Bupati Lombok Utara Anjangsana ke Pimpinan Media Mataram
Senin, 16 Desember 2019 - 16:42 WIB
Bupati Lombok Utara Anjangsana ke Pimpinan Media Mataram
A
A
A
MATARAM - Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menggelar anjangsana dengan para pimpinan media berbagai media massa yang beroperasi di NTB dikemas dalam acara "Forum Silaturrahmi Pimpinan Daerah Bersama Pimpinan Media (Pimda-Pimdi)" di Hotel Same Mataram, Kamis (12/12/2019).
Acara anjangsana yang dihadiri para pimpinan media tersebut menghadirkan narasumber Ketua Persatuan Wartawan (PWI) NTB Nasrudin dan Ketua Asosiasi Media Saiber Indonesia (AMSI) NTB TGH. Fauzan Zakaria.
Pada kesempatan itu, Bupati Najmul Akhyar menyampaikan bahwa informasi yang dibutuhkan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat adalah informasi yang konstruktif, menghindari fitnah, hoaks dan lain-lain, bukan sebaliknya.
Di era serbainformatif saat ini, lanjut Najmul, tidak sedikit informasi yang tersaji dalam kanal media adalah informasi-informasi yang cenderung peyoratif seraya mempertanyaan etika jurnalistik, apakah benar sebuah berita disimpulkan tanpa terlebih dahulu mengonfirmasi obyek yang diberitakan.
Meski begitu, pihaknya tetap menghargai dan memberi apresiasi terhadap media, lantaran berperan menyampaikan sisi-sisi positif yang perlu disampaikan dari fakta, data dan diskursus yang berkembang.
Perlu diatensi bersama sebab keajegan kemitraan itu dikuatkan dengan sisi-sisi positif suatu fenomena atau realita yang juga niscaya ditampilkan agar seimbang. Media mesti menampilkan pemberitaan yang berimbang.
"Saya tetap menghargai. Bagi saya media adalah partner yang baik bagi Pemkab Lombok Utara. Apapun yang kita perbuat tanpa media akan kering. Ya ibarat oase di padang pasir," imbuhnya.
Menurut Sekjen Apkasi ini, sejak lepas dari Lombok Barat, angka kemiskinan Lombok Utara menempati posisi tertinggi di NTB. Tetapi posisi itu menyemangati para pemangku pemerintahan daerah mencoba menjadikannya pupuk dalam memacu Kabupaten Lombok Utara untuk melangkah maju. Berbagai terobosan pun telah dilakukan dengan menerapkan PIN menjadi tolak ukur OPD di Lombok Utara.
Dicontohkan dalam pemenuhan akta kelahiran misalnya, dulu bisa 3 bulan baru selesai. Fakta itu membuat pihaknya melahirkan kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan terobosan jaring pekat. Dengan terobosan itu sekarang ibu-ibu yang bersalin tidak perlu berpikir setelah pulang baru mengurus akte kelahiran anaknya lantaran masih di ranjang persalinan sudah selesai dan bisa langsung diterima.
Orang nomor satu di bumi Tioq Tata Tunaq ini juga menyampaikan angka stunting yang mengalami penurunan. Bahkan peningkatan rata-rata ion di Lombok Utara juga melampaui rata-rata ion di Provinsi NTB.
Pun dengan angka kemiskinan juga turun cukup tinggi. Walaupun faktanya Lombok Utara masih tertinggi di bumi Gora. Tetapi dalam 10 tahun Pemkab Lombok Utara berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 43,18 persen tahun 2010 menjadi 29,03 persen pada tahun 2019. Menurut data BPS, capaian tersebut merupakan penurunan rerata tertinggi di NTB.
Demikian juga halnya IPM juga berhasil ditingkatkan. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2010 angka IPM Lombok Utara tercatat 56,13 poin, sementara tahun 2018 tercatat 63,83 poin. Ini berarti selama kurun waktu 9 tahun berhasil meningkatkan IPM sebesar 7,7 poin.
Dipaparkan bupati, peningkatan yang cukup progresif itu bisa dicapai lantaran program diterapkan untuk mengeskalasi kenaikan IPM lebih mengedepankan inovasi-inovasi, mulai dari perencanaan pembangunan daerah dengan melakukan terobosan musrenbang khusus PAPPMLD (Perempuan, Anak, Pemuda, Pelajar, Mahasiswa, Lansia dan Disabilitas).
"Alhamdulillah Lombok Utara melompat dari zona merah langsung ke zona hijau. Lombok Utara sudah tiga kali berturut-turut memperoleh penghargasn anugerah Danareksa dari Menteri Keungan sebagai kabupaten pengelola keuangan terbaik di antara 15 kabupaten/kota. Meski begitu, Lombok Utara harus terus belajar semoga dengan kebersamaan kita bisa mengejar ketertingglan," harapnya.
