Kementerian PPPA RI Canangkan Desa Sukadana Bebas KDRT dan PTB
Kementerian PPPA RI Canangkan Desa Sukadana Bebas KDRT dan PTB
A
A
A
TANJUNG - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, diwakili Deputi Bidang Perlindungan Anak (PA) Nahar mencanangkan Desa Sukadana Bebas KDRT dan PTB (Perempuan Tangguh Bencana) di Sukadana, Bayan, Jumat (21/2/2020). Dalam acara tersebut Nahar didampingi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak (TKA) Kementerian PPPA Republik Indonesia
Deputi Bidang PA Nahar, mengawali sambutannya menyampaikan bahwa waktu dan tempat kegiatan tersebut sebenarnya dirancang langsung Menteri PPPA tetapi dikarenakan agenda penting dan urgen sehingga diwakilkan kepada dirinya.
"Beliau ingin datang ke tempat ini dengan satu harapan bisa melihat secara langsung pos ramah perempuan dan anak serta kondisi KLU pada umumnya," tutur Nahar didampingi Deputi TKA.
Di kesempatan ini, Nahar mengungkapkan deskripsi singkat kebijakan Kementerian PPPA yang fokus pada program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
"Khusus untuk pemberdayaan perempuan tentu juga terkait dengan perlindungan hak perempuan diimplementasikan dalam berbagai macam kegiatan," ujarnya.
"Hari ini, Kementerian PPPA meresmikan Desa Sukadana sebagai desa bebas KDRT. Tentu pencanangan ini menjadi cita-cita kita bersama guna menyongsong tahun 2030 Indonesia menjadi layak anak. Harapan kita untuk menuju Indonesia layak anak harus dibangun dari desa," katanya lagi.
Menurut Nahar, Desa Bebas KDRT sebagai salah satu indikator perwujudan membangun desa layak anak, termasuk juga perempuan. Pencanangan ini juga berkaitan dengan kondisi Lombok Utara pascagempa tahun 2018.
Lebih lanjut dijelaskan Nahar, untuk perlindungan hak-hak anak, dua kegiatan yang dilaksanakan itu mesti menjadi komitmen bersama dalam rangka menjadikan Lombok Utara sebagai kabupaten ramah perempuan dan anak seraya mengharapkan penilaian KLA terus meningkat sehingga dapat meraih peringkat tertinggi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.
Ditambahkannya, isu strategis yang terus berkembang akhir-akhir ini terkait kasus-kasus kekerasan di tengah masyarakat. Keberadaan desa ramah perempuan dan anak berhubungan dengan upaya-upaya pemberdayaan melalui kegiatan pos ramah anak di daerah bencana.
"Mudah-mudahan Desa Sukadana yang melaksanakan pelatihan "Kami Ikaya" ini dapat direplikasikan di desa-desa lain di KLU," ungkap Nahar.
Di samping itu, Nahar menyampaikan, bahwa pihaknya berharap kegiatan tersebut didorong bisa meningkatkan fungsi keluarga dalam perlindungan anak dan perempuan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya di Desa Sukadana, sehingga bisa mencegah eksploitasi anak, perdagangan orang dan tindakan kekerasan yang terjadi diinternal rumah tangga.
Mengakhiri wejangannya Deputi PA ini mengutarakan hingga 2024, Kementerian PPPA menargetkan 5 kegiatan prioritas, yaitu meningkatkan peran ibu, peran perempuan dalam pengasuhan anak, mendorong pencegahan perkawinan usia anak, menurunkan kekerasan anak, mencegah pekerja anak, dan meningkatkan kapasitas perempuan melalui program kewirausahaan.
Dalam pada itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengutarakan pada 2017 Pemkab Lombok Utara mendapatkan anugerah PPD (Pangripta Nusantara) dari Presiden RI sebagai kabupaten perencana pembangunan terbaik kedua di Indonesia.
"Kenapa hal ini kami sampaikan pada kesempatan ini karena salah satu poinnya kami menyelenggarakan Pramusrenbang dengan melibatkan simpul-simpul yang ada. Salah satu di antaranya Musrenbang Perempuan dan Anak," terang Sekjen APKASI ini disambut applaus hadirin.
"Musrenbang perempuan dan anak ini sebetulnya menghasilkan keputusan-keputusan yang jarang dipikirkan oleh bapak-bapak sembari mencontohkan di setiap kantor pelayanan ada smoking room, pojok menyusui, termasuk tangga. Dimana area-area itu tidak lebih dari 30 cm. Ini semua adalah usulan kaum ibu-ibu," kata Doktor ilmu Hukum Unibraw ini.
