Pemerintah Diminta Perhatikan Pekerja Transportasi

BANDUNG - Pemerintah diminta membuat kebijakan terkait nasib pekerja transportasi menyusul lemahnya bisnis transportasi akibat wabah corona. Diperkirakan, ada ribuan pekerja transportasi yang terkena dampak wabah ini.

Asisten Direksi Lintas Shuttle Wawan Heri Purnomo mengatakan, kebijakan relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan pemerintah sangat membantu kalangan industri. Pengusaha, ujarnya, setidaknya tidak terlalu terbebani terkait kewajiban kredit. (Baca juga: Tak Dapat Kamar Isolasi RS, Pasien Corona Meninggal di Rumah)

"Tapi mungkin belum ada formula terkait karyawan, solusinya bagaimana. Apalagi kondisi ini sampai 29 Mei, ini kan baru April, nanti sampai Mei seperti ini. Kami bisnis transportasi hidup dari kegiatan kami," tandasnya.

Menurut dia, perusahaannya harus memikirkan bagaimana agar karyawan seperti driver tetap hidup. Apalagi pemerintah sudah bilang tidak boleh ada PHK.

“Ya kami tidak ada PHK, karena kami yakin corona ini pasti berlalu. Tapi mereka punya keluarga yang harus makan. Harapan kami, di luar POJK tentang kredit ada hal lain yang dilakukan pemerintah untuk sektor transportasi ini," kata Wawan.

Menurut dia, wabah corona sangat berdampak terhadap bisnis transportasi. Penurunan penumpang saat ini mencapai 60%. Biasanya, 1 hari bisa mengangkut 1.000 penumpang, namun kini turun sampai 300 dan 400 orang.

"Tapi kalau sekarang, lebih parah lagi penurunannya. Tetapi kami harus beroperasi, kalau enggak masyarakat bisa panik, mereka mau naik apa?. Tapi kami tetap mengikuti ketentuan pemerintah. Misalnya pakai APD, thermo gun, dan hand sintizer," ujarnya.

Tidak hanya itu, armada beroperasi juga hampir 50% dikandangkan. Prinsipnya, tetap ada pelayanan dengan kurangi jadwal. “Bahkan beberapa rute akan kami closing,” tandasnya.