DPRD Sumut Protes Gubernur yang Akan Hilangkan Festival Danau Toba
Senin, 13 Januari 2020 - 16:45 WIB
DPRD Sumut Protes Gubernur yang Akan Hilangkan Festival Danau Toba
A
A
A
MEDAN - DPRD Sumatera Utara (Sumut) tidak setuju dengan rencana Gubernur Edy Rahmayadi yang tidak akan menggelar Festival Danau Toba (FDT) 2020. Alasannya, gubernur menilai FDT gagal mendatangkan wisatawan ke Danau Toba.
Anggota Komisi A DPRD Sumut AKBP (Purn) Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menegaskan, menolak sikap gubernur tersebut.
“Tidak tepat meniadakan pesta Danau Toba dengan dalih berkurangnya wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. Berkurangnya minat wisatawan menghadiri FDT, harusnya panitia pelaksana FDT dan Kepala Dinas Parawisata yang perlu dievaluasi kinerjanya,” tegas Sekretaris Komisi A DPRD Sumut yang akrab disapa JTP itu, Minggu (12/1/2020).
JTP mengatakan, mengapa masyarakat tidak datang berkunjung ke FDT? Tentu ada yang salah sisi promosinya, waktunya, dan kegiatan yang kurang menarik. Padahal pemerintah pusat sedang serius mendukung wisata Danau Toba, bahkan membentuk otorita Danau Toba.
“Program Pemerintah pusat, seyogianya Pemerintah Provinsi Sumut beserta Pemerintah Kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba, harus menyambut dengan serius. Destinasi parawisata Danau Toba bisa gagal, apabila Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) tidak bersinergi untuk memajukan wisata Danau Toba,” kata wakil rakyat dari Partai Perindo ini.
Kegiatan pesta Danau Toba, sebut JTP, adalah local wisdom dan bermuatan budaya di kawasan Danau Toba. Pelaksanaan FDT yang sudah menjadi agenda Pemerintah Daerah dari dulu adalah salahsatu perhatian Pemerintah akan budaya masyarakat di kawasan Danau Toba.
“Jadi, bila FDT 2020 ditiadakan, berarti Pemerintah Provinsi sama saja tidak melindungi budaya di kawasan Danau Toba. Dan dikuatirkan, budaya di kawasan Danau Toba dapat tergusur oleh budaya luar. Kalau Pemerintah Provinsi Sumut merasa perlu menambahkan kegiatan lain, boleh saja. Namun tidak harus meniadakan FDT yang merupakan budaya lokal,” pungkas JTP seraya menegaskan DPRD Sumut tetap menyuarakan agar FDT 2020 dilaksanakan.
Anggota Komisi A DPRD Sumut AKBP (Purn) Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menegaskan, menolak sikap gubernur tersebut.
“Tidak tepat meniadakan pesta Danau Toba dengan dalih berkurangnya wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. Berkurangnya minat wisatawan menghadiri FDT, harusnya panitia pelaksana FDT dan Kepala Dinas Parawisata yang perlu dievaluasi kinerjanya,” tegas Sekretaris Komisi A DPRD Sumut yang akrab disapa JTP itu, Minggu (12/1/2020).
JTP mengatakan, mengapa masyarakat tidak datang berkunjung ke FDT? Tentu ada yang salah sisi promosinya, waktunya, dan kegiatan yang kurang menarik. Padahal pemerintah pusat sedang serius mendukung wisata Danau Toba, bahkan membentuk otorita Danau Toba.
“Program Pemerintah pusat, seyogianya Pemerintah Provinsi Sumut beserta Pemerintah Kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba, harus menyambut dengan serius. Destinasi parawisata Danau Toba bisa gagal, apabila Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) tidak bersinergi untuk memajukan wisata Danau Toba,” kata wakil rakyat dari Partai Perindo ini.
Kegiatan pesta Danau Toba, sebut JTP, adalah local wisdom dan bermuatan budaya di kawasan Danau Toba. Pelaksanaan FDT yang sudah menjadi agenda Pemerintah Daerah dari dulu adalah salahsatu perhatian Pemerintah akan budaya masyarakat di kawasan Danau Toba.
“Jadi, bila FDT 2020 ditiadakan, berarti Pemerintah Provinsi sama saja tidak melindungi budaya di kawasan Danau Toba. Dan dikuatirkan, budaya di kawasan Danau Toba dapat tergusur oleh budaya luar. Kalau Pemerintah Provinsi Sumut merasa perlu menambahkan kegiatan lain, boleh saja. Namun tidak harus meniadakan FDT yang merupakan budaya lokal,” pungkas JTP seraya menegaskan DPRD Sumut tetap menyuarakan agar FDT 2020 dilaksanakan.
(zil)
