Penataan Trotoar di DKI Tak Dibarengi Perbaikan Drainase
Jum'at, 20 Desember 2019 - 07:33 WIB
Penataan Trotoar di DKI Tak Dibarengi Perbaikan Drainase
A
A
A
JAKARTA - Genangan di beberapa ruas jalan protokol di wilayah Jakarta beberapa waktu lalu terus disorot. Disinyalir gencarnya penataan trotoar yang dilakukan Pemprov DKI tidak dibarengi perbaikan drainase atau saluran air.
Menurut anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike, Pemprov DKI tidak memiliki rencana induk penataan jalur pedestrian. “Kalau ada perencanaan, itu utilitas di bawah saluran air ditata juga. Ini kan tidak hanya beutifikasi saja, tapi dalamnya berantakan," ujarnya, kemarin.
Selain meminggirkan program penanggulangan banjir, naturalisasi sungai selama beberapa tahun ini juga tidak berjalan karena tidak dilakukan pembebasan lahan oleh Pemprov DKI, padahal untuk pembangunan infrastruktur dilakukan pemerintah pusat. “Pak Gubernur tidak jelas roadmap untuk penanggulangan banjir pada 2020 melainkan malah fokus program-program pencitraan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat luas," ungkapnya.
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai Pemprov DKI tidak fokus merehabilitasi saluran air kota bersamaan dengan revitalisasi trotoar. Sebenarnya pemerintah daerah harus bisa memastikan drainase berfungsi dengan baik, tidak tersumbat apapun, terhubung lancar ke seluruh saluran air, serta fokus di kawasan rawan genangan. “Optimalkan seluruh Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota sebagai daerah resapan air dan daerah penampungan air sementara saat hujan deras sekaligus penambahan RTH secara signifikan," ujarnya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf menuturkan, setelah hujan pada Selasa (17/12) lalu pihaknya mencatat sekitar 19 titik genangan. Genangan terjadi akibat tali air yang ada di bahu jalan tidak cukup mengalirkan air. "Penyebabnya kan sudah tahu karena mulut air kurang lebar, terus memang hujan lama juga kan. Nah, dari Selasa sampai hari ini kita lagi kerjain pelebaran mulut air," katanya.
Selain banyak tali air yang kecil, banyak juga saluran air tersumbat karena beberapa pembangunan baik proyek trotoar maupun karena pipa yang kecil akibat tersumbat puing material. Begitu juga dengan taman yang sedang diperbaiki dan tanahnya terbawa air menuju saluran.
Kondisi drainase saat ini masih sama seperti yang dulu meskipun trotoar dilebarkan. Seharusnya penataan trotoar dibarengi pelebaran atau normalisasi. Dia berharap ke depan penataan trotoar dibarengi perbaikan drainase dan utilitas.
"Saluran air memang tidak berubah meski trotoar dilebarkan. Nah, kami sudah koordinasikan dengan Dinas Bina Marga karena bagaimanapun juga utilitas yang semrawut di bawah trotoar menambah penyempitan drainase. Itu harus ditata," ujar Juaini.
Instansinya juga terus menambah drainase vertikal atau sumur resapan khususnya di kawasan yang tergenang. Dia membantah bila sumur resapan tidak berfungsi ketika muncul genangan. “Sekarang terdapat 1.020 sumur resapan. Rata-rata yang sudah ada langsung hilang genangan, contohnya di kawasan MT Haryono, Jakarta Timur sudah enggak ada genangan berulang setelah ada sumur resapan," katanya.
Menurut anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike, Pemprov DKI tidak memiliki rencana induk penataan jalur pedestrian. “Kalau ada perencanaan, itu utilitas di bawah saluran air ditata juga. Ini kan tidak hanya beutifikasi saja, tapi dalamnya berantakan," ujarnya, kemarin.
Selain meminggirkan program penanggulangan banjir, naturalisasi sungai selama beberapa tahun ini juga tidak berjalan karena tidak dilakukan pembebasan lahan oleh Pemprov DKI, padahal untuk pembangunan infrastruktur dilakukan pemerintah pusat. “Pak Gubernur tidak jelas roadmap untuk penanggulangan banjir pada 2020 melainkan malah fokus program-program pencitraan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat luas," ungkapnya.
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai Pemprov DKI tidak fokus merehabilitasi saluran air kota bersamaan dengan revitalisasi trotoar. Sebenarnya pemerintah daerah harus bisa memastikan drainase berfungsi dengan baik, tidak tersumbat apapun, terhubung lancar ke seluruh saluran air, serta fokus di kawasan rawan genangan. “Optimalkan seluruh Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota sebagai daerah resapan air dan daerah penampungan air sementara saat hujan deras sekaligus penambahan RTH secara signifikan," ujarnya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf menuturkan, setelah hujan pada Selasa (17/12) lalu pihaknya mencatat sekitar 19 titik genangan. Genangan terjadi akibat tali air yang ada di bahu jalan tidak cukup mengalirkan air. "Penyebabnya kan sudah tahu karena mulut air kurang lebar, terus memang hujan lama juga kan. Nah, dari Selasa sampai hari ini kita lagi kerjain pelebaran mulut air," katanya.
Selain banyak tali air yang kecil, banyak juga saluran air tersumbat karena beberapa pembangunan baik proyek trotoar maupun karena pipa yang kecil akibat tersumbat puing material. Begitu juga dengan taman yang sedang diperbaiki dan tanahnya terbawa air menuju saluran.
Kondisi drainase saat ini masih sama seperti yang dulu meskipun trotoar dilebarkan. Seharusnya penataan trotoar dibarengi pelebaran atau normalisasi. Dia berharap ke depan penataan trotoar dibarengi perbaikan drainase dan utilitas.
"Saluran air memang tidak berubah meski trotoar dilebarkan. Nah, kami sudah koordinasikan dengan Dinas Bina Marga karena bagaimanapun juga utilitas yang semrawut di bawah trotoar menambah penyempitan drainase. Itu harus ditata," ujar Juaini.
Instansinya juga terus menambah drainase vertikal atau sumur resapan khususnya di kawasan yang tergenang. Dia membantah bila sumur resapan tidak berfungsi ketika muncul genangan. “Sekarang terdapat 1.020 sumur resapan. Rata-rata yang sudah ada langsung hilang genangan, contohnya di kawasan MT Haryono, Jakarta Timur sudah enggak ada genangan berulang setelah ada sumur resapan," katanya.
(don)
