersediakan. Namun, sekelompok orang yang di-back-up oleh sejumlah politisi sengaja menggagalkannya.
''Masalah ini sangat bermuatan politis. Mereka ini tidak sepakat dengan visi dan misi Kota Blitar. Dan kami tidak bisa disalahkan pemerintah pusat, “terangnya.
Entah untuk menunjukkan kekuatan atau karena saking jengkelnya, kepala daerah yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Blitar itu mengatakan jika mau, dirinya bisa mengeluarkan massa tandingan.
Massa yang lebih besar dan lebih kuat daripada pada penolak Rusunawa. ''Namun, saya tidak mau cara seperti itu. Sebab, pada akhirnya masyarakatlah menjadi korban, “katanya.
Terkait surat pembatalan dari kementerian yang sudah diterima Pemkot Blitar, Samanhudi akan mengkajinya lagi. Sebab sudah menjadi ke katanya.
Sementara Ketua DPC Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Heru Sunariyanta dengan tegas menyatakan menolak pembangunan Rusunawa. Heru menyepakati aspirasi yang disampaikan warga Kepanjen Kidul.
Sebab apa yang diinginkan warga sangatlah rasional. ''Toh, secara aturan, pembangunan Rusunawa ini terang-terangan menyalahi Perda RT RW, “ujarnya. (lin)
Pembatalan itupun langsung membuat Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar meradang. Dia mensinyalir pembatalan itu bermuatan politik.
Samanhudi menuding gagalnya program yang menurutnya sangat membantu masyarakat menengah ke bawah tersebut akibat ulah Fraksi Demokrat. ''Kami kira program Presiden SBY ini sangat bagus. Namun, Demokrat lah yang menolaknya sendiri, “ujar Samnhudi kepada wartawan di kantornya, Selasa (7/2/2012).
Memang diakui, pembangunan Rusunawa di wilayah Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, ditolak warga setempat. Karena dianggap melanggar Perda tentang Tata Ruang dan Wilayah (RT RW).
Selain itu, proyek pemerintah pusat senilai Rp 12 miliar itu dikhawatirkan akan melenyapkan mata pencaharian warga. Sebab, lokasi yang digunakan merupakan area persawahan.
Sehingga membuat warga turun ke jalan menggelar unjuk rasa. Warga juga pernah memblokade akses jalan yang menuju lokasi.
Tidak itu saja, sebelumnya di wilayah lingkungan Dawuhan, Kelurahan Kauman, warga setempat juga menolaknya. Selain ditakutkan merusak sumber mata air, warga tidak menginginkan dampak sosial yang terjadi.
Menurut Samanhudi, pembatalan Rusunawa oleh pemerintah pusat bukanlah kegagalan Pemkot Blitar. Sebab, dalam konteks ini Pemkot telah menyiapkan segala perangkat yang dibutuhkan. Lokasi termasuk status tanahnya semua telah tersediakan. Namun, sekelompok orang yang di-back-up oleh sejumlah politisi sengaja menggagalkannya.
''Masalah ini sangat bermuatan politis. Mereka ini tidak sepakat dengan visi dan misi Kota Blitar. Dan kami tidak bisa disalahkan pemerintah pusat, “terangnya.
Entah untuk menunjukkan kekuatan atau karena saking jengkelnya, kepala daerah yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Blitar itu mengatakan jika mau, dirinya bisa mengeluarkan massa tandingan.
Massa yang lebih besar dan lebih kuat daripada pada penolak Rusunawa. ''Namun, saya tidak mau cara seperti itu. Sebab, pada akhirnya masyarakatlah menjadi korban, “katanya.
Terkait surat pembatalan dari kementerian yang sudah diterima Pemkot Blitar, Samanhudi akan mengkajinya lagi. Sebab sudah menjadi ke katanya.
Sementara Ketua DPC Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Heru Sunariyanta dengan tegas menyatakan menolak pembangunan Rusunawa. Heru menyepakati aspirasi yang disampaikan warga Kepanjen Kidul.
Sebab apa yang diinginkan warga sangatlah rasional. ''Toh, secara aturan, pembangunan Rusunawa ini terang-terangan menyalahi Perda RT RW, “ujarnya. (lin)
()