Dalam pada itu, Ketua PWI NTB H. Nasrudin, mengapresiasi Humas dan Protokol KLU yang bisa menghadirkan berbagai tokoh terkemuka NTB dalam anjangsana itu yang dianggapnya acara yang luar biasa.
Lebih lanjut disampaikannya, fakta-fakta saat ini terkait dunia kewartawanan yang meniscayakan setiap individu wartawan mesti berkompetensi dalam kualitas guna mengejar kecepatan serta keakuratan berita yang disampaikan. Namun di era sekarang, tambah Nasrudin, wartawan justu lebih dominan mengedepankan tendensi provokatif.
Di era digitalisasi ini hanya media cetak saja yang masih berpikir tentang waktu tetapi media online dan media elektronik atau dunia penyiaran kompetisinya lebih cepat.
"Proses pemberdayaan harus kita utamakan. Juga kode etik," pesannya.
Menurut Nasrudin, informasi itu haruslah memberdayakan, memotivasi, tidak harus terus berkonfik sembari memberi contoh ketika terjadi pencurian di daerah wisata, media acapkali mem-folow up tanpa berpikir dampaknya. Efek yang kemudian terjadi banyak orang yang membatalkan kunjungan ke daerah wisata kita.
"Kontrol pengawasan itu sangat perlu untuk menghindari fitnah. Melalui acara ini saya usulkan persoalan fakta wartawan kita saat ini perlu dipikirkan bersama terkait kesejahteraannya, baik itu media Indonesia, media cetak, dan media penyiaran," pungkasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Media Saiber Indonesia (AMSI) NTB TGH. Fauzan Zakaria, mengatakan, keberanian tokoh-tokoh lokal untuk membuat media nasional di daerah-daerah merupakan salah satu langkah yang memungkinkan pemerataan pembangunan.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi Media Saiber, ia mengajak kolega seprofesinya memacu keberanian bersama mengagas media lokal tetapi dengan mainset global atau nasional.
"Itu alasan saya mendirikan gerbang.go.id yang saat ini memiliki 12 karyawan. Rencana 2020 itu 60 persen videonews dan 40 persen teks berita. Salah satu chanel saya sudah mulai diberikan reward," urainya.
Menurutnya, misi AMSI yaitu melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga ketahanan informasi nasional dengan program pemberantasan hoaks melalui pelatihan-pelatihan cek fakta di seluruh Indonesia.
Acara anjangsana yang dihadiri para pimpinan media tersebut menghadirkan narasumber Ketua Persatuan Wartawan (PWI) NTB Nasrudin dan Ketua Asosiasi Media Saiber Indonesia (AMSI) NTB TGH. Fauzan Zakaria.
Pada kesempatan itu, Bupati Najmul Akhyar menyampaikan bahwa informasi yang dibutuhkan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat adalah informasi yang konstruktif, menghindari fitnah, hoaks dan lain-lain, bukan sebaliknya.
Di era serbainformatif saat ini, lanjut Najmul, tidak sedikit informasi yang tersaji dalam kanal media adalah informasi-informasi yang cenderung peyoratif seraya mempertanyaan etika jurnalistik, apakah benar sebuah berita disimpulkan tanpa terlebih dahulu mengonfirmasi obyek yang diberitakan.
Meski begitu, pihaknya tetap menghargai dan memberi apresiasi terhadap media, lantaran berperan menyampaikan sisi-sisi positif yang perlu disampaikan dari fakta, data dan diskursus yang berkembang.
Perlu diatensi bersama sebab keajegan kemitraan itu dikuatkan dengan sisi-sisi positif suatu fenomena atau realita yang juga niscaya ditampilkan agar seimbang. Media mesti menampilkan pemberitaan yang berimbang.
"Saya tetap menghargai. Bagi saya media adalah partner yang baik bagi Pemkab Lombok Utara. Apapun yang kita perbuat tanpa media akan kering. Ya ibarat oase di padang pasir," imbuhnya.
Menurut Sekjen Apkasi ini, sejak lepas dari Lombok Barat, angka kemiskinan Lombok Utara menempati posisi tertinggi di NTB. Tetapi posisi itu menyemangati para pemangku pemerintahan daerah mencoba menjadikannya pupuk dalam memacu Kabupaten Lombok Utara untuk melangkah maju. Berbagai terobosan pun telah dilakukan dengan menerapkan PIN menjadi tolak ukur OPD di Lombok Utara.
