Makam Terancam Longsor, Hari Ini Pemkot Relokasi TPU Kebon Nanas
Jum'at, 28 Februari 2020 - 08:27 WIB
Makam Terancam Longsor, Hari Ini Pemkot Relokasi TPU Kebon Nanas
A
A
A
BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bakal merelokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas yang sempat diterjang longsor hingga membuat 10 jenazah hilang terbawa arus sungai di Kampung Nangerang, RT 03/RW 06 Kelurahan Rangga Mekar, Bogor Selatan, Kota Bogor, Kamis 27 Februari 2020.
Hal tersebut dilakukan, setelah 10 jenazah yang terkubur di kompleks TPU Kebon Nanas hilang tergerus longso hingga terseret arus sungai dibawahnya. Rencananya proses relokasi akan dilaksanakan Jumat (28/10/2020) yang disaksikan langsung Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Priyatna Syamsyah menjelaskan, TPU yang berstatus tanah wakaf itu semula memiliki luas sekitar 4.000 meter persegi. Namun dikarenakan sering terjadi longsor, karena letaknya persis berada tepi sungai Cipinang Gading (Cigading), sehingga lahan menyusut, bahkan tak sedikit sejumlah makam hilang karena terbawa longsor.
"Kalau dari informasi pak RT, longsor yang terjadi kemarin ada sekitar empat makam yang terancam dan kondisinya sudah menggantung sehingga kain kafan serta tulang belulang terlihat. Bahkan beberapa bulan dan tahun sebelumnya juga sempat terjadi. Akibatnya sekitar 10 makam tergerus dan jasadnya hilang terbawa arus sungai," katanya di Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/2/2020).
Dia menambahkan, akibat terbawa longsor kondisi makam yang berada di tebingan sungai Cigading tersebut saat ini sudah tak lagi utuh. Seperti dalam kejadian hari ini, ada dua makam yang kain kafannya tampak menyembul dari tebing tanah.
Guna mengantisipasi kejadian serupa, dimana masih terdapat 8 makam yang beresiko terdampak longsor, pihaknya menyarankan memang perlu untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih layak.
"Untuk ini, kita akan komunikasi dengan pihak kelurahan hingga RT untuk mencari tahu dulu keberadaan kelurahannya. BPBD sifatnya menunggu keputusannya," tandasnya.
Sementara itu, di bagian lain BPBD Kota Bogor yang telah memilih tiga kelurahan dan dua sekolah sebagai kawasan tangguh bencana, dalam waktu dekat segera menyusun Standard Operational Procedure (SOP) penanggulangan bencana.
"Ini dibutuhkan agar peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bogor bisa semakin jelas dan tidak lagi jalan masing-masing, seperti BPBD Kota Bogor bertugas di awal penanganan bencana, sementara Dinas Perumkim bertugas di rekontruksinya," ungkapnya.
Menurutnya, dari segi payung hukum sentul penanggulangan bencana di Kota Bogor sudah ada dan itu tertuang dalam Perda Nomor 1 tahun 2018. "Nah atas dasar hukum itulah kita susu SOP nya kemudian akan dibuat aturan turunannya yaitu di Peraturan Wali Kota (Perwali) sesuai engan arahan pak wakil," jelasnya.
Terkait tiga desa dan dua sekolah sebagai kawasan tangguh bencana itu merupakan program sinergi yang sudah berjalan selama delapan bulan.
"Tiga kelurahan itu yakni Kelurahan Bojongkerta, Cibuluh dan Baranangsiang kami bentuk sebagai Kelurahan Tangguh Bencana dan dua sekolah dibentuk menjadi Satuan Pendidikan Aman Bencana," ujarnya.
Menurutnya, tujuan program Sinergi ini untuk pengurangan risiko bencana di kelurahan dan sekolah mengingat bencana merupakan urusan bersama.
"Sejauh ini hasil program sinergi masyarakat di tiga kelurahan, pendidik, murid di dua sekolah bisa lebih memahami dan berperan dalam penanggulangan bencana. Kerja sama BPBD Kota Bogor sudah berjalan dua tahun tapi karena Indonesia sudah dicoret dari negara berkembang kemungkinan pendanaan dari CRS dan STC bisa berakhir," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menyatakan, program bantuan CSR dan STC ini sudah sangat bagus tinggal bagaimana direplikasi, disebarkan dan diterapkan di kelurahan dan sekolah lainnya.
