Pengamat Apresiasi Langkah Anies Atasi Banjir di Ibu Kota
Selasa, 07 Januari 2020 - 06:37 WIB
Pengamat Apresiasi Langkah Anies Atasi Banjir di Ibu Kota
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berusaha menangani banjir yang tengah melanda Ibu Kota. Bahkan, pengamanan, penyelamatan, bantuan kepada warga menjadi prioritas dalam waktu dekat penanganan banjir .
Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam beberapa kali kesempatan. Bahkan dia menunjukkan aksinya untuk kerja bakti membersihkan seluruh wilayah yang terdampak banjir pada Minggu 5 Januari 2020 sebagai bentuk penanganan dalam waktu dekat.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan, sikap Gubernur Anies Baswedan dalam menghadapi banjir besar awal tahun ini patut diapresiasi. Apalagi dia telah menggerakkan puluhan ribu pejabat serta lapisan masyarakat untuk turun bergotong royong membersihkan wilayah terdampak banjir.
"Ini merupakan sikap pemimpin yang bertanggung jawab. Ini contoh untuk membangun kebersamaan dalam mengatasi bencana," kata Trubus Rahardiansyah saat dihubungi, Senin 6 Januari 2020. (Baca juga: Kerja Bakti Serentak, Anies Bersihkan Sampah Banjir di Makasar )
Trubus menjelaskan, yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini memang memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian. Sehingga, masyarakat terdampak banjir tidak merasa menjadi korban. Namun, kata dia, Pemprov DKI Jakarta harus bisa menjelaskan konsep penataan jangka panjang agar masyarakat terdampak bisa merasa lega setiap kali ada musim hujan.
Menurut Trubus, momen saat ini menjadi kesempatan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menjelaskan kepada masyarakat khususnya di daerah aliran sungai betapa pentingnya normalisasi dan naturalisasi.
"Jangka panjang normalisasi dan naturalisasi harus dilakukan. Keduanya butuh pembebasan lahan. Nah dengan sikap Gubernur Anies saat ini yang membangun kebersamaan merupakan kesempatan baik untuk memberi pengertian kepada masyarakat untuk program tersebut," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta , Dwi Rio Sambodo menilai, sikap Gubernur Anies dalam menangani korban banjir saat ini adalah simbolis seremonial pencitraan. Menurutnya, naturalisasi dilakukan guna menangani banjir.
"Ini dilakukan untuk menutupi kelalalain dalam penanganan banjir. Mana janji naturalisasi akhir 2019 bisa dirasakan masyarakat," ungkapnya.
Rio menuturkan, meneladani itu bagus untuk mempercepat akselerasi kerja di bawah. Namun, apabila dilakukan ketika ada bencana saja, konteks meneladani bisa berubah menjadi simbolis seremonial.
"Kerja bakti itu bukan dilakukan saat ini saja. Lakukan konsisten untuk menggerakkan warganya," ungkapnya.
Hal senada diungkapkan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak. Kata dia, selain memberikan bantuan, keamanan, dan keselamatan, Gubernur Anies mampu memberikan penjelasan kepada warga bagaimana penanganan banjir jangka panjang.
"Ini ada kesalahpahaman dalam menangani banjir. Jangan membangun narasi soal penyelamatan. Tunjukkan program keberpihakan kepada warga dalam menangani banjir," pungkasnya.
Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam beberapa kali kesempatan. Bahkan dia menunjukkan aksinya untuk kerja bakti membersihkan seluruh wilayah yang terdampak banjir pada Minggu 5 Januari 2020 sebagai bentuk penanganan dalam waktu dekat.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan, sikap Gubernur Anies Baswedan dalam menghadapi banjir besar awal tahun ini patut diapresiasi. Apalagi dia telah menggerakkan puluhan ribu pejabat serta lapisan masyarakat untuk turun bergotong royong membersihkan wilayah terdampak banjir.
"Ini merupakan sikap pemimpin yang bertanggung jawab. Ini contoh untuk membangun kebersamaan dalam mengatasi bencana," kata Trubus Rahardiansyah saat dihubungi, Senin 6 Januari 2020. (Baca juga: Kerja Bakti Serentak, Anies Bersihkan Sampah Banjir di Makasar )
Trubus menjelaskan, yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini memang memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian. Sehingga, masyarakat terdampak banjir tidak merasa menjadi korban. Namun, kata dia, Pemprov DKI Jakarta harus bisa menjelaskan konsep penataan jangka panjang agar masyarakat terdampak bisa merasa lega setiap kali ada musim hujan.
Menurut Trubus, momen saat ini menjadi kesempatan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menjelaskan kepada masyarakat khususnya di daerah aliran sungai betapa pentingnya normalisasi dan naturalisasi.
"Jangka panjang normalisasi dan naturalisasi harus dilakukan. Keduanya butuh pembebasan lahan. Nah dengan sikap Gubernur Anies saat ini yang membangun kebersamaan merupakan kesempatan baik untuk memberi pengertian kepada masyarakat untuk program tersebut," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta , Dwi Rio Sambodo menilai, sikap Gubernur Anies dalam menangani korban banjir saat ini adalah simbolis seremonial pencitraan. Menurutnya, naturalisasi dilakukan guna menangani banjir.
"Ini dilakukan untuk menutupi kelalalain dalam penanganan banjir. Mana janji naturalisasi akhir 2019 bisa dirasakan masyarakat," ungkapnya.
Rio menuturkan, meneladani itu bagus untuk mempercepat akselerasi kerja di bawah. Namun, apabila dilakukan ketika ada bencana saja, konteks meneladani bisa berubah menjadi simbolis seremonial.
"Kerja bakti itu bukan dilakukan saat ini saja. Lakukan konsisten untuk menggerakkan warganya," ungkapnya.
Hal senada diungkapkan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak. Kata dia, selain memberikan bantuan, keamanan, dan keselamatan, Gubernur Anies mampu memberikan penjelasan kepada warga bagaimana penanganan banjir jangka panjang.
"Ini ada kesalahpahaman dalam menangani banjir. Jangan membangun narasi soal penyelamatan. Tunjukkan program keberpihakan kepada warga dalam menangani banjir," pungkasnya.
(mhd)