Dicontohkan dalam pemenuhan akta kelahiran misalnya, dulu bisa 3 bulan baru selesai. Fakta itu membuat pihaknya melahirkan kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan terobosan jaring pekat. Dengan terobosan itu sekarang ibu-ibu yang bersalin tidak perlu berpikir setelah pulang baru mengurus akte kelahiran anaknya lantaran masih di ranjang persalinan sudah selesai dan bisa langsung diterima.
Orang nomor satu di bumi Tioq Tata Tunaq ini juga menyampaikan angka stunting yang mengalami penurunan. Bahkan peningkatan rata-rata ion di Lombok Utara juga melampaui rata-rata ion di Provinsi NTB.
Pun dengan angka kemiskinan juga turun cukup tinggi. Walaupun faktanya Lombok Utara masih tertinggi di bumi Gora. Tetapi dalam 10 tahun Pemkab Lombok Utara berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 43,18 persen tahun 2010 menjadi 29,03 persen pada tahun 2019. Menurut data BPS, capaian tersebut merupakan penurunan rerata tertinggi di NTB.
Demikian juga halnya IPM juga berhasil ditingkatkan. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2010 angka IPM Lombok Utara tercatat 56,13 poin, sementara tahun 2018 tercatat 63,83 poin. Ini berarti selama kurun waktu 9 tahun berhasil meningkatkan IPM sebesar 7,7 poin.
Dipaparkan bupati, peningkatan yang cukup progresif itu bisa dicapai lantaran program diterapkan untuk mengeskalasi kenaikan IPM lebih mengedepankan inovasi-inovasi, mulai dari perencanaan pembangunan daerah dengan melakukan terobosan musrenbang khusus PAPPMLD (Perempuan, Anak, Pemuda, Pelajar, Mahasiswa, Lansia dan Disabilitas).
"Alhamdulillah Lombok Utara melompat dari zona merah langsung ke zona hijau. Lombok Utara sudah tiga kali berturut-turut memperoleh penghargasn anugerah Danareksa dari Menteri Keungan sebagai kabupaten pengelola keuangan terbaik di antara 15 kabupaten/kota. Meski begitu, Lombok Utara harus terus belajar semoga dengan kebersamaan kita bisa mengejar ketertingglan," harapnya.
Dalam pada itu, Ketua PWI NTB H. Nasrudin, mengapresiasi Humas dan Protokol KLU yang bisa menghadirkan berbagai tokoh terkemuka NTB dalam anjangsana itu yang dianggapnya acara yang luar biasa.
Lebih lanjut disampaikannya, fakta-fakta saat ini terkait dunia kewartawanan yang meniscayakan setiap individu wartawan mesti berkompetensi dalam kualitas guna mengejar kecepatan serta keakuratan berita yang disampaikan. Namun di era sekarang, tambah Nasrudin, wartawan justu lebih dominan mengedepankan tendensi provokatif.
Di era digitalisasi ini hanya media cetak saja yang masih berpikir tentang waktu tetapi media online dan media elektronik atau dunia penyiaran kompetisinya lebih cepat.
"Proses pemberdayaan harus kita utamakan. Juga kode etik," pesannya.
Menurut Nasrudin, informasi itu haruslah memberdayakan, memotivasi, tidak harus terus berkonfik sembari memberi contoh ketika terjadi pencurian di daerah wisata, media acapkali mem-folow up tanpa berpikir dampaknya. Efek yang kemudian terjadi banyak orang yang membatalkan kunjungan ke daerah wisata kita.
"Kontrol pengawasan itu sangat perlu untuk menghindari fitnah. Melalui acara ini saya usulkan persoalan fakta wartawan kita saat ini perlu dipikirkan bersama terkait kesejahteraannya, baik itu media Indonesia, media cetak, dan media penyiaran," pungkasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Media Saiber Indonesia (AMSI) NTB TGH. Fauzan Zakaria, mengatakan, keberanian tokoh-tokoh lokal untuk membuat media nasional di daerah-daerah merupakan salah satu langkah yang memungkinkan pemerataan pembangunan.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi Media Saiber, ia mengajak kolega seprofesinya memacu keberanian bersama mengagas media lokal tetapi dengan mainset global atau nasional.
"Itu alasan saya mendirikan gerbang.go.id yang saat ini memiliki 12 karyawan. Rencana 2020 itu 60 persen videonews dan 40 persen teks berita. Salah satu chanel saya sudah mulai diberikan reward," urainya.
Menurutnya, misi AMSI yaitu melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga ketahanan informasi nasional dengan program pemberantasan hoaks melalui pelatihan-pelatihan cek fakta di seluruh Indonesia.
(atk)
