Kelompok Ini Mengklaim Keturunan Kerajaan Kutai Mulawarwan
Kamis, 06 Februari 2020 - 13:28 WIB
Kelompok Ini Mengklaim Keturunan Kerajaan Kutai Mulawarwan
A
A
A
KUTAI KARTANEGARA - Sekelompok warga di Kutai Kertanegara mengklaim sebagai keturunan Raja Kudungga, raja pertama Kerajaan Kutai. Mereka menamakan diri sebagai keturunan Kerajaan Kutai Mulawarman.
Tokoh kelompok ini, Iansyahrechza diklaim sebagai keturunan Raja Kudungga dan berupaya membangun kembali dan mempertahankan kebudayaan Kerajaan Kutai Mulawarman. (Baca juga: Fakta Baru, Pengikut Sunda Empire Tergiur Uang Deposito USD500 Juta di Swiss)
Isu kerajaan-kerajaan buatan seperti Keraton Agung Sejagad dan Sunda Empire membuat kelompok masyarakat ini resah. Mereka mengklaim hanya sebagai penjaga budaya masa lalu yang harus dilestarikan turun temurun, tanpa bermaksud menipu warga untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Iansyahrechza menjelaskan, dahulu di wilayah aliran Sungai Mahakam ada 2 kerajaan yang berbeda pusatnya. Hingga kemudian akhirnya melalui beragam peristiwa sejarah membuat nama Kerajaan Kutai Kartanegara lebih menonjol. (Baca juga: Raja Toto Akui Keraton Agung Sejagat Hanya Fiktif)
"Kerajaan Kartanegara berdiri di abad 13 Masehi di Kutai Lama yang kini berpusat di Kota Tenggarong. Sedangkan Kerajaan Kutai Mulawarman sudah ada sejak abad ke 4 Masehi," kata Iansyahrechza, Kamis (6/2/2020).
Tujuh prasasti Yupa sebagai yang ditemukan adalah bukti keberadaan Kerajaan Kutai Mulawarman, dan bukan Kerajaan Kutai Kartanegara. Hal inilah yang mendorong Iansyahrechza bersama warga lainnya untuk mempertahankan tradisi peninggalan sejarah nenek moyang mereka.
"Kita tidak pungut iuran, tidak pula menjanjikan keuntungan kepada anggota. Kami hanya ingin agar budaya masa lalu tetap kita pertahankan," katanya.
Untuk menghidupi aktivitas budaya mereka, Iansyahrechza menyebut mereka memiliki sejumlah perusahaan, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Perusahaan-perusahaan ini juga menjalin sejumlah kerjasama usaha dengan beragam perusahaan.
"Kami tidak ingin disamakan dengan kerajaan-kerajaan bikinan yang ramai belakangan ini. Sejarah kami ada, datanya juga lengkap," ujarnya seraya menunjukkan dokumen pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Tokoh kelompok ini, Iansyahrechza diklaim sebagai keturunan Raja Kudungga dan berupaya membangun kembali dan mempertahankan kebudayaan Kerajaan Kutai Mulawarman. (Baca juga: Fakta Baru, Pengikut Sunda Empire Tergiur Uang Deposito USD500 Juta di Swiss)
Isu kerajaan-kerajaan buatan seperti Keraton Agung Sejagad dan Sunda Empire membuat kelompok masyarakat ini resah. Mereka mengklaim hanya sebagai penjaga budaya masa lalu yang harus dilestarikan turun temurun, tanpa bermaksud menipu warga untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Iansyahrechza menjelaskan, dahulu di wilayah aliran Sungai Mahakam ada 2 kerajaan yang berbeda pusatnya. Hingga kemudian akhirnya melalui beragam peristiwa sejarah membuat nama Kerajaan Kutai Kartanegara lebih menonjol. (Baca juga: Raja Toto Akui Keraton Agung Sejagat Hanya Fiktif)
"Kerajaan Kartanegara berdiri di abad 13 Masehi di Kutai Lama yang kini berpusat di Kota Tenggarong. Sedangkan Kerajaan Kutai Mulawarman sudah ada sejak abad ke 4 Masehi," kata Iansyahrechza, Kamis (6/2/2020).
Tujuh prasasti Yupa sebagai yang ditemukan adalah bukti keberadaan Kerajaan Kutai Mulawarman, dan bukan Kerajaan Kutai Kartanegara. Hal inilah yang mendorong Iansyahrechza bersama warga lainnya untuk mempertahankan tradisi peninggalan sejarah nenek moyang mereka.
"Kita tidak pungut iuran, tidak pula menjanjikan keuntungan kepada anggota. Kami hanya ingin agar budaya masa lalu tetap kita pertahankan," katanya.
Untuk menghidupi aktivitas budaya mereka, Iansyahrechza menyebut mereka memiliki sejumlah perusahaan, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Perusahaan-perusahaan ini juga menjalin sejumlah kerjasama usaha dengan beragam perusahaan.
"Kami tidak ingin disamakan dengan kerajaan-kerajaan bikinan yang ramai belakangan ini. Sejarah kami ada, datanya juga lengkap," ujarnya seraya menunjukkan dokumen pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan dari Kementerian Hukum dan HAM.
(shf)
