Pengawasan Sistem Pendidikan di Jayapura Berbasis Online
A
A
A
SENTANI - Pemerintah Kabupaten Jayapura terus membenahi dan meningkatkan mutu sistem pendidikan di Kabupaten Jayapura. Termasuk kondisi kekurangan tenaga pengajar untuk sekolah tingkat dasar yang tersebar di kampung-kampung.
Mengantisipasi hal tersebut tiga tahun belakangan ini Pemkab mengontrak ratusan guru untuk ditempatkan pada sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar, dengan durasi kontrak selama dua tahun.
Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura mencatat peningkatan partisipasi sekolah harus diimbangi dengan prasarana yang memadai terutama dalam menunjang program belajar 9 tahun. Jumlah prasarana sekolah SD di kabupaten Jayapura sebanyak 128 unit, SLTP 43 unit, SMU/SMK sebanyak 23 unit di tahun 2014.
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw dalam masa kepemimpinannya selama tujuh tahun (5 tahun periode pertama, dan dua tahun period eke dua) ini menginginkan adanya perubahan dan peningkatan di bidang pendidikan. Upaya demi upaya terus dilakukan agar, anak-anak usia sekolah dari tingkat bawah hingga perguruan tinggi yang ada di kampung-kampung harus mendapat hak pendidikan yang sama layaknya anak-anak di kota.
“Tidak boleh ada satu anak pun di kampung yang tidak sekolah,” tegas Bupati Awoitauw.
Menurutnya, kemajuan pendidikan di Daerah ini didasari oleh itikad baik penyelenggaranya, adanya dukungan orang tua serta partisipasi anak dalam mengikuti program belajar yang telah ditetapkan. Kemajuan daerah ini juga ditentukan dari potensi sumer daya manusia (SDM) yang unggul, oleh sebab itu dunia pendidikan harus diperhatikan secara serius dan fokus terhadap generasi muda saat ini.
“Pengawasan berbasis online sudah harus dilakukan pada tahun mendatang,” katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan, Dinas Komukasi dan Informatika (Kominfo) harus bersinergi dalam melakukan perubahan pendidikan berbasis online dan teknologi moderen. Hal ini dimaksudkan agar ada informasi akurat terkait pelaksanaan pendidikan di daerah ini. Tidak hanya kerja secara manual saja, tidak hanya laporan kinerja yang akurat oleh masing-masing penyelenggara pendidikan di setiap tingkatan.
“Mulai dari absen harian, baik siswa maupun guru hingga laporan kinerja harus berbasis online,” tegasnya.
Perubahan zaman, lanjut Awoitauw, memaksa kita berkompetisi dengan daerah lain di luar Papua. Tetapi juga hal ini menandakan keseriusan kita terhadap pelayanan yang prima kepada masyarakat untuk terus mendukung semua proses pembangunan yang sedang kita laksanakan.
“Sudah banyak kemajuan yang terjadi di bidang pendidikan, indeks pembangunan manusia berada pada angka 71 persen untuk Papua, siswa sekolah yang di pinggiran kota mampu berprestasi di bidang matematika, fisika, bahasa Indonesia, dalam setiap kompetisi olimpiade dan festival sekolah,” jelasnya.
Secara terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo, Gustaf Griapon mengatakan secara infrastruktur pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII). Pada 2020 akan ada sosialisasi terkait penggunaan fasilitas pendidikan berbasis online di semua tingkatan sekolah, baik sisiwa maupun guru-guru termasuk orang tua wali murid.
Gustaf juga menjelaskan bahwa pada 20-21 Desember mendatang, APJII, PGRI dan Kominfo akan melaksanakan pertemuan terkait program yang akan dilaksanakan pada 2020 nanti. Selain APJII, untuk notifikasi berbasis SMS juga sudah ada kerja sama dengan pihak Telkom, hal ini untuk mengetahui semua aktifitas pendidikan yang dilakukan setiap hari, secara khusus pengawasan terhadap kehadiran siswa maupun guru-guru di sekolah.
“Secara umum pada sekolah yang tersebar di 19 distrik, 16 distrik sudah kami survey serta jelajahi dan siap untuk memasang infrastrukurnya. Saat ini langkah awal akan kami lakukan pada 6 distrik pilot project,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Ted Mokay mengatakan, pihaknya sedang dalam proses pendataan terhadap sekolah-sekolah yang masih kekurangan tenaga guru, fasilitas penunjang, serta sistem belajar mengajar yang sedang dilakukan.
