Tanah Mangkrak di Batam Harus Dialihkan untuk Kepentingan Publik
Rabu, 08 Januari 2020 - 20:27 WIB
Tanah Mangkrak di Batam Harus Dialihkan untuk Kepentingan Publik
A
A
A
BATAM - Rian Ernest, bakal calon Wali Kota Batam 2020 dari jalur perseorangan/independen meminta Wali Kota Batam tegas menyikapi banyaknya tanah mangkrak. "Kalau pengusaha hanya melakukan landbanking atau penahanan aset tanah selama puluhan tahun, dapat diduga kuat kalau yang bersangkutan tidak serius dan tidak kompeten berinvestasi di Batam," ujar Rian dalam keterangannya, Selasa (7/1/2020).
Menurut Rian, tanah memiliki fungsi sosial yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. "Wali Kota punya wewenang bertindak dan alih fungsikan. Bisa sebagai parkir publik, taman terbuka hijau, area pedagang, dan kepentingan publik lainnya," kata Rian. (Baca: Birokrasi Lambat Dinilai Punya Dampak pada Penurunan Ekonomi)
Kebermanfaatan lahan untuk rakyat harus diutamakan oleh pemerintah kota. Tidak perlu gentar dengan pemilik lahan yang tidak serius berinvestasi di Batam dan membiarkan lahan mangkrak begitu saja.
"Kalau Pemkot berani bertindak menyelesaikan urusan lahan, sudah sesuai dengan edaran dari Menteri Agraria/Kepala BPN tahun 2016 lalu. Tunggu apa lagi?," kata Rian yang pernah menjadi staf khusus Ahok bidang hukum saat menjabat Gubernur DKI.
Sebelumnya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang juga menjabat Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam mengemukakan bahwa urusan tanah masih jadi persoalan dalam 100 hari masa jabatannya. Menurutnya, persoalan seperti perpanjangan izin serta penguasaan lahan sudah lama tidak mendapat perhatian ketat.
Semrawutnya urusan tanah di Batam juga berpengaruh besar terhadap minat investor menanamkan modalnya di Batam. Lahan yang ada nyaris habis karena dikuasai oleh beberapa pihak saja dan penggunaannya mangkrak tanpa arah yang jelas.
Menurut Rian, tanah memiliki fungsi sosial yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. "Wali Kota punya wewenang bertindak dan alih fungsikan. Bisa sebagai parkir publik, taman terbuka hijau, area pedagang, dan kepentingan publik lainnya," kata Rian. (Baca: Birokrasi Lambat Dinilai Punya Dampak pada Penurunan Ekonomi)
Kebermanfaatan lahan untuk rakyat harus diutamakan oleh pemerintah kota. Tidak perlu gentar dengan pemilik lahan yang tidak serius berinvestasi di Batam dan membiarkan lahan mangkrak begitu saja.
"Kalau Pemkot berani bertindak menyelesaikan urusan lahan, sudah sesuai dengan edaran dari Menteri Agraria/Kepala BPN tahun 2016 lalu. Tunggu apa lagi?," kata Rian yang pernah menjadi staf khusus Ahok bidang hukum saat menjabat Gubernur DKI.
Sebelumnya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang juga menjabat Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam mengemukakan bahwa urusan tanah masih jadi persoalan dalam 100 hari masa jabatannya. Menurutnya, persoalan seperti perpanjangan izin serta penguasaan lahan sudah lama tidak mendapat perhatian ketat.
Semrawutnya urusan tanah di Batam juga berpengaruh besar terhadap minat investor menanamkan modalnya di Batam. Lahan yang ada nyaris habis karena dikuasai oleh beberapa pihak saja dan penggunaannya mangkrak tanpa arah yang jelas.
(sms)
