Kecam Pemilihan Wagub DKI, Pengamat: Resepsi Pernikahan Saja Dibubarkan
Senin, 06 April 2020 - 08:11 WIB
Kecam Pemilihan Wagub DKI, Pengamat: Resepsi Pernikahan Saja Dibubarkan
A
A
A
JAKARTA - Penyelenggaraan Pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) DKI Jakarta yang rencananya digelar hari ini terus menuai kecaman. Pengamat pemerintahan Adi Prayitno menilai, bila pilwagub tetap dilaksanakan maka DPRD DKI bukan contoh yang baik bagi masyarakat.
“Padahal mengumpulkan warga dalam acara resepsi pernikahan saja dibubarkan aparat. Ini namanya tebang pilih,” ujar Adi, Senin (6/4/2020).
Menurut dia, di tengah pendemik virus Corona, politikus Kebon Sirih yang notabone presentase wakil rakyat mestinya menghindari keramaian, meski melalui protap kesehatan yang berlaku. Ia membandingkan sekolah dan pusat perbelanjaan yang notabone penyelenggaraannya tidak memakan uang negara, tetap dilarang berkumpul. Bahkan diliburkan atau ditutup.
Hal lain yang menjadi kejanggalan dari paripurna pilwagub tersebut, yakni hanya 54 dari 106 anggota DPRD yang diperbolekan masuk ke dalam bilik suara dalam pemilihan itu. Artinya hak-hak warga ibu kota tidak akan terpenuhi dengan sistem itu. Sebab setiap anggota merupakan perwakilan seluruh warga Jakarta sesuai dengan dapilnya masing-masing.
"Bisa dibayangkan apabila ada salah satu anggota yang dapilnya Jakarta Pusat dan tidak terpilih untuk masuk bilik memberikan suara ke salah satu kandidat, berarti warga Jakarta Pusat tersebut kehilangan hak politiknya untuk memilih pemimpinnya. Jadi jangan heran bila wagub yang terpilih bukanlah wagub pilihan warga Jakarta seluruhnya,” urainya.
Parahnya, lanjut dia, pemilihan orang nomor dua di DKI itu tidak dapat diliput media massa. Padahal warga sebagai pemberi amanah wajib memgetahui sosok dan visi serta misi salah satu calon pemimpinnya.
Lebih lanjut Adi Prayitno mempertanyakan sikap sekelompok anggota DPRD DKI yang begitu ngotot menyelenggarakan pemilihan wagub, mengingat wabah virus Corona atau Covid-19 terus meluas.
Terkait alasan bahwa Gubernur Anies Baswedan membutuhkan pendamping untuk penanganan Corona, Adi menilai hal itu terlalu mengada-ada. Karena jauh sebelum Corona mewabah, Anies pun membutuhkan wakil untuk membantunya menangani berbagai masalah kota. Seperti banjir, kemacetan, dan penataan kota.
“Tapi kenapa sekarang malah seakan-akan dipaksakan. Harusnya sebagai wakil rakyat, dalam hal ini sisi kemanusiaan lebih dikedepankan dibanding kepentingan politik," jelasnya. (Baca juga: Digelar 6 April, Pemilihan Wagub DKI Melanggar Maklumat Kapolri)
Bahkan sebelumnya terdapat beberapa anggota DPRD DKI ditengarai terjangkit virus mematikan itu. Seharusnya DPRD sebagai elemem pemerintahan bersama Pemprov DKI berjibaku mengatasi masalah penyebaranan virus ini. Bukan sebaliknya, malah sibuk mengurus politik internal demi kepentingan sendiri.
Komentar pedas terhadap DPRD DKI juga datang dari kalangan masyarakat, salah satunya Cintya Fitriani. Ia menilai apa yang dilakukan DPRD DKI menandakan adanya krisis etika politik. (Baca juga: Gelar Pemilihan Wagub di Tengah Wabah Corona, DPRD DKI Keukeuh Tak Langgar Aturan)
“Dalam kondisi seperti ini mereka harusnya berpikir bagaimana mendukung Pemprov DKI dalam mengatasi wabah Corona dengan menguatkan kebijakan anggaran untuk memenuhi kebutuan bantuan medis dan lain-lain. Buka menguber kekuasaan. Apalagi saya yakin saat ini warga tidak terpikir akan pentingnya keberadaan wagub. Yang penting Corona ini segera berakhir,” ucapnya.
“Saya sangat tidak setujui adanya pemilihan wagub dengan kondisi ini. Ini hanya mengggambarkan DPRD kita hanya haus kekuasaan,” sambungnya.
Sejatinya, sikap panitia pemilihan (panlih) yang ngotot menggelar pemilihan wagub juga kerap dikritik pedas oleh sesama politikus di Kebon Sirih. Apalagi Kapolri telah mengeluarkan maklumat prihal larangan berkumpul yang melibatkan banyak orang. (Baca juga: Suhaimi: Jumatan Saja Ditiadakan, Masa Ngotot Gelar Paripurna Pemilihan Wagub)
Menyebarnya virus Corona juga membuat pemerintah pusat serta Pemprov DKI mengeluarkan imbauan agar semua pihak mengurangi kegiatan keramaian. Salah satunya penundaan pemilihan Wagub DKI.
