Soal Pencabutan Subsidi Elpiji, Gubernur Banten: Dulu Minta Rakyat Pakai Gas
Sabtu, 18 Januari 2020 - 06:35 WIB
Soal Pencabutan Subsidi Elpiji, Gubernur Banten: Dulu Minta Rakyat Pakai Gas
A
A
A
SERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) meminta rencana pencabutan subsidi gas elpiji 3 kilogram (kg) dikaji ulang. Pemprov Banten berharap pemerintah pusat tidak menghentikan subsidi untuk masyarakat kecil agar beban hidup mereka tak terlalu tinggi.
WH mengatakan, pemberian subsidi kepada masyarakat kecil perlu diteruskan. Subsidi sangat membantu masyarakat kecil guna menekan beban hidup yang tinggi. “Kalau saya mengusulkan agar jangan dicabut bantuan segmen masyarakat tak mampu mah, perlu dipertahankan,” ujar WH saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat (17/1/2020).
WH menilai pencabutan subsidi kepada warga miskin kurang tepat. Sebab, saat ini warga miskin banyak menggunakan gas elpiji 3 kg untuk kebutuhan memasak di rumah. “Dulu orang pakai kayu disuruh pakai minyak. Sudah pakai minyak disuruh pakai gas. Eh gasnya sekarang harus dicabut subsidinya,” katanya.
WH menegaskan, sebagai wakil rakyat Provinsi Banten, dirinya ingin pemerintah mempertimbangkan secara matang rencana pencabutan subsidi gas elpiji. “Iya, usulkan sebagai wakil rakyat Banten, cabutlah (kebijakan pencabutan subsidi), biar buat rakyat,” tukasnya.
Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menghentikan subsidi pada harga elpiji 3 kg mulai semester II tahun ini. Sebagai gantinya, pemerintah akan memulai program penyaluran subsidi tertutup kepada masyarakat tidak mampu. Dengan pola secara tertutup, penyaluran gas elpiji 3 kg diharapkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Terpisah, Kepala Bidang Elpiji Hiswana Migas DPC Banten, Yudi Lukma, menyambut baik rencana pemerintah yang akan mencabut subsidi elpiji 3 kg. Sebab, selama ini subsidi untuk gas melon itu dianggap tidak tepat sasaran. Terpenting, kata dia, pemerintah bertujuan membantu masyarakat tidak mampu dengan tidak menghilangkan haknya.
“Yang menjadi masalah sekarang ini pemerintah pusat banyak menanggung beban dana subsidi tapi tidak tepat sasaran. Sehingga masyarakat mampu masih menggunakan barang-barang bersubsidi,” kata Yudi saat dihubungi melalui telepon.
Jika subsidi itu sudah dicabut, maka elpiji 3 kg akan menjadi barang harga perekonomian. Ketika sudah menjadi barang perekonomian, maka didalamnya terdapat kebebasan hukum bisnis yang akan mengikuti jumlah permintaan pasar.
“Jika permintaan dirasa banyak pasti disalurkan, karena tidak ada kaitannya dengan subsidi. Kalau sekarang kan masih ada pembatasan karena subsidi dan peruntukannya masih tidak tepat sasaran,” pungkasnya.
WH mengatakan, pemberian subsidi kepada masyarakat kecil perlu diteruskan. Subsidi sangat membantu masyarakat kecil guna menekan beban hidup yang tinggi. “Kalau saya mengusulkan agar jangan dicabut bantuan segmen masyarakat tak mampu mah, perlu dipertahankan,” ujar WH saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat (17/1/2020).
WH menilai pencabutan subsidi kepada warga miskin kurang tepat. Sebab, saat ini warga miskin banyak menggunakan gas elpiji 3 kg untuk kebutuhan memasak di rumah. “Dulu orang pakai kayu disuruh pakai minyak. Sudah pakai minyak disuruh pakai gas. Eh gasnya sekarang harus dicabut subsidinya,” katanya.
WH menegaskan, sebagai wakil rakyat Provinsi Banten, dirinya ingin pemerintah mempertimbangkan secara matang rencana pencabutan subsidi gas elpiji. “Iya, usulkan sebagai wakil rakyat Banten, cabutlah (kebijakan pencabutan subsidi), biar buat rakyat,” tukasnya.
Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menghentikan subsidi pada harga elpiji 3 kg mulai semester II tahun ini. Sebagai gantinya, pemerintah akan memulai program penyaluran subsidi tertutup kepada masyarakat tidak mampu. Dengan pola secara tertutup, penyaluran gas elpiji 3 kg diharapkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Terpisah, Kepala Bidang Elpiji Hiswana Migas DPC Banten, Yudi Lukma, menyambut baik rencana pemerintah yang akan mencabut subsidi elpiji 3 kg. Sebab, selama ini subsidi untuk gas melon itu dianggap tidak tepat sasaran. Terpenting, kata dia, pemerintah bertujuan membantu masyarakat tidak mampu dengan tidak menghilangkan haknya.
“Yang menjadi masalah sekarang ini pemerintah pusat banyak menanggung beban dana subsidi tapi tidak tepat sasaran. Sehingga masyarakat mampu masih menggunakan barang-barang bersubsidi,” kata Yudi saat dihubungi melalui telepon.
Jika subsidi itu sudah dicabut, maka elpiji 3 kg akan menjadi barang harga perekonomian. Ketika sudah menjadi barang perekonomian, maka didalamnya terdapat kebebasan hukum bisnis yang akan mengikuti jumlah permintaan pasar.
“Jika permintaan dirasa banyak pasti disalurkan, karena tidak ada kaitannya dengan subsidi. Kalau sekarang kan masih ada pembatasan karena subsidi dan peruntukannya masih tidak tepat sasaran,” pungkasnya.
(thm)
