Perbaikan Infrastruktur Gunakan APBD Banten Rp34 Miliar
Senin, 13 Januari 2020 - 15:01 WIB
Perbaikan Infrastruktur Gunakan APBD Banten Rp34 Miliar
A
A
A
SERANG - Infrastruktur seperti jalan, jembatan hingga gorong-gorong yang rusak pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak, Banten bakal segera diperbaiki.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Banten menyediakan angaran Rp29 miliar untuk pembangunan kembali dan pembangunan darurat Rp5 miliar. (Baca juga: BNPB Mensinyalir Banjir Bandang di Lebak Dipicu Penambangan Ilegal)
Angaran Rp29 miliar dari APBD Banten dipakai untuk pembangunan jembatan, jalan dan gorong-gorong permanen yang ditargetkan dibangun April 2020.
Sedangkan untuk saat ini, Pemprov Banten melakukan penanganan darurat seperti membuat jembatan sementara dan jalan sementara dengan anggaran sekitar Rp5 miliar dari APBD.
Sekretaris Dinas PUPR, Robby Cahyadi mengatakan pembangunan tersebut di antaranya berupa 2 jembatan yang berlokasi di Cinyiru dan Ciberang, ruas jalan sepanjang 60 Km dan 2 gorong-gorong. (Baca juga: Kabareskim Bakal Usut Penyebab Banjir Bandang di Lebak)
"Dua jembatan yang terdampak, yaitu Bentang Cinyiru sama Ciberang. Di Cinyiru sudah ditangani jembatan daruratnya, sedang yang di Ciberang sedang proses pemasangan jembatan darurat. Selain itu ada dua gorong-gorong yang jebol sudah kita tangani darurat, jalan-jalan ambles," kata Roby Cahyadi di Pendopo Gubernur Banten, Serang, Senin (13/1/2020).
Roby menambahkan, akses jalan sementara yang sudah tangani Pemprov Banten sampai dengan saat ini mencapai Ciberang. Sedangkan untuk permanen sedang dalam pembahasan, namun sudah dianggarkan.
"Untuk permanen, sekarang kan tanggap bencana dulu. Nanti ada perencanaan detail dulu sama penganggaran, Sudah berjalan permanen Rp29 milar, tanggap bencana 3-5 M. Targetnya April sudah menjadi pembahasan," ujarnya.
Selain itu, jalan baru yang terkena dampak bencana alam meski tidak terlalu parah dan akan dianggarkan kembali oleh pemprov.
"Yang jalan baru ada juga yang longsor, tapi tidak seperti yang di bawah yang amblas. Di atas hanya longsor material ada yang terkena juga di atas, itu keadaan Kahar diluar kendali penangananya nanti sama pemprov," katanya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Banten menyediakan angaran Rp29 miliar untuk pembangunan kembali dan pembangunan darurat Rp5 miliar. (Baca juga: BNPB Mensinyalir Banjir Bandang di Lebak Dipicu Penambangan Ilegal)
Angaran Rp29 miliar dari APBD Banten dipakai untuk pembangunan jembatan, jalan dan gorong-gorong permanen yang ditargetkan dibangun April 2020.
Sedangkan untuk saat ini, Pemprov Banten melakukan penanganan darurat seperti membuat jembatan sementara dan jalan sementara dengan anggaran sekitar Rp5 miliar dari APBD.
Sekretaris Dinas PUPR, Robby Cahyadi mengatakan pembangunan tersebut di antaranya berupa 2 jembatan yang berlokasi di Cinyiru dan Ciberang, ruas jalan sepanjang 60 Km dan 2 gorong-gorong. (Baca juga: Kabareskim Bakal Usut Penyebab Banjir Bandang di Lebak)
"Dua jembatan yang terdampak, yaitu Bentang Cinyiru sama Ciberang. Di Cinyiru sudah ditangani jembatan daruratnya, sedang yang di Ciberang sedang proses pemasangan jembatan darurat. Selain itu ada dua gorong-gorong yang jebol sudah kita tangani darurat, jalan-jalan ambles," kata Roby Cahyadi di Pendopo Gubernur Banten, Serang, Senin (13/1/2020).
Roby menambahkan, akses jalan sementara yang sudah tangani Pemprov Banten sampai dengan saat ini mencapai Ciberang. Sedangkan untuk permanen sedang dalam pembahasan, namun sudah dianggarkan.
"Untuk permanen, sekarang kan tanggap bencana dulu. Nanti ada perencanaan detail dulu sama penganggaran, Sudah berjalan permanen Rp29 milar, tanggap bencana 3-5 M. Targetnya April sudah menjadi pembahasan," ujarnya.
Selain itu, jalan baru yang terkena dampak bencana alam meski tidak terlalu parah dan akan dianggarkan kembali oleh pemprov.
"Yang jalan baru ada juga yang longsor, tapi tidak seperti yang di bawah yang amblas. Di atas hanya longsor material ada yang terkena juga di atas, itu keadaan Kahar diluar kendali penangananya nanti sama pemprov," katanya.
(shf)