“Sekolah swasta juga banyak yang bermunculan,sementara kita masih kekurangan tenaga guru. Selain itu juga kami melihat keaktifan tenaga guru pada pinggiran kota, apa kebutuhan, serta fasilitas penunjang yang harus disediakan,” pungkasnya.
Mengantisipasi hal tersebut tiga tahun belakangan ini Pemkab mengontrak ratusan guru untuk ditempatkan pada sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar, dengan durasi kontrak selama dua tahun.
Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura mencatat peningkatan partisipasi sekolah harus diimbangi dengan prasarana yang memadai terutama dalam menunjang program belajar 9 tahun. Jumlah prasarana sekolah SD di kabupaten Jayapura sebanyak 128 unit, SLTP 43 unit, SMU/SMK sebanyak 23 unit di tahun 2014.
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw dalam masa kepemimpinannya selama tujuh tahun (5 tahun periode pertama, dan dua tahun period eke dua) ini menginginkan adanya perubahan dan peningkatan di bidang pendidikan. Upaya demi upaya terus dilakukan agar, anak-anak usia sekolah dari tingkat bawah hingga perguruan tinggi yang ada di kampung-kampung harus mendapat hak pendidikan yang sama layaknya anak-anak di kota.
“Tidak boleh ada satu anak pun di kampung yang tidak sekolah,” tegas Bupati Awoitauw.
Menurutnya, kemajuan pendidikan di Daerah ini didasari oleh itikad baik penyelenggaranya, adanya dukungan orang tua serta partisipasi anak dalam mengikuti program belajar yang telah ditetapkan. Kemajuan daerah ini juga ditentukan dari potensi sumer daya manusia (SDM) yang unggul, oleh sebab itu dunia pendidikan harus diperhatikan secara serius dan fokus terhadap generasi muda saat ini.
“Pengawasan berbasis online sudah harus dilakukan pada tahun mendatang,” katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan, Dinas Komukasi dan Informatika (Kominfo) harus bersinergi dalam melakukan perubahan pendidikan berbasis online dan teknologi moderen. Hal ini dimaksudkan agar ada informasi akurat terkait pelaksanaan pendidikan di daerah ini. Tidak hanya kerja secara manual saja, tidak hanya laporan kinerja yang akurat oleh masing-masing penyelenggara pendidikan di setiap tingkatan.
“Mulai dari absen harian, baik siswa maupun guru hingga laporan kinerja harus berbasis online,” tegasnya.
Perubahan zaman, lanjut Awoitauw, memaksa kita berkompetisi dengan daerah lain di luar Papua. Tetapi juga hal ini menandakan keseriusan kita terhadap pelayanan yang prima kepada masyarakat untuk terus mendukung semua proses pembangunan yang sedang kita laksanakan.
“Sudah banyak kemajuan yang terjadi di bidang pendidikan, indeks pembangunan manusia berada pada angka 71 persen untuk Papua, siswa sekolah yang di pinggiran kota mampu berprestasi di bidang matematika, fisika, bahasa Indonesia, dalam setiap kompetisi olimpiade dan festival sekolah,” jelasnya.
Secara terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo, Gustaf Griapon mengatakan secara infrastruktur pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII). Pada 2020 akan ada sosialisasi terkait penggunaan fasilitas pendidikan berbasis online di semua tingkatan sekolah, baik sisiwa maupun guru-guru termasuk orang tua wali murid.
Gustaf juga menjelaskan bahwa pada 20-21 Desember mendatang, APJII, PGRI dan Kominfo akan melaksanakan pertemuan terkait program yang akan dilaksanakan pada 2020 nanti. Selain APJII, untuk notifikasi berbasis SMS juga sudah ada kerja sama dengan pihak Telkom, hal ini untuk mengetahui semua aktifitas pendidikan yang dilakukan setiap hari, secara khusus pengawasan terhadap kehadiran siswa maupun guru-guru di sekolah.
“Secara umum pada sekolah yang tersebar di 19 distrik, 16 distrik sudah kami survey serta jelajahi dan siap untuk memasang infrastrukurnya. Saat ini langkah awal akan kami lakukan pada 6 distrik pilot project,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Ted Mokay mengatakan, pihaknya sedang dalam proses pendataan terhadap sekolah-sekolah yang masih kekurangan tenaga guru, fasilitas penunjang, serta sistem belajar mengajar yang sedang dilakukan.
“Sekolah swasta juga banyak yang bermunculan,sementara kita masih kekurangan tenaga guru. Selain itu juga kami melihat keaktifan tenaga guru pada pinggiran kota, apa kebutuhan, serta fasilitas penunjang yang harus disediakan,” pungkasnya.
(akn)