Bawa Keluarga saat Studi Banding, Anggota DPRD Pangandaran Jadi Sorotan
Jum'at, 06 Maret 2020 - 13:32 WIB
Bawa Keluarga saat Studi Banding, Anggota DPRD Pangandaran Jadi Sorotan
A
A
A
PANGANDARAN - Studi banding anggota DPRD keluar Jawa dinilai kurang tepat dan menghamburkan anggaran. Persoalan tersebut muncul dan menjadi sorotan publik lantaran adanya anggota DPRD yang membawa keluarga saat studi banding.
Wakil Ketua DPRD Pangandaran Jalaludin mengatakan, pernah terjadi saat studi banding anggota DPRD ada yang membawa keluarga.
"Saya pernah mempertanyakan soal beban biaya untuk keluarga anggota DPRD yang ikut studi banding," kata Jalaludin.
Beberapa sumber yang diminta keterangan oleh Jalal terkait beban biaya yang digunakan keluarga anggota DPRD didanai oleh uang pribadi.
"Anggota DPRD saat studi banding membawa anggota keluarga memang kurang etis," tambah Jalalaludin.
Sayangnya kata Jalaludin, hingga kini DPRD Pangandaran belum memiliki Badan Kehormatan (BK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi kinerja anggota DPRD.
"Saya secara pribadi belum bisa memastikan apakah membawa anggota keluarga saat menjalankan tupoksi sebagai anggota DPRD merupakan pelanggaran atau bukan," terangnya.
Dijelaskan Jalaludin, vonis terkait adanya keluarga anggota DPRD yang ikut saat anggota DPRD melaksanakan tugas kewenangannya ada di BK.
"Kalau sudah ada BK kan jelas ada yang mengawasi kinerja anggota DPRD, sekarang kondisinya kinerja anggota DPRD di Pangandaran lolos dari pengawasan," jelas Jalaludin.
Sementara Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata yang juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran kembali menyikapi kegiatan studi banding yang dilakukan oleh anggota DPRD ke luar jawa.
"Studi banding yang dilakukan DPRD dinilai tidak melihat urgensi Kebutuhan di Kabupaten Pangandaran," kata Jeje.
Jeje menambahkan, kejadian tersebut harus menjadi pelajaran. Studi banding itu boleh asal melihat urgensi di Kabupaten Pangandaran.
"Sekarang di Kabupaten Pangandaran sudah ada Rumah Sakit yang dalam waktu dekat ini akan beroperasi, harusnya cari Rumah Sakit yang bagus terus lakukan studi banding," tambah Jeje.
Jeje menerangkan, kalau ada RS yang bagus nanti hasilnya bisa diterapkan di Pangandaran supaya pelayanan RS kedepan bisa maksimal dan optimal.
Wakil Ketua DPRD Pangandaran Jalaludin mengatakan, pernah terjadi saat studi banding anggota DPRD ada yang membawa keluarga.
"Saya pernah mempertanyakan soal beban biaya untuk keluarga anggota DPRD yang ikut studi banding," kata Jalaludin.
Beberapa sumber yang diminta keterangan oleh Jalal terkait beban biaya yang digunakan keluarga anggota DPRD didanai oleh uang pribadi.
"Anggota DPRD saat studi banding membawa anggota keluarga memang kurang etis," tambah Jalalaludin.
Sayangnya kata Jalaludin, hingga kini DPRD Pangandaran belum memiliki Badan Kehormatan (BK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi kinerja anggota DPRD.
"Saya secara pribadi belum bisa memastikan apakah membawa anggota keluarga saat menjalankan tupoksi sebagai anggota DPRD merupakan pelanggaran atau bukan," terangnya.
Dijelaskan Jalaludin, vonis terkait adanya keluarga anggota DPRD yang ikut saat anggota DPRD melaksanakan tugas kewenangannya ada di BK.
"Kalau sudah ada BK kan jelas ada yang mengawasi kinerja anggota DPRD, sekarang kondisinya kinerja anggota DPRD di Pangandaran lolos dari pengawasan," jelas Jalaludin.
Sementara Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata yang juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran kembali menyikapi kegiatan studi banding yang dilakukan oleh anggota DPRD ke luar jawa.
"Studi banding yang dilakukan DPRD dinilai tidak melihat urgensi Kebutuhan di Kabupaten Pangandaran," kata Jeje.
Jeje menambahkan, kejadian tersebut harus menjadi pelajaran. Studi banding itu boleh asal melihat urgensi di Kabupaten Pangandaran.
"Sekarang di Kabupaten Pangandaran sudah ada Rumah Sakit yang dalam waktu dekat ini akan beroperasi, harusnya cari Rumah Sakit yang bagus terus lakukan studi banding," tambah Jeje.
Jeje menerangkan, kalau ada RS yang bagus nanti hasilnya bisa diterapkan di Pangandaran supaya pelayanan RS kedepan bisa maksimal dan optimal.
(atk)