“Padahal mengumpulkan warga dalam acara resepsi pernikahan saja dibubarkan aparat. Ini namanya tebang pilih,” ujar Adi, Senin (6/4/2020).
Menurut dia, di tengah pendemik virus Corona, politikus Kebon Sirih yang notabone presentase wakil rakyat mestinya menghindari keramaian, meski melalui protap kesehatan yang berlaku. Ia membandingkan sekolah dan pusat perbelanjaan yang notabone penyelenggaraannya tidak memakan uang negara, tetap dilarang berkumpul. Bahkan diliburkan atau ditutup.
Hal lain yang menjadi kejanggalan dari paripurna pilwagub tersebut, yakni hanya 54 dari 106 anggota DPRD yang diperbolekan masuk ke dalam bilik suara dalam pemilihan itu. Artinya hak-hak warga ibu kota tidak akan terpenuhi dengan sistem itu. Sebab setiap anggota merupakan perwakilan seluruh warga Jakarta sesuai dengan dapilnya masing-masing.
"Bisa dibayangkan apabila ada salah satu anggota yang dapilnya Jakarta Pusat dan tidak terpilih untuk masuk bilik memberikan suara ke salah satu kandidat, berarti warga Jakarta Pusat tersebut kehilangan hak politiknya untuk memilih pemimpinnya. Jadi jangan heran bila wagub yang terpilih bukanlah wagub pilihan warga Jakarta seluruhnya,” urainya.
Parahnya, lanjut dia, pemilihan orang nomor dua di DKI itu tidak dapat diliput media massa. Padahal warga sebagai pemberi amanah wajib memgetahui sosok dan visi serta misi salah satu calon pemimpinnya.
Lebih lanjut Adi Prayitno mempertanyakan sikap sekelompok anggota DPRD DKI yang begitu ngotot menyelenggarakan pemilihan wagub, mengingat wabah virus Corona atau Covid-19 terus meluas.
Terkait alasan bahwa Gubernur Anies Baswedan membutuhkan pendamping untuk penanganan Corona, Adi menilai hal itu terlalu mengada-ada. Karena jauh sebelum Corona mewabah, Anies pun membutuhkan wakil untuk membantunya menangani berbagai masalah kota. Seperti banjir, kemacetan, dan penataan kota.
“Tapi kenapa sekarang malah seakan-akan dipaksakan. Harusnya sebagai wakil rakyat, dalam hal ini sisi kemanusiaan lebih dikedepankan dibanding kepentingan politik," jelasnya. (Baca juga: Digelar 6 April, Pemilihan Wagub DKI Melanggar Maklumat Kapolri)
Bahkan sebelumnya terdapat beberapa anggota DPRD DKI ditengarai terjangkit virus mematikan itu. Seharusnya DPRD sebagai elemem pemerintahan bersama Pemprov DKI berjibaku mengatasi masalah penyebaranan virus ini. Bukan sebaliknya, malah sibuk mengurus politik internal demi kepentingan sendiri.
Komentar pedas terhadap DPRD DKI juga datang dari kalangan masyarakat, salah satunya Cintya Fitriani. Ia menilai apa yang dilakukan DPRD DKI menandakan adanya krisis etika politik. (Baca juga: Gelar Pemilihan Wagub di Tengah Wabah Corona, DPRD DKI Keukeuh Tak Langgar Aturan)
“Dalam kondisi seperti ini mereka harusnya berpikir bagaimana mendukung Pemprov DKI dalam mengatasi wabah Corona dengan menguatkan kebijakan anggaran untuk memenuhi kebutuan bantuan medis dan lain-lain. Buka menguber kekuasaan. Apalagi saya yakin saat ini warga tidak terpikir akan pentingnya keberadaan wagub. Yang penting Corona ini segera berakhir,” ucapnya.
“Saya sangat tidak setujui adanya pemilihan wagub dengan kondisi ini. Ini hanya mengggambarkan DPRD kita hanya haus kekuasaan,” sambungnya.
Sejatinya, sikap panitia pemilihan (panlih) yang ngotot menggelar pemilihan wagub juga kerap dikritik pedas oleh sesama politikus di Kebon Sirih. Apalagi Kapolri telah mengeluarkan maklumat prihal larangan berkumpul yang melibatkan banyak orang. (Baca juga: Suhaimi: Jumatan Saja Ditiadakan, Masa Ngotot Gelar Paripurna Pemilihan Wagub)
Menyebarnya virus Corona juga membuat pemerintah pusat serta Pemprov DKI mengeluarkan imbauan agar semua pihak mengurangi kegiatan keramaian. Salah satunya penundaan pemilihan Wagub DKI.
(thm)
