Kebangkitan Adat Masih Menjadi Program Unggulan di Jayapura

SENTANI - Memasuki masa dua tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, program kebangkitan masyarakat adat tetap menjadi utama yang dalam masa periode kedua Bupati Mathius Awoitauw selain pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun pertama dan periode kedua ini, dari 134 kampung 5 kelurahan, sudah ada 14 kampung adat yang dibentuk dan tinggal mendapat nomor registrasi Kampung Adat dari Kemeterian Dalam Negeri. Sementara itu ada 34 Kampung persiapan pengalihan status Kampung Dinas ke Kampung Adat, dan 18 Dewan Adat Suku (DAS) di bawah 19 Distrk yang tersebar di Kabupaten Jayapura.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan, kinerjanya dalam menjaga dan mengangkat kembali nilai budaya serta integritas dalam sistem pemerintahan masyarakat adat di daerah yang dipimpinnya ini masih belum mendapat respons positif oleh jajaran birokrasinya sendiri.

“Kita tidak boleh kehilangan akal untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Siapapun pemimpinnya, hal ini harus terus dilakukan,” ujar Bupati Awoitauw.

Bupati Awoitauw juga mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Jayapura selama 25 tahun yang telah ditetapkan oleh para pemimpin yang lalu di daerah ini, selain pendidikan dan kesehatan serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang ungggul di 2045, kebangkitan masyarakat adat juga menjadi bagian dalam RPJP tersebut.

“Papua ini sudah diberi ruang oleh negara melalui Otsus untuk percepatan dan akselerasi kemajuan di Papua, karena itu harus di mulai dari kearifan lokal yang dimiliki. Dan ini menjadi kekuatan untuk membangun SDM Papua yang lebih unggul,” katanya.

Menurutnya, dari periode pertama (2012-2017) dan periode kedua (2017-2023) program ini tetap menjadi yang utama dalam kinerja dan kerja kita setiap saat, di samping itu juga peningkatan SDM di daerah ini.

Sistem pemerintahan adat ini tidak ada di belahan bumi yang lain, hanya ada di Papua. Bupati juga mencotohkan India dan Jepang. Dua negara yang terus berkomitmen menjaga nilai-nilai budaya mereka di tengah arus globalisasi yang terus berkembang saat ini.

“Di Papua, sebelum pemerintah dan agama masuk, masyarakat sudah memiliki sisitem pemerintahan tersendiri dan sangat kuat, yang menarik adalah sistem pemerintahan yang lalu sangat identik dengan luas tanah yang dimiliki,” jelasnya.

Oleh sebab itu, di tahun depan, semua kewenangan pemerintahan akan dilimpahkan ke bawah melalui pemerintahan distrik.

“Regulasinya sedang dikerjakan oleh lembaga adminitrasi negara, 2020 enam distrik pilot project dan distrik lainnya akan menjadi pusat pemberdayaan, pelatihan dan pusat informasi,” ucapnya.

Program kebangkitan masyarakat yang dilaksanakan selama ini, terus mendapat respon dari berbagai pihak. tokoh adat, masyarakat hingga pemerintah pusat.

“Selama memimpin Kabupaten Jayapura, banyak terobosan yang dilakukan, secara khusus perhatian dan banyak ruang partisipasi yang diberikan bagi masyaraat adat,” ujar Yehuda Demetouw, Ketua DAS Youwari.

Hal senada juga di sampaikan oleh Ketua DAS Elseng, Pieter Damtru. “Masyarakat adat merasa senang karena dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di masing-masing kampung,” pungkasnya.