"Sebab, kepedulian dan kesiapan menghadapi bencana ini tugas semua masyarakat. Kesiapan mitigasi, pemetaan potensi bencana dan merespon bencana tentu akan memberikan manfaat lebih. Kita buat SOP kebencanaan karena setelah bencana perlu rehabilitasi," ujarnya.
Hal tersebut dilakukan, setelah 10 jenazah yang terkubur di kompleks TPU Kebon Nanas hilang tergerus longso hingga terseret arus sungai dibawahnya. Rencananya proses relokasi akan dilaksanakan Jumat (28/10/2020) yang disaksikan langsung Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Priyatna Syamsyah menjelaskan, TPU yang berstatus tanah wakaf itu semula memiliki luas sekitar 4.000 meter persegi. Namun dikarenakan sering terjadi longsor, karena letaknya persis berada tepi sungai Cipinang Gading (Cigading), sehingga lahan menyusut, bahkan tak sedikit sejumlah makam hilang karena terbawa longsor.
"Kalau dari informasi pak RT, longsor yang terjadi kemarin ada sekitar empat makam yang terancam dan kondisinya sudah menggantung sehingga kain kafan serta tulang belulang terlihat. Bahkan beberapa bulan dan tahun sebelumnya juga sempat terjadi. Akibatnya sekitar 10 makam tergerus dan jasadnya hilang terbawa arus sungai," katanya di Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/2/2020).
Dia menambahkan, akibat terbawa longsor kondisi makam yang berada di tebingan sungai Cigading tersebut saat ini sudah tak lagi utuh. Seperti dalam kejadian hari ini, ada dua makam yang kain kafannya tampak menyembul dari tebing tanah.
Guna mengantisipasi kejadian serupa, dimana masih terdapat 8 makam yang beresiko terdampak longsor, pihaknya menyarankan memang perlu untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih layak.
"Untuk ini, kita akan komunikasi dengan pihak kelurahan hingga RT untuk mencari tahu dulu keberadaan kelurahannya. BPBD sifatnya menunggu keputusannya," tandasnya.
Sementara itu, di bagian lain BPBD Kota Bogor yang telah memilih tiga kelurahan dan dua sekolah sebagai kawasan tangguh bencana, dalam waktu dekat segera menyusun Standard Operational Procedure (SOP) penanggulangan bencana.
"Ini dibutuhkan agar peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bogor bisa semakin jelas dan tidak lagi jalan masing-masing, seperti BPBD Kota Bogor bertugas di awal penanganan bencana, sementara Dinas Perumkim bertugas di rekontruksinya," ungkapnya.
Menurutnya, dari segi payung hukum sentul penanggulangan bencana di Kota Bogor sudah ada dan itu tertuang dalam Perda Nomor 1 tahun 2018. "Nah atas dasar hukum itulah kita susu SOP nya kemudian akan dibuat aturan turunannya yaitu di Peraturan Wali Kota (Perwali) sesuai engan arahan pak wakil," jelasnya.
Terkait tiga desa dan dua sekolah sebagai kawasan tangguh bencana itu merupakan program sinergi yang sudah berjalan selama delapan bulan.
"Tiga kelurahan itu yakni Kelurahan Bojongkerta, Cibuluh dan Baranangsiang kami bentuk sebagai Kelurahan Tangguh Bencana dan dua sekolah dibentuk menjadi Satuan Pendidikan Aman Bencana," ujarnya.
Menurutnya, tujuan program Sinergi ini untuk pengurangan risiko bencana di kelurahan dan sekolah mengingat bencana merupakan urusan bersama.
"Sejauh ini hasil program sinergi masyarakat di tiga kelurahan, pendidik, murid di dua sekolah bisa lebih memahami dan berperan dalam penanggulangan bencana. Kerja sama BPBD Kota Bogor sudah berjalan dua tahun tapi karena Indonesia sudah dicoret dari negara berkembang kemungkinan pendanaan dari CRS dan STC bisa berakhir," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menyatakan, program bantuan CSR dan STC ini sudah sangat bagus tinggal bagaimana direplikasi, disebarkan dan diterapkan di kelurahan dan sekolah lainnya.
"Sebab, kepedulian dan kesiapan menghadapi bencana ini tugas semua masyarakat. Kesiapan mitigasi, pemetaan potensi bencana dan merespon bencana tentu akan memberikan manfaat lebih. Kita buat SOP kebencanaan karena setelah bencana perlu rehabilitasi," ujarnya.
(mhd)
