Gubernur Banten: Penanganan Pasca-Bencana Combine dengan Pemerintah Pusat
Gubernur Banten: Penanganan Pasca-Bencana Combine dengan Pemerintah Pusat
A
A
A
SERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan bahwa rencana penanganan pascabencana khususnya pembangunan hunian tetap bagi para korban banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Provinsi Banten akan ditentukan pada rapat bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) dan departemen terkait lainnya pada Selasa (7/1/2020).
Setelah itu, Pemprov akan langsung melakukan langkah-langkah dengan mengombinasikannya dengan program provinsi. Hal itu disampaikan Gubernur Wahidin usai memimpin rapat evaluasi penanganan bencana banjir dan longsor di Provinsi Banten bertempat di ruang rapat Gubernur, Pendopo KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (6/1/2020).
"Evaluasi tadi, kita tinggal rapat dengan Kementerian Koordinator PMK. Untuk hunian tetap, itu dari pusat. Nanti bagaimananya, Pak Wakil akan mewakili Gubernur rapat dengan pemerintah pusat. Nanti didiskusikan lagi setelah rapat di Menko Perekonomian besok," jelas Gubernur.
Gubernur menjelaskan, Pemprov sudah melakukan langkah-langkah yakni tindak lanjut karena berdasarkan keterangan Bupati Lebak bahwa sewa rumah sementara sebelum dibangun rumah yang baru menjadi tanggungjawab pemerintah. Selanjutnya akan dibangun rumah dan diberikan ganti rugi kepada rumah yang rusak ringan, sedang dan berat. "Untuk ganti rugi rumah warga, kita akan sesuaikan dengan pemerintah pusat, dia mampu berapa nanti kita combine," terangnya.
Selain itu, lanjutnya, Pemprov telah membangun posko-posko dan saat ini sedang mempersiapkan untuk pembangunan jembatan yang rusak dan hancur dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp19 miliar. "Kita akan cari dana belanja dari PU, kemungkinannya apakah harus kita geser atau tidak, terus juga dari biaya dana tak terduga. Itu bisa digunakan," ujarnya.
Selain jembatan, kata Gubernur, juga dibangun jalan-jalan yang terdampak longsor dan mengalami kerusakan dan keretakan cukup parah. "Kalau ditotal semua dengan jalan itu kita hitung anggaran yang dibutuhkan Rp90 miliar. Tapi saya prioritaskan untuk bangun jembatan dulu, karena itu kan terputus. Kalau jalan kan bisa tambal sulam dulu," tukas Gubernur.
Setelah itu, Pemprov akan langsung melakukan langkah-langkah dengan mengombinasikannya dengan program provinsi. Hal itu disampaikan Gubernur Wahidin usai memimpin rapat evaluasi penanganan bencana banjir dan longsor di Provinsi Banten bertempat di ruang rapat Gubernur, Pendopo KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (6/1/2020).
"Evaluasi tadi, kita tinggal rapat dengan Kementerian Koordinator PMK. Untuk hunian tetap, itu dari pusat. Nanti bagaimananya, Pak Wakil akan mewakili Gubernur rapat dengan pemerintah pusat. Nanti didiskusikan lagi setelah rapat di Menko Perekonomian besok," jelas Gubernur.
Gubernur menjelaskan, Pemprov sudah melakukan langkah-langkah yakni tindak lanjut karena berdasarkan keterangan Bupati Lebak bahwa sewa rumah sementara sebelum dibangun rumah yang baru menjadi tanggungjawab pemerintah. Selanjutnya akan dibangun rumah dan diberikan ganti rugi kepada rumah yang rusak ringan, sedang dan berat. "Untuk ganti rugi rumah warga, kita akan sesuaikan dengan pemerintah pusat, dia mampu berapa nanti kita combine," terangnya.
Selain itu, lanjutnya, Pemprov telah membangun posko-posko dan saat ini sedang mempersiapkan untuk pembangunan jembatan yang rusak dan hancur dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp19 miliar. "Kita akan cari dana belanja dari PU, kemungkinannya apakah harus kita geser atau tidak, terus juga dari biaya dana tak terduga. Itu bisa digunakan," ujarnya.
Selain jembatan, kata Gubernur, juga dibangun jalan-jalan yang terdampak longsor dan mengalami kerusakan dan keretakan cukup parah. "Kalau ditotal semua dengan jalan itu kita hitung anggaran yang dibutuhkan Rp90 miliar. Tapi saya prioritaskan untuk bangun jembatan dulu, karena itu kan terputus. Kalau jalan kan bisa tambal sulam dulu," tukas Gubernur.
(alf)
Explore More