DPR Minta PT SBI Kaji Ulang Pembangunan Pembuatan Beton di Jaktim
Rabu, 26 Februari 2020 - 18:01 WIB
DPR Minta PT SBI Kaji Ulang Pembangunan Pembuatan Beton di Jaktim
A
A
A
JAKARTA - Komisi VI DPR meminta cucu perusahaan BUMN, PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) mengkaji ulang pembangunan lokasi khusus pembuatan beton readymix (batching plant) di Jalan Mabes Hankam, Jakarta Timur. Pasalnya, sejumlah kalangan melakukan penolakan, selain itu lokasi tersebut juga dinilai mengganggu aktivitas pendidikan yang ada di sekitar.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan, pendirian industri merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun kebijakan tata kota dan rencana tata ruang dan wilayah juga harus dipertimbangkan.
Menurut dia, dalam menentukan lokasi industri terdapat sejumlah pertimbangan yang harus dilihat. Salah satunya adalah dampak lingkungan."Kebijakan tersebut diberikan agar industri juga melihat aspek lingkungan dan daerah yang ada agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan," ujarnya.
Martini menilai bahwa PT Solusi Bangun Indonesia Tbk seharusnya mengkaji ulang pembangunan lokasi tersebut, melihat adanya Yayasan Nizamia Andalusia yang sudah lebih dahulu berada di kawasan tersebut. "Seharusnya ada pengkajian terlebih dahulu. Lihat lokasi apakah berdekatan dengan areal pendidikan atau kesehatan. Kita harap ini menjadi perhatan serius agar perusahan BUMN kita tidak berdampak buruk bagi negara sendiri," ujarnya.
Tentang polemik ini, Martin Manurung berencana akan menyempaikan langsung permasalahan ini kepada Semen Indonesia Group selaku holding company untuk menjadi perhatian serius, sebelum permasalahan ini terlampau jauh."Kita akan tanyakan ini. Kita ingin BUMN kita tidak menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat," ucapnya.
Pembangunan lokasi khusus pembuatan beton readymix (batching plant) milik PT Solusi Bangun Indonesia Tbk di Jalan Mabes Hankam, Jakarta Timur menuai penolakan. Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Pembangunan yang dilakukan di lahan Kodam Jaya ini dinilai mengganggu aktifitas belajar-mengajar karena berdekatan dengan Yayasan pendidikan yang sudah lebih dahulu ada disana.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan, pendirian industri merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun kebijakan tata kota dan rencana tata ruang dan wilayah juga harus dipertimbangkan.
Menurut dia, dalam menentukan lokasi industri terdapat sejumlah pertimbangan yang harus dilihat. Salah satunya adalah dampak lingkungan."Kebijakan tersebut diberikan agar industri juga melihat aspek lingkungan dan daerah yang ada agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan," ujarnya.
Martini menilai bahwa PT Solusi Bangun Indonesia Tbk seharusnya mengkaji ulang pembangunan lokasi tersebut, melihat adanya Yayasan Nizamia Andalusia yang sudah lebih dahulu berada di kawasan tersebut. "Seharusnya ada pengkajian terlebih dahulu. Lihat lokasi apakah berdekatan dengan areal pendidikan atau kesehatan. Kita harap ini menjadi perhatan serius agar perusahan BUMN kita tidak berdampak buruk bagi negara sendiri," ujarnya.
Tentang polemik ini, Martin Manurung berencana akan menyempaikan langsung permasalahan ini kepada Semen Indonesia Group selaku holding company untuk menjadi perhatian serius, sebelum permasalahan ini terlampau jauh."Kita akan tanyakan ini. Kita ingin BUMN kita tidak menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat," ucapnya.
Pembangunan lokasi khusus pembuatan beton readymix (batching plant) milik PT Solusi Bangun Indonesia Tbk di Jalan Mabes Hankam, Jakarta Timur menuai penolakan. Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Pembangunan yang dilakukan di lahan Kodam Jaya ini dinilai mengganggu aktifitas belajar-mengajar karena berdekatan dengan Yayasan pendidikan yang sudah lebih dahulu ada disana.
(whb)
