Bupati Najmul Pimpin Rakor Gugus Tugas Covid-19
Jum'at, 24 April 2020 - 12:12 WIB
loading...
Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar memimpin rapat gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 secara telekonference, Kamis (23/4/2020).
A
A
A
TANJUNG - Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar didampingi Ketua DPRD Nasrudin, Dandim 1606/Lobar Kolonel Efrijon Krol, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) Suardi MH, memimpin rapat gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 secara telekonference dengan pula para asisten, Koordinator Bidang Satgas Covid-19, Kepala OPD dengan para camat dan kades lingkup Pemda KLU melalui video conference di Aula Kantor Bupati, Kamis (23/4/2020).
Bupati Najmul Akhyar dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa kendala kekurangan Alat Pelindung Diri (APD), keterlambatan dalam pengiriman hasil test ke Mataram. Agar Puskesmas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mencari solusi.
Menurut Bupati Najmul, salah satu keluhan dari msyarakat, ada persoalan pelayanan terkait konsumsi dan kelengkapan, jangan sampai ada keluhan lagi untuk Orang Dalam Pengawasan (ODP), penjemputan masyarakat ke bandara dari KLU tidak ada.
Ditambahkannya pula, Gugus Tugas sudah bertindak cepat ketika ada laporan dari masyarakat, tapi mungkin ada masyarakat yang ketika keluarganya pulang, tidak melakukan penjemputan.
Bupati Najmul menekankan agar dinas terkait menindaklanjutinya, dengan pelayanan dan berpikir efektif untuk perkembangan ekonomi masyarakat dengan melibatkan masyarakat sekitar. "Side effect harus berdampak pada ekonomi masyarakat, Covid-19 tertangani masyarakat sejahtera," tuturnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Najmul menginstruksikan kepada kehumasan mengadakan rapat koordinasi kehumasan Covid-19, agar yang berbicara adalah juru bicara Covid-19. Dalam hal lainnya, Bupati Najmul menyoroti adanya fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah pandemi corona.
“Perhatikan para pekerja yang kena PHK, apabila ada masalah segera berkoordinasi dengan Dinsos dan Disnaker. Sedangkan Dishub menempatkan Satgas penjemputan di bandara," imbuhnya.
Terkait dengan surat edaran melaksanakan sholat Jum'at di rumah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) KLU sudah menyampaikan edaran bahwa berdasarkan rekomendasi MUI KLU dengan MUI Provinsi NTB masih tetap menganjurkan sholat Jum'at dilakukan di rumah," tutupnya.
Bupati Najmul Akhyar dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa kendala kekurangan Alat Pelindung Diri (APD), keterlambatan dalam pengiriman hasil test ke Mataram. Agar Puskesmas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mencari solusi.
Menurut Bupati Najmul, salah satu keluhan dari msyarakat, ada persoalan pelayanan terkait konsumsi dan kelengkapan, jangan sampai ada keluhan lagi untuk Orang Dalam Pengawasan (ODP), penjemputan masyarakat ke bandara dari KLU tidak ada.
Ditambahkannya pula, Gugus Tugas sudah bertindak cepat ketika ada laporan dari masyarakat, tapi mungkin ada masyarakat yang ketika keluarganya pulang, tidak melakukan penjemputan.
Bupati Najmul menekankan agar dinas terkait menindaklanjutinya, dengan pelayanan dan berpikir efektif untuk perkembangan ekonomi masyarakat dengan melibatkan masyarakat sekitar. "Side effect harus berdampak pada ekonomi masyarakat, Covid-19 tertangani masyarakat sejahtera," tuturnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Najmul menginstruksikan kepada kehumasan mengadakan rapat koordinasi kehumasan Covid-19, agar yang berbicara adalah juru bicara Covid-19. Dalam hal lainnya, Bupati Najmul menyoroti adanya fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah pandemi corona.
“Perhatikan para pekerja yang kena PHK, apabila ada masalah segera berkoordinasi dengan Dinsos dan Disnaker. Sedangkan Dishub menempatkan Satgas penjemputan di bandara," imbuhnya.
Terkait dengan surat edaran melaksanakan sholat Jum'at di rumah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) KLU sudah menyampaikan edaran bahwa berdasarkan rekomendasi MUI KLU dengan MUI Provinsi NTB masih tetap menganjurkan sholat Jum'at dilakukan di rumah," tutupnya.
Lihat Juga :