Pemda Lombok Utara menganggap penting musrenbang perempuan dan anak guna menyerap aspirasi masyarakat yang sampai sekarang diselenggarakan. Pada musrenbang ini juga menghadirkan forum anak dengan memberikan anak-anak untuk menyampaikan aspirasinya.
Lebih lanjut disampaikan orang nomor satu di KLU ini, pada bulan ini pemda menyelenggarakan musrenbang pemuda, pelajar, mahasiswa dan difabel, dengan mengembangkan simpul masyarakat mulai dari Desa, Kecamatan kemudian Musrenbang Kabupaten plus simpul-simpul khusus di masyarakat. Di antaranya Musrenbang perempuan yang ternyata menjadi nilai positif tersendiri sehingga Presiden memberi penghargaan kepada Lombok Utara sebagai kabupaten dengan perencanaan pembangunan terbaik kedua.
Program lain yang diimplementasikan di KLU adalah sekolah-sekolah perempuan yang dilaksanakan sejak 3-4 tahun lalu. Kegiatan tersebut cukup efektif walaupun tempat pembelajarannya di pantai, kebun, dan tengah sawah. Tetapi substansi yang ditargetkan dapat tercapai. Juga adanya program-program unggulan khusua untuk perempuan dan anak.
Pada kesempatan itu, Najmul Akhyar mengharapkan bantuan material dan moril dari kementerian agar program yang tengah diterapkan tetap bisa dilanjutkan secara berkelanjutan. Pasalnya, program ini ternyata sangat bermanfaat untuk masyarakat KLU.
Usai penandatanganan prasasti pencanangan Desa Sukadana Bebas KDRT dilakukan penyerahan cinderamata oleh Bupati Najmul Akhyar kepada Deputi Bidang PA Kementerian PPPA Nahar didampingi oleh Deputi Bidang TKA Leny Nurhayanti. Dilanjutkan dengan pencanangan Desa Sukadana Bebas KDRT dan PTB oleh Deputi PA dan Deputi TKA.
Acara yang dipusatkan di Ponpes Nurul Bayan ini dihadiri oleh kepala OPD, Ketua MUI TGH. Abdul Karim, Lc, Ketua TP PKK Rohani Najmul Akhyar, Ketua GOW Nani Tri Cahyani Sarifudin, Ketua DWP Laely Suardi, Sekolah Perempuan serta tamu undangan lainnya.
Deputi Bidang PA Nahar, mengawali sambutannya menyampaikan bahwa waktu dan tempat kegiatan tersebut sebenarnya dirancang langsung Menteri PPPA tetapi dikarenakan agenda penting dan urgen sehingga diwakilkan kepada dirinya.
"Beliau ingin datang ke tempat ini dengan satu harapan bisa melihat secara langsung pos ramah perempuan dan anak serta kondisi KLU pada umumnya," tutur Nahar didampingi Deputi TKA.
Di kesempatan ini, Nahar mengungkapkan deskripsi singkat kebijakan Kementerian PPPA yang fokus pada program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
"Khusus untuk pemberdayaan perempuan tentu juga terkait dengan perlindungan hak perempuan diimplementasikan dalam berbagai macam kegiatan," ujarnya.
"Hari ini, Kementerian PPPA meresmikan Desa Sukadana sebagai desa bebas KDRT. Tentu pencanangan ini menjadi cita-cita kita bersama guna menyongsong tahun 2030 Indonesia menjadi layak anak. Harapan kita untuk menuju Indonesia layak anak harus dibangun dari desa," katanya lagi.
Menurut Nahar, Desa Bebas KDRT sebagai salah satu indikator perwujudan membangun desa layak anak, termasuk juga perempuan. Pencanangan ini juga berkaitan dengan kondisi Lombok Utara pascagempa tahun 2018.
Lebih lanjut dijelaskan Nahar, untuk perlindungan hak-hak anak, dua kegiatan yang dilaksanakan itu mesti menjadi komitmen bersama dalam rangka menjadikan Lombok Utara sebagai kabupaten ramah perempuan dan anak seraya mengharapkan penilaian KLA terus meningkat sehingga dapat meraih peringkat tertinggi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.
Ditambahkannya, isu strategis yang terus berkembang akhir-akhir ini terkait kasus-kasus kekerasan di tengah masyarakat. Keberadaan desa ramah perempuan dan anak berhubungan dengan upaya-upaya pemberdayaan melalui kegiatan pos ramah anak di daerah bencana.
