Pemprov DKI Bakal Ubah Jalan Sabang Jadi Tempat Nongkrong 1970-an
Kamis, 16 Januari 2020 - 06:11 WIB
Pemprov DKI Bakal Ubah Jalan Sabang Jadi Tempat Nongkrong 1970-an
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melakukan revitalisasi atau penataan Jalan Sabang, Menteng, Jakarta Pusat. Nantinya, kawasan Sabang, Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, jadi tempat nongkrong ala tahun 1970-an.
"Dulu kan Jalan Sabang itu terkenal memang tempat nongkrong tahun-tahun 70-80-an, ya kami hidupkan lagi. Tapi sesuai dengan gaya yang lebih kekinian, milenial," ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia saat dihubungi, Rabu 15 Januari 2020.
Selain sebagai pusat kuliner, kata Cucu, di Jalan Sabang akan menjadi obyek wisata dan tempat berkumpulnya para warga.
Sebelumnya diberitakan, Paguyuban Pengusaha Jalan Sabang (PPS) mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Ketua PPS Ganefo Dewi Sutan mengatakan, para pedagang menolak rencana revitalisasi tersebut. (Baca juga: Pengusaha Jalan Sabang Protes Soal Revitalisasi ke DPRD DKI )
"PPS didirikan 27 Desember 2019. Didirikan karen ada permasalahan yang akan kita bahas. Ada 50 pengusaha yang tidak setuju dengan peraturan yang akan dibuat," ucap Ganefo di Gedung DPRD DKI, Rabu 15 Januari 2020.
"Dulu kan Jalan Sabang itu terkenal memang tempat nongkrong tahun-tahun 70-80-an, ya kami hidupkan lagi. Tapi sesuai dengan gaya yang lebih kekinian, milenial," ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia saat dihubungi, Rabu 15 Januari 2020.
Selain sebagai pusat kuliner, kata Cucu, di Jalan Sabang akan menjadi obyek wisata dan tempat berkumpulnya para warga.
Sebelumnya diberitakan, Paguyuban Pengusaha Jalan Sabang (PPS) mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Ketua PPS Ganefo Dewi Sutan mengatakan, para pedagang menolak rencana revitalisasi tersebut. (Baca juga: Pengusaha Jalan Sabang Protes Soal Revitalisasi ke DPRD DKI )
"PPS didirikan 27 Desember 2019. Didirikan karen ada permasalahan yang akan kita bahas. Ada 50 pengusaha yang tidak setuju dengan peraturan yang akan dibuat," ucap Ganefo di Gedung DPRD DKI, Rabu 15 Januari 2020.
(mhd)
