Demo tetap jalan, buruh tak takut ancaman aparat
Jum'at, 03 Februari 2012 - 18:19 WIB
Demo tetap jalan, buruh tak takut ancaman aparat
A
A
A
Sindonews.com - Menyikapi pernyataan sikap Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris dalam mengantisipasi aksi demonstrasi besar-besaran buruh pada 9 Februari 2012, kaum buruh menyatakan tidak gentar untuk tetap melaksanakan aksi tersebut. Tindakan aparat tersebut dinilai berlebihan dan bersifat provokatif.
Pernyataan sikap buruh tersebut disampaikan 15 aliansi buruh yang tergabung dalam Serikat Bersama (Sekber) buruh dalam konferensi pers yang digelar di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Sultoni, salah satu anggota serikat buruh tersebut menilai, tindakan serta pernyataan para aparat keamanan itu merupakan bukti dari belum adanya demokrasi di Indonesia.
"Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintahan saat ini merupakan rezim fasis dan antidemokrasi. Sehingga, menimbulkan kesan peran aparat tersebut untuk melindungi pengusaha ketimbang masyarakat dengan cara kekerasan," ujar Sultoni kepada sindonews, Jumat (3/2/2012).
Sultoni beralasan, aksi yang dinilai akan menganggu ketertiban umum oleh pihak kepolisian tersebut adalah penilaian yang sepihak dan subjektif. Pihaknya malah beralasan, justru seharusnya perusahaanlah yang menjadi biang keladi atas menganggu ketertiban umum tersebut.
"Itu tuduhan sesat dan tidak berdasar dan berangkat dari ketidakpahaman mereka terhadap masalah," imbuhnya.
Dalam hal ini, pihak perusahaan dianggap sebagai pihak yang telah menyebabkan gangguan ketertiban umum. Di satu sisi perusahaan, menurut Sultoni, sudah mengacak-acak dan mengancam nasib uruh dengan tindakan perusahaan selama ini.
"Menyangkut posisi aparat yang menganggu ketertiban umum seharusnya mereka bisa melihat ada apa dibelakang ini yang menyebabk ini bisa terjadi. sekali lagi ini menunjukan ketidakbecusan pemerintah dalam melindungi hak para kaum buruh kalau mereka melihat secara jernih akar permasalahan maka mereka harusnya menyalahkan pihak perusahaan," pungkasnya.
Sultoni menambahkan, pihak buruh sudah mulai berani untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan para pengusaha. Pihaknya juga tetap bersiap untuk menggelar aksi boikot serta pemblokadean akses produksi meski sudah mendapat ancaman dari TNI serta Polri.
"Meski kami tetap dihalangi, kaum buruh sudah tidak memperdulikan itu dan akan melakukan perlawanan. Tidak ada lagi yang perlu kami takuti, karena sudah hak kami menuntut kepada negara," tandasnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Pangdam Jaya menginstruksikan anggotanya untuk menindak tegas bila ada pengunjuk rasa yang melakukan penjarahan dan perusakan di objek-objek vital. Sebagai partner kepolisian, TNI akan menjadi benteng terakhir bila massa sudah tidak bisa dikendalikan.
"Antisipasi unjuk rasa buruh yang akan dilaksanakan hari ini atau besok. Kita harus bersikap persuasif terhadap yang melakukan desakan moral karena itu adalah hak. Beberapa waktu lalu, kita di Cikarang menjaga kegiatan buruh, tapi kita bisa mengendalikannya dengan baik," ungkap Waris dalam sambutannya pada saat memimpin apel gelar pasukan pengamanan unjuk rasa buruh di Lapangan Parkir Timur, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2012) lalu. (wbs)
Pernyataan sikap buruh tersebut disampaikan 15 aliansi buruh yang tergabung dalam Serikat Bersama (Sekber) buruh dalam konferensi pers yang digelar di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Sultoni, salah satu anggota serikat buruh tersebut menilai, tindakan serta pernyataan para aparat keamanan itu merupakan bukti dari belum adanya demokrasi di Indonesia.
"Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintahan saat ini merupakan rezim fasis dan antidemokrasi. Sehingga, menimbulkan kesan peran aparat tersebut untuk melindungi pengusaha ketimbang masyarakat dengan cara kekerasan," ujar Sultoni kepada sindonews, Jumat (3/2/2012).
Sultoni beralasan, aksi yang dinilai akan menganggu ketertiban umum oleh pihak kepolisian tersebut adalah penilaian yang sepihak dan subjektif. Pihaknya malah beralasan, justru seharusnya perusahaanlah yang menjadi biang keladi atas menganggu ketertiban umum tersebut.
"Itu tuduhan sesat dan tidak berdasar dan berangkat dari ketidakpahaman mereka terhadap masalah," imbuhnya.
Dalam hal ini, pihak perusahaan dianggap sebagai pihak yang telah menyebabkan gangguan ketertiban umum. Di satu sisi perusahaan, menurut Sultoni, sudah mengacak-acak dan mengancam nasib uruh dengan tindakan perusahaan selama ini.
"Menyangkut posisi aparat yang menganggu ketertiban umum seharusnya mereka bisa melihat ada apa dibelakang ini yang menyebabk ini bisa terjadi. sekali lagi ini menunjukan ketidakbecusan pemerintah dalam melindungi hak para kaum buruh kalau mereka melihat secara jernih akar permasalahan maka mereka harusnya menyalahkan pihak perusahaan," pungkasnya.
Sultoni menambahkan, pihak buruh sudah mulai berani untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan para pengusaha. Pihaknya juga tetap bersiap untuk menggelar aksi boikot serta pemblokadean akses produksi meski sudah mendapat ancaman dari TNI serta Polri.
"Meski kami tetap dihalangi, kaum buruh sudah tidak memperdulikan itu dan akan melakukan perlawanan. Tidak ada lagi yang perlu kami takuti, karena sudah hak kami menuntut kepada negara," tandasnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Pangdam Jaya menginstruksikan anggotanya untuk menindak tegas bila ada pengunjuk rasa yang melakukan penjarahan dan perusakan di objek-objek vital. Sebagai partner kepolisian, TNI akan menjadi benteng terakhir bila massa sudah tidak bisa dikendalikan.
"Antisipasi unjuk rasa buruh yang akan dilaksanakan hari ini atau besok. Kita harus bersikap persuasif terhadap yang melakukan desakan moral karena itu adalah hak. Beberapa waktu lalu, kita di Cikarang menjaga kegiatan buruh, tapi kita bisa mengendalikannya dengan baik," ungkap Waris dalam sambutannya pada saat memimpin apel gelar pasukan pengamanan unjuk rasa buruh di Lapangan Parkir Timur, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2012) lalu. (wbs)
()