"Mudah-mudahan Desa Sukadana yang melaksanakan pelatihan "Kami Ikaya" ini dapat direplikasikan di desa-desa lain di KLU," ungkap Nahar.
Di samping itu, Nahar menyampaikan, bahwa pihaknya berharap kegiatan tersebut didorong bisa meningkatkan fungsi keluarga dalam perlindungan anak dan perempuan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya di Desa Sukadana, sehingga bisa mencegah eksploitasi anak, perdagangan orang dan tindakan kekerasan yang terjadi diinternal rumah tangga.
Mengakhiri wejangannya Deputi PA ini mengutarakan hingga 2024, Kementerian PPPA menargetkan 5 kegiatan prioritas, yaitu meningkatkan peran ibu, peran perempuan dalam pengasuhan anak, mendorong pencegahan perkawinan usia anak, menurunkan kekerasan anak, mencegah pekerja anak, dan meningkatkan kapasitas perempuan melalui program kewirausahaan.
Dalam pada itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengutarakan pada 2017 Pemkab Lombok Utara mendapatkan anugerah PPD (Pangripta Nusantara) dari Presiden RI sebagai kabupaten perencana pembangunan terbaik kedua di Indonesia.
"Kenapa hal ini kami sampaikan pada kesempatan ini karena salah satu poinnya kami menyelenggarakan Pramusrenbang dengan melibatkan simpul-simpul yang ada. Salah satu di antaranya Musrenbang Perempuan dan Anak," terang Sekjen APKASI ini disambut applaus hadirin.
"Musrenbang perempuan dan anak ini sebetulnya menghasilkan keputusan-keputusan yang jarang dipikirkan oleh bapak-bapak sembari mencontohkan di setiap kantor pelayanan ada smoking room, pojok menyusui, termasuk tangga. Dimana area-area itu tidak lebih dari 30 cm. Ini semua adalah usulan kaum ibu-ibu," kata Doktor ilmu Hukum Unibraw ini.
Pemda Lombok Utara menganggap penting musrenbang perempuan dan anak guna menyerap aspirasi masyarakat yang sampai sekarang diselenggarakan. Pada musrenbang ini juga menghadirkan forum anak dengan memberikan anak-anak untuk menyampaikan aspirasinya.
Lebih lanjut disampaikan orang nomor satu di KLU ini, pada bulan ini pemda menyelenggarakan musrenbang pemuda, pelajar, mahasiswa dan difabel, dengan mengembangkan simpul masyarakat mulai dari Desa, Kecamatan kemudian Musrenbang Kabupaten plus simpul-simpul khusus di masyarakat. Di antaranya Musrenbang perempuan yang ternyata menjadi nilai positif tersendiri sehingga Presiden memberi penghargaan kepada Lombok Utara sebagai kabupaten dengan perencanaan pembangunan terbaik kedua.
Program lain yang diimplementasikan di KLU adalah sekolah-sekolah perempuan yang dilaksanakan sejak 3-4 tahun lalu. Kegiatan tersebut cukup efektif walaupun tempat pembelajarannya di pantai, kebun, dan tengah sawah. Tetapi substansi yang ditargetkan dapat tercapai. Juga adanya program-program unggulan khusua untuk perempuan dan anak.
Pada kesempatan itu, Najmul Akhyar mengharapkan bantuan material dan moril dari kementerian agar program yang tengah diterapkan tetap bisa dilanjutkan secara berkelanjutan. Pasalnya, program ini ternyata sangat bermanfaat untuk masyarakat KLU.
Usai penandatanganan prasasti pencanangan Desa Sukadana Bebas KDRT dilakukan penyerahan cinderamata oleh Bupati Najmul Akhyar kepada Deputi Bidang PA Kementerian PPPA Nahar didampingi oleh Deputi Bidang TKA Leny Nurhayanti. Dilanjutkan dengan pencanangan Desa Sukadana Bebas KDRT dan PTB oleh Deputi PA dan Deputi TKA.
Acara yang dipusatkan di Ponpes Nurul Bayan ini dihadiri oleh kepala OPD, Ketua MUI TGH. Abdul Karim, Lc, Ketua TP PKK Rohani Najmul Akhyar, Ketua GOW Nani Tri Cahyani Sarifudin, Ketua DWP Laely Suardi, Sekolah Perempuan serta tamu undangan lainnya.
(atk)
Explore More