Soal Penutupan Jalan di JGC Cakung, DPRD DKI Segera Panggil Pihak Terkait

JAKARTA - Polemik penutupan akses jalan warga oleh pengembang Jakarta Garden City (JGC) di Tambun Rengas, Cakung Timur, Jakarta Timur, mendapat atensi dari pimpinan DPRD DKI. Para wakil rakyat Jakarta ini menjadwalkan meninjau lokasi dalam waktu dekat.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan, pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi untuk memastikan permasalahan yang dihadapi warga.

Kita akan sidak ke lokasi. Ini kan fungsi pengawasan Dewan terhadap permasalahan yang dihadapi warga," ujarnya kepada wartawan.

Politikus PDIP yang akrab disapa Prass ini mengatakan, pihaknya segera memanggil pihak-pihak terkait untuk mengetahui penyebab jalan warga sampai ditutup. "Semua pihak terkait akan kita panggil. Wali kota akan saya telepon langsung," tegasnya.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik juga angkat bicara. Menurut politikus Gerindra, Wali Kota Jakarta Timur harus menuntaskan masalah ini. "Saya kira kalau ada rakyat yang sulit, pemda dalam hal ini wali kota, harus turun tangan, segera diberesin," tegasnya.

Taufik juga mempertanyakan perkembangan berita acara serah terima (BAST) fasos-fasum komplek perumahan itu kepada pemda. "Wali kota harus transparan terkait perkembangan BAST. Jangan warga diberi ketidakpastian. Menurut saya, wali kota punya daya paksa atas dasar kemaslahatan warga. Apalagi yang ditutup itu merupakan fasos-fasum, itu kan jalan warga," bebernya.

Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Timur M Anwar mengungkapkan pihaknya tidak mau mencampuri urusan bisnis di antara dua pengembang di kawasan tersebut. Tapi yang pasti salah satu solusi yang diambil pihaknya saat ini adalah membuka jalur alternati,f sehingga aktivitas warga tidak terganggu.

"Usulan jalur alternatif tersebut juga kesepakatan dari warga sekitar. Kita hanya memfasilitasi keinginan warga. Kita sudah buka jalan alternatif," tukasnya.

Terkait pembukaan akses jalan Tambun Rengas yang merupakan fasos-fasum, Anwar masih menunggu salinan serah terima BAST."Kita mesti melihat serah terima BAST-nya dahulu. Kita lagi buka detailnya. Kalau sudah diserahkan baru kita bongkar. Kalau belum diserahkan kita tidak bisa membongkar, karena bisa dianggap pengerusakan," tegasnya.

Terkait klaim wali kota soal jalan alternatif mendapat kesepakatan warga, dibantah anggota Komisi D DPRD DKI Muhayar yang sejak pertama menerima aduan warga saat reses di daerah pemilihannya.

"Klaim warga mendukung dibukanya jalan alternatif itu tidak benar. Jalan itu hanya dinikmati segelintir warga saja," tandasnya.