Peringati Hari HAM, Pemuda Papua Gelar Aksi Bakar Lilin
Rabu, 11 Desember 2019 - 05:44 WIB
Peringati Hari HAM, Pemuda Papua Gelar Aksi Bakar Lilin
A
A
A
JAYAPURA - Memperingati Hari HAM Sedunia ke-71, pemuda dan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Alianasi Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat (Ampera) Papua, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Univeraitas Cenderawasih, pemuda Seireri, Pemuda Nabire, Pemuda Biak Numfor, menggelar aksi bakar lilin. Selasa (10/12/2019) malam.
Aksi yang dikakukan di plataran kampus FISIP Uncen Abepura ini mengusung tema menolak kepentingan kelompok oligarki demi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di atas tanah Papua.
Stenly Salamahu Sayuri, ketua umum Ampera dalam kesempatan itu mengatakan, momen hari HAM Sedunia harus dimaknai sebagai pengingat bahwa masih banyak catatan persoalan yang harus diperbaiki oleh semua pihak.
Masih minimnya kualitas pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur sesuai amanat UU Otsus nomor 21 Tahun 2001, masih tidak maksimal dan merata hingga pelosok daerah di Papua.
"Ini momentum kita, bahwa masih banyak ketimpangan yang terjadi. Masih banyak saudara-saudara kita yang berada di pelosok tanah Papua yang tidak bisa merasakan nikmatnya pendidikan kesehatan dan infrastruktur itu," kata Stenly, Selasa malam.
Ditegaskan dia, jika akar permasalahan yang terjadi adalah akibat ulah kepentingan kelompok oligarki yang sengaja melempar pengalihan isu untuk menutup ketimpangan penderitaan rakyat. Isu-isu dimainkan untuk membuat publik lupa akan kondisi hak asasi manusia di akar rumput.
"Ada isu pemekaran, isu ketua DPRD bukan orang asli Papua dan berbagai macam isu yang lain yang merupakan skenario dari kelompok oligarki yang memiliki kepentingan di atas tanah Papua. Mereka sengaja memainkan isu itu untuk menutub kesalahan atas derita rakyat," tegasnya.
Dia juga menyebut rancangan Otsus Plus dan menjadi pembahasan pada Prolegnas 2020 juga bagian dari permainan kelompok oligarki di Tanah Papua, dan hanya atas kepentingan kelompok oligarki itu.
"Oleh karena itu, melalui momentum ini, kami menolak secara tegas rancangan undang-undang otsus plus yang masuk ke dalam prolegnas 2020. Karena itu merupakan bagian dari kepentingan oligarki diatas tanah Papua. RUU otsus plus plus tidak lahir dari rakyat Papua otsus plus lahir di kalangan elit politik, lalu kemudian didorong ke Jakarta untuk disahkan di DPR RI RI, untuk kepentingannya dia, bukan rakyat," ucapnya.
Yance Airai, selaku DPM FISIP Uncen, dalam kesempatan itu menolak cara main elite politik Papua yang memaknai hari HAM untuk keoentingan politiknya di Jakarta. Ia juga meminta penuntasan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, yang seolah dilupakan.
"Kami meminta kepada pemerintah daerah Papua untuk segera melihat kembali pelanggaran HAM dan menuntaskan seluruh pelanggaran HAM di Papua, karena HAM bukan hanya sekedar milik kita orang Papua tapi HAM merupakan milik kita bersama. Semuan kasus-kasus itu harus diselesaikan," jelasnya.
Edwardo Rumatrai, perwakilan Pemuda Adat Nabire tegas menyoroti kasus korupsi dana Otsus Papua. "Anggaran otonomi khusus sejak tahun 2001 sampai sekarang Perlu dilaksanakan evaluasi. Agar kita tahu kepentingan besar apa yang dimainkan dibalik Otsus tersebut," ungkapnya.
"Oknum penyeleweng dana Otsus itu harus ditangkap dan diadili. Masyarakat juga harus proaktif mendukung. Karena oknum-oknum itu sesungguhnya telah menipu rakyat. Dana trilyunan tapi kesehatan, pendidikan kita di pedalaman sangat miris. Jangan diam," sambungnya.
Aksi yang dikakukan di plataran kampus FISIP Uncen Abepura ini mengusung tema menolak kepentingan kelompok oligarki demi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di atas tanah Papua.
Stenly Salamahu Sayuri, ketua umum Ampera dalam kesempatan itu mengatakan, momen hari HAM Sedunia harus dimaknai sebagai pengingat bahwa masih banyak catatan persoalan yang harus diperbaiki oleh semua pihak.
Masih minimnya kualitas pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur sesuai amanat UU Otsus nomor 21 Tahun 2001, masih tidak maksimal dan merata hingga pelosok daerah di Papua.
"Ini momentum kita, bahwa masih banyak ketimpangan yang terjadi. Masih banyak saudara-saudara kita yang berada di pelosok tanah Papua yang tidak bisa merasakan nikmatnya pendidikan kesehatan dan infrastruktur itu," kata Stenly, Selasa malam.
Ditegaskan dia, jika akar permasalahan yang terjadi adalah akibat ulah kepentingan kelompok oligarki yang sengaja melempar pengalihan isu untuk menutup ketimpangan penderitaan rakyat. Isu-isu dimainkan untuk membuat publik lupa akan kondisi hak asasi manusia di akar rumput.
"Ada isu pemekaran, isu ketua DPRD bukan orang asli Papua dan berbagai macam isu yang lain yang merupakan skenