Rp70 T untuk relokasi perkampungan kumuh
Kamis, 26 Januari 2012 - 11:38 WIB
Rp70 T untuk relokasi perkampungan kumuh
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah segera merelokasi warga perkampungan kumuh sepanjang bantaran Sungai Ciliwung. Setidaknya ada 30.000 kepala keluarga (kk) akan dipindahkan pada tahap pertama ke lokasi baru berupa rumah susun, terletak tak jauh dari lokasi awal.
"Pemindahan warga dilakukan menjadi dua tahap. Pertama, warga di sepanjang sungai dari Manggarai sampai Kalibaru, berikutnya, sampai ke sungai Leuwi Liang (Bogor)," jelas Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono usai menggelar rapat koordinator (Rakor) tingkat menteri di Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pasific Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2012).
Menurut mantan Ketua MPR ini, pemindahan dilakukan secara bermartabat, artinya pemindahan disertai normalisasi kehidupan masyarakat di sana. Diharapkan, tidak ada penolakan relokasi mengingat program ini dalam rangka mengentasan kemiskinan.
"Kami pindahkan mereka tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Sekaligus di sana nanti akan jadi ikon, bagaimana warga yang semua hidup di daerah kumuh, kemudian hidup di daerah memadai, layak sekaligus menghapuskan kemiskinan," jelas Agung.
Relokasi itu tak hanya pembangunan fisik pemukiman, tapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat ditingkatkan dengan menerapan program Pengendali Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan pelatihan serta ketrampilan.
"Kami upayakan realisasi sebelum periode berakhir," tambahnya.
Rencana itu melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Kementerian Pertahanan (Menhan), Kementerian Keuangan (Menkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Pendidikan Nasional (Mendinas). Diperkirakan dana yang diperlukan sebesar Rp70 triliun.
"Sekarang sedang dalam proses, dan akan dilakukan sosialisasi lebih dulu. Sosialisasi harus gencar," ujarnya. (lin)
"Pemindahan warga dilakukan menjadi dua tahap. Pertama, warga di sepanjang sungai dari Manggarai sampai Kalibaru, berikutnya, sampai ke sungai Leuwi Liang (Bogor)," jelas Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono usai menggelar rapat koordinator (Rakor) tingkat menteri di Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pasific Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2012).
Menurut mantan Ketua MPR ini, pemindahan dilakukan secara bermartabat, artinya pemindahan disertai normalisasi kehidupan masyarakat di sana. Diharapkan, tidak ada penolakan relokasi mengingat program ini dalam rangka mengentasan kemiskinan.
"Kami pindahkan mereka tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Sekaligus di sana nanti akan jadi ikon, bagaimana warga yang semua hidup di daerah kumuh, kemudian hidup di daerah memadai, layak sekaligus menghapuskan kemiskinan," jelas Agung.
Relokasi itu tak hanya pembangunan fisik pemukiman, tapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat ditingkatkan dengan menerapan program Pengendali Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan pelatihan serta ketrampilan.
"Kami upayakan realisasi sebelum periode berakhir," tambahnya.
Rencana itu melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Kementerian Pertahanan (Menhan), Kementerian Keuangan (Menkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Pendidikan Nasional (Mendinas). Diperkirakan dana yang diperlukan sebesar Rp70 triliun.
"Sekarang sedang dalam proses, dan akan dilakukan sosialisasi lebih dulu. Sosialisasi harus gencar," ujarnya. (lin)
()
