Cegah Konflik di Pilkada Keerom Papua, Semua Tokoh Diajak Jaga Keamanan
Cegah Konflik di Pilkada Keerom Papua, Semua Tokoh Diajak Jaga Keamanan
A
A
A
KEEROM - Menjelang pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Keerom, Papua , polisi mengajak seluruh masyarakat menjaga kerukunan agar bisa berlansung aman dan damai.
Ajakan ini disampaikan Kapolres Keerom AKBP Bakhtiar Joko Mujiono, bersama Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan tokoh-tokoh agama serta tokoh perempuan dan pemuda Kabupaten Keerom dalam Fokus Group Discusition (FGD) di Mapolres Keerom, Sabtu (7/3/2020). (Baca juga: Wakil Bupati Keerom Papua Minta Warga Perbatasan Jaga NKRI)
Kapolres meminta seluruh komponen masyarakat berkomitmen menjaga keamanan dan kedamaian dalam jalinan kasih guyub rukun jelang Pilkada 2020 di Keerom. "Tugas pokok memelihara Kamtibmas sesuai undang-undang memang menjadi tanggung jawab Polri, namun demikian dengan segala keterbatasan, Polres Keerom tidak bisa bekerja maksimal tanpa dukungan masyarakat, kami berupaya semaksimal mungkin meminimalisir segala kemungkinan gangguan yang terjadi," kata Kapolres.
Menurut Bakhtiar, saat ini tahapan Pilkada sudah mulai berjalan. KPU Kabupaten Keerom sudah membentuk PPD dan pembentukan PPS. Sementara sudah ada 2 calon perseorangan yang telah menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU.
"Kita harus sama-sama mengawal semua proses ini, dan mengawal Kabupaten Keerom agar aman dan damai. Harap disampaiakan ke semua warga masyarakat untuk kita menjaga ini," ucapnya.
Ketua FKUB Kabupaten Keerom, KH Nursalim Arrozy menyebut Keerom adalah rumah besar seluruh warga dengan berbagai suku dan agamanya. Sehingga setiap masyarat bertanggungjawab untuk menjaga kerukunan.
"Momen pilkada sangat riskan terhadap konflik sosial, sehingga peran para tokoh agama harus mampu menyampaikan pesan-pesan kebaikan di komunitasnya masing-masing. Keerom adalah Rumah kita bersama, dan harus kita jaga sebaik-baiknya," kata Arrozy.
Dia menegaskan, Keerom bukan milik bupati dan wakil bupati saja, melainkan milik semua warga masyarakat yang ada di dalamnya. Perbedaan pendangan politik adalah sebuah keniscayaaan dan anugrah yang harus disyukuri. Selain itu, dia meminta semua pihak untuk menggunakan kampanye hitam.
"Potensi konflik yang paling rawan adalah politik identitas yang membawa agama, ras dan kelompok tertentu. Ini yang harus sama-sama dihindari. Karena efeknya akan menghancurkan tatanan yang sudah ada. Maka mati kita perkuat silaturahmi, dan kerukunan antarsesama yang sudah terjalin ini," ucapnya diamini para pemimpin umat agama lain yang hadir dalam acara itu.
Ajakan ini disampaikan Kapolres Keerom AKBP Bakhtiar Joko Mujiono, bersama Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan tokoh-tokoh agama serta tokoh perempuan dan pemuda Kabupaten Keerom dalam Fokus Group Discusition (FGD) di Mapolres Keerom, Sabtu (7/3/2020). (Baca juga: Wakil Bupati Keerom Papua Minta Warga Perbatasan Jaga NKRI)
Kapolres meminta seluruh komponen masyarakat berkomitmen menjaga keamanan dan kedamaian dalam jalinan kasih guyub rukun jelang Pilkada 2020 di Keerom. "Tugas pokok memelihara Kamtibmas sesuai undang-undang memang menjadi tanggung jawab Polri, namun demikian dengan segala keterbatasan, Polres Keerom tidak bisa bekerja maksimal tanpa dukungan masyarakat, kami berupaya semaksimal mungkin meminimalisir segala kemungkinan gangguan yang terjadi," kata Kapolres.
Menurut Bakhtiar, saat ini tahapan Pilkada sudah mulai berjalan. KPU Kabupaten Keerom sudah membentuk PPD dan pembentukan PPS. Sementara sudah ada 2 calon perseorangan yang telah menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU.
"Kita harus sama-sama mengawal semua proses ini, dan mengawal Kabupaten Keerom agar aman dan damai. Harap disampaiakan ke semua warga masyarakat untuk kita menjaga ini," ucapnya.
Ketua FKUB Kabupaten Keerom, KH Nursalim Arrozy menyebut Keerom adalah rumah besar seluruh warga dengan berbagai suku dan agamanya. Sehingga setiap masyarat bertanggungjawab untuk menjaga kerukunan.
"Momen pilkada sangat riskan terhadap konflik sosial, sehingga peran para tokoh agama harus mampu menyampaikan pesan-pesan kebaikan di komunitasnya masing-masing. Keerom adalah Rumah kita bersama, dan harus kita jaga sebaik-baiknya," kata Arrozy.
Dia menegaskan, Keerom bukan milik bupati dan wakil bupati saja, melainkan milik semua warga masyarakat yang ada di dalamnya. Perbedaan pendangan politik adalah sebuah keniscayaaan dan anugrah yang harus disyukuri. Selain itu, dia meminta semua pihak untuk menggunakan kampanye hitam.
"Potensi konflik yang paling rawan adalah politik identitas yang membawa agama, ras dan kelompok tertentu. Ini yang harus sama-sama dihindari. Karena efeknya akan menghancurkan tatanan yang sudah ada. Maka mati kita perkuat silaturahmi, dan kerukunan antarsesama yang sudah terjalin ini," ucapnya diamini para pemimpin umat agama lain yang hadir dalam acara itu.
(shf)
Explore More