Pembebasan Lahan Bermasalah, Pembangunan Flyover di Palembang Sumsel Ditunda
Jum'at, 10 Januari 2020 - 11:05 WIB
Pembebasan Lahan Bermasalah, Pembangunan Flyover di Palembang Sumsel Ditunda
A
A
A
PALEMBANG - Pembangunan Flyover Sekip atau jembatan layang untuk mengatasi kemacetan di sekitar lampu merah Angkatan 66 (Sekip Ujung) ditunda pembangunannya.Pembebasan lahan yang tak kunjung selesai menjadi penyebab ditundanya pembangunan flyover. Sebagai gantinya, anggaran pembangunan flyover dialihkan untuk pembangunan duplikasi jembatan di Tanjung Raja, Ogan Ilir.
Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Nasional (P2JL), Dadi Muradi menerangkan, seharusnya pembangunan Flyover Sekip dimulai tahun 2020 namun ditunda. Dana Rp271 miliar untuk Flyover Sekip dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah lain.
"Kita minta lahannya clear pada Agustus 2019 lalu, karena belum clear juga maka kita tunda dulu," ujar Dadi Muradi, Jumat (10/1/2019).
Pembangunan akan dimulai pada tahun 2021 dengan syarat lahan dapat dibebaskan. Sementara itu Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Ahmad Bastari menjelaskan, tahun 2020 pihaknya baru akan berencana melakukan pembebasan lahan. Setelah itu, baru akan ditenderkan.
Ditanya kapan dimulainya pembebasan lahan dan jumlah persil yang akan dibebaskan, termasuk kendala pembebasan lahan, dia belum dapat memastikan. Alasannya, detail keseluruhan masih menunggu hitungan akhir dari KJPP dan akan berkoordinasi bersama BBPJN Wilayah V.
Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Nasional (P2JL), Dadi Muradi menerangkan, seharusnya pembangunan Flyover Sekip dimulai tahun 2020 namun ditunda. Dana Rp271 miliar untuk Flyover Sekip dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah lain.
"Kita minta lahannya clear pada Agustus 2019 lalu, karena belum clear juga maka kita tunda dulu," ujar Dadi Muradi, Jumat (10/1/2019).
Pembangunan akan dimulai pada tahun 2021 dengan syarat lahan dapat dibebaskan. Sementara itu Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Ahmad Bastari menjelaskan, tahun 2020 pihaknya baru akan berencana melakukan pembebasan lahan. Setelah itu, baru akan ditenderkan.
Ditanya kapan dimulainya pembebasan lahan dan jumlah persil yang akan dibebaskan, termasuk kendala pembebasan lahan, dia belum dapat memastikan. Alasannya, detail keseluruhan masih menunggu hitungan akhir dari KJPP dan akan berkoordinasi bersama BBPJN Wilayah V.
(zil)
