Pengamat: Karantina Wilayah Lebih Baik Terlambat daripada Tidak Dilakukan
Selasa, 31 Maret 2020 - 00:03 WIB
Pengamat: Karantina Wilayah Lebih Baik Terlambat daripada Tidak Dilakukan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia dihadapkan dengan pilihan sulit antara menyelamatkan masyarakat dari ancaman wabah virus Corona (Covid-19) atau mempertahankan roda perekonomian tetap berjalan di tengah pandemi global saat ini.
Pengamat Sosial UI Rissalwan Habdy Lubis mengatakan, merebaknya isu terkait karantina wilayah atau lockdown di wilayah terjangkit Covid-19 adalah suatu langkah yang terlambat dalam mengatasi penyebaran virus.
Namun, hal itu akan lebih baik jika pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah tegas untuk membatasi mobilitas masyarakat ketimbang sebatas memberikan imbauan social distancing/physical distancing.
"Kalau sekarang dibilang sudah terlambat, cuma lebih baik terlambat daripada tidak. Jadi saat ini semua level pemda dan pusat jangan lagi hanya mengimbau. Saya apresiasi langkah pemda di Tegal dan Papua, namun sayangnya dianulir oleh pusat. Jadi tolong tegas utamakan keselamatan masyarakat," ujar Rissalwan saat dihubungi SINDOnews, Senin (30/3/2020). (Baca juga: Ini Lima Sektor yang Harus Tetap Jalan Jika DKI Jakarta Karantina Wilayah)
Sebagai pemangku kebijakan dan untuk memberikan kesejahteraan, pemerintah pusat harus berani mengambil keputusan meskipun keputusan karantina sulit, namun ini semua untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman virus Corona yang jumlah kasusnya semakin bertambah banyak.
"Saat ini ada 1.000 kasus lebih dan belum bisa teratasi dengan baik, mau tunggu apa lagi? Karena sebelumnya kita menganggap enteng kasus Covid-19 ini," ucapnya.
Pengamat Sosial UI Rissalwan Habdy Lubis mengatakan, merebaknya isu terkait karantina wilayah atau lockdown di wilayah terjangkit Covid-19 adalah suatu langkah yang terlambat dalam mengatasi penyebaran virus.
Namun, hal itu akan lebih baik jika pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah tegas untuk membatasi mobilitas masyarakat ketimbang sebatas memberikan imbauan social distancing/physical distancing.
"Kalau sekarang dibilang sudah terlambat, cuma lebih baik terlambat daripada tidak. Jadi saat ini semua level pemda dan pusat jangan lagi hanya mengimbau. Saya apresiasi langkah pemda di Tegal dan Papua, namun sayangnya dianulir oleh pusat. Jadi tolong tegas utamakan keselamatan masyarakat," ujar Rissalwan saat dihubungi SINDOnews, Senin (30/3/2020). (Baca juga: Ini Lima Sektor yang Harus Tetap Jalan Jika DKI Jakarta Karantina Wilayah)
Sebagai pemangku kebijakan dan untuk memberikan kesejahteraan, pemerintah pusat harus berani mengambil keputusan meskipun keputusan karantina sulit, namun ini semua untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman virus Corona yang jumlah kasusnya semakin bertambah banyak.
"Saat ini ada 1.000 kasus lebih dan belum bisa teratasi dengan baik, mau tunggu apa lagi? Karena sebelumnya kita menganggap enteng kasus Covid-19 ini," ucapnya.
(jon)
