Verivali di Kecamatan Bulawa, Diskominfo Bonebol Siapkan Aplikasi Khusus

BONE BOLANGO - Tim Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga tenaga nonASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) melakukan verifikasi dan validasi (Verivali) di lima desa yang tersebar di wilayah Kecamatan Bulawa mulai Rabu (4/3/2020).

Tim Diskominfo Bonebol yang akan melakukan Verivali selama lima hari itu dipimpin langsung Kepala Diskominfo Sugondo Makmur. Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan Verivali tersebut Kepala Diskominfo Bonebol membentuk 5 tim khusus. Tim ini tidak hanya melakukan pengumpulan data, namun juga menyiapkan aplikasi khusus yang membantu dalam mengelola dan menghimpun data Verivali di Kecamatan Bulawa.

"Tujuannya agar mempermudah pendataan lewat aplikasi. Membantu lebih akurat dalam pendataan, namanya sistem informasi pendataan penduduk," terang Kepala Bidang Informatika, Hendra K Lahay.

Kepala Diskominfo Sugondo Makmur mengatakan pelaksanaan Verivali ini dilakukan dalam rangka membantu Tupoksinya Dinas Sosial untuk mempertegas kebenaran data pemberian bantuan kepada masyarakat. Apakah layak dan tidaknya masyarakat itu diberikan bantuan.

”Di dalam Verivali juga mengumpulkan data rumah tangga miskin, kemudian data-data sektoral yang dibutuhkan untuk dalam rangka pembangunan Bone Bolango kedepan,” ujar Sugondo Makmur.

Menurutnya, kegiatan ini juga merupakan upaya mendekatkan ASN untuk lebih dekat dengan aparat desa sehingga terjalin hubungan dan bisa memperlancar kerja sama proses jalannya pemerintahan.

Hal senada juga diutarakan Kabid Komunikasi Dedi Irvandi Arifin. Dia menambahkan dalam Verivali di Kecamatan Bulawa Diskominfo melakukan verifikasi dan validasi data untuk rumah tangga atau masyarakat yang masuk basis data terpadu (BDT), akan tetapi ini dilakukan verifikasi dalam tahapan layak dan tidak layaknya masyarakat tersebut untuk menerima bantuan.

Karena sebagian besar para penerima bantuan tidak terverivikasi.”Olehnya kegiatan Verivali ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tersebut layak tidaknya masyarakat untuk menerima berbagai bantuan," jelas mantan Sekcam Tilongkabila itu.