BNN Kabupaten Morowali Gaungkan Bahaya Narkotika
Jum'at, 07 Februari 2020 - 15:24 WIB
BNN Kabupaten Morowali Gaungkan Bahaya Narkotika
A
A
A
BUNGKU - Narkoba harus diberantas tuntas. Seluruh elemen masyarakat harus bersatu melawan narkoba termasuk aparat desa.
Bupati Morowali Taslim menghadiri dan membuka secara resmi kegiatan Rapat Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba dilingkungan Pemerintah Desa Kecamatan Bungku Tengah dan Bungku Barat yang di gelar oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Morowali, Kamis (6/2/2020) di Ruang Rapat KPUD Kabupaten Morowali.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari mulai tanggal 6 sampai 7 Februari 2020. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala BNN Kabupaten Morowali AKBP Mulyadi, Sekretaris BNN Nursalam, Camat Bungku Barat dan Camat Bungku Tengah, Mohammad Asfara, Kepala Desa se-Kecamatan Bungku Barat, Kepala Desa se-Kecamatan Bungku Tengah.
Dalam sambutannya Taslim menyampaikan apresiasi kepada BNN Kabupaten Morowali yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Tentunya dalam sebuah proses pembangunan membutuhkan kondisi yang kondusif salah satunya bagaimana sebuah daerah itu dalam keadaan aman.
“Berbicara tentang keamanan banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah narkoba. Narkoba ini punya dampak banyak disamping penyumbang angka kematian yang tinggi, juga penyebab meningkatnya kriminalitas di daerah kita. Dan masih banyak dampak-dampak lainnya termasuk mempengaruhi masa depan para generasi kita dan yang paling kita takutkan adalah berkaitan dengan SDM. Ini adalah gambaran dari dampak yang ditimbulkan oleh narkoba," ucap Bupati.
Oleh karena itu, Bupati menjelaskan secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten sampai di desa adalah pemangku kepentingan. Para kepala desa bersama instansi lain termasuk bupati punya tanggung jawab besar utamanya di dalam melaksanakan proses pembangunan di Kabupaten Morowali.
"Selain itu mengenai soal pembangunan tentu semua tujuan kita sama, bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menuju kesejahteraan harus melalui proses salah satunya, adanya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat," tegasnya.
Ditambahkannya, bahwa kondisi seperti ini akan memengaruhi semua proses pembangunan yang akan dilakukan kedepannya. Oleh karena itu, alasan mengapa dibutuhkan kondisi yang aman karena membangun daerah tidak cukup hanya dengan pemerintah tetapi butuh keterlibatan stakeholder/pemangku kepentingan, pihak lain yaitu pihak swasta.
“Jika pemerintah yang melaksanakan pembangunan tanpa dukungan masyarakat ini juga tidak bisa berjalan. Seperti halnya, kita yang membangun ada yang merusak. Contoh kecilnya, majelis taklim kita mengimbau bagaimana pendidikan agama di sekolah bisa maksimal. Tetapi di sisi lain di tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang sengaja merusak hasil pembangunan. Sehingga lewat advokasi ini, pemerintah sebagai pemangku kepentingan, bagaimana proses pembangunan ini dimasukkan kedalam program kegiatan pemda atau dibuat kebijakan yang mengarah pada proses pembangunan yang wawasan antinarkoba,” tegasnya.
Diakhir sambutannya, Taslim menegaskan yang terpenting adalah pemberian informasi penyalahgunaan narkoba harus secepatnya oleh pemerintah desa atau kecamatan agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah penting dalam mengatasi masalah pengedaran dan penyalahgunaan narkoba.
Bupati Morowali Taslim menghadiri dan membuka secara resmi kegiatan Rapat Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba dilingkungan Pemerintah Desa Kecamatan Bungku Tengah dan Bungku Barat yang di gelar oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Morowali, Kamis (6/2/2020) di Ruang Rapat KPUD Kabupaten Morowali.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari mulai tanggal 6 sampai 7 Februari 2020. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala BNN Kabupaten Morowali AKBP Mulyadi, Sekretaris BNN Nursalam, Camat Bungku Barat dan Camat Bungku Tengah, Mohammad Asfara, Kepala Desa se-Kecamatan Bungku Barat, Kepala Desa se-Kecamatan Bungku Tengah.
Dalam sambutannya Taslim menyampaikan apresiasi kepada BNN Kabupaten Morowali yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Tentunya dalam sebuah proses pembangunan membutuhkan kondisi yang kondusif salah satunya bagaimana sebuah daerah itu dalam keadaan aman.
“Berbicara tentang keamanan banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah narkoba. Narkoba ini punya dampak banyak disamping penyumbang angka kematian yang tinggi, juga penyebab meningkatnya kriminalitas di daerah kita. Dan masih banyak dampak-dampak lainnya termasuk mempengaruhi masa depan para generasi kita dan yang paling kita takutkan adalah berkaitan dengan SDM. Ini adalah gambaran dari dampak yang ditimbulkan oleh narkoba," ucap Bupati.
Oleh karena itu, Bupati menjelaskan secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten sampai di desa adalah pemangku kepentingan. Para kepala desa bersama instansi lain termasuk bupati punya tanggung jawab besar utamanya di dalam melaksanakan proses pembangunan di Kabupaten Morowali.
"Selain itu mengenai soal pembangunan tentu semua tujuan kita sama, bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menuju kesejahteraan harus melalui proses salah satunya, adanya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat," tegasnya.
Ditambahkannya, bahwa kondisi seperti ini akan memengaruhi semua proses pembangunan yang akan dilakukan kedepannya. Oleh karena itu, alasan mengapa dibutuhkan kondisi yang aman karena membangun daerah tidak cukup hanya dengan pemerintah tetapi butuh keterlibatan stakeholder/pemangku kepentingan, pihak lain yaitu pihak swasta.
“Jika pemerintah yang melaksanakan pembangunan tanpa dukungan masyarakat ini juga tidak bisa berjalan. Seperti halnya, kita yang membangun ada yang merusak. Contoh kecilnya, majelis taklim kita mengimbau bagaimana pendidikan agama di sekolah bisa maksimal. Tetapi di sisi lain di tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang sengaja merusak hasil pembangunan. Sehingga lewat advokasi ini, pemerintah sebagai pemangku kepentingan, bagaimana proses pembangunan ini dimasukkan kedalam program kegiatan pemda atau dibuat kebijakan yang mengarah pada proses pembangunan yang wawasan antinarkoba,” tegasnya.
Diakhir sambutannya, Taslim menegaskan yang terpenting adalah pemberian informasi penyalahgunaan narkoba harus secepatnya oleh pemerintah desa atau kecamatan agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah penting dalam mengatasi masalah pengedaran dan penyalahgunaan narkoba.
(alf)
