Kaum adat sunda masih termarginalkan

Sindonews.com – Kaum adat tatar Sunda mengaku kecewa lantaran eksistensinya masih termaginalkan. Banyak hak-hak sipil masyarakat adat yang berada di wewengkon Jawa Barat dan Banten yang terampas akibat kebijakan pemerintah.

Selama ini kaum adat menjadi masyarakat mandiri tanpa perhatian pemerintah. Sekjen Dewan Kasepuhan Adat Tatar Sunda Eka Santosa akan mendesak Pemprov Jabar membuat kebijakan yang tegas dan jelas berupa peraturan daerah (perda) yang melindungi eksistensi budaya, lingkungan, dan potensi masyarakat adat.

“Kaum adat seolah menjadi kelas bawah yang tidak diperhitungkan keberadaannya,maka dari itu kami akan desak pemerintah untuk membuat perda perlindungan kaum adat,sehingga kaum adat dihargai dan diakui keberadaannya,” tegas Eka.

Sesepuh masyarakat adat Kampung Naga, Henhen, berharap masyarakat adat tidak sekedar menjadi objek pariwisata, tetapi harus dikaji lebih jauh potensi dan nilai-nilai luhur yang berkembang di dalamnya untuk dijadikan muatan lokal bagi pembangunan karakter bangsa.

“Perlu ada perhatian pemerintah untuk mengembangkan sarana dan prasarana yang relevan dibutuhkan masyarakat adat,”ungkap Koordinator Kesatuan Adat Banten Wa Ugi kepada SINDO,kemarin.(wbs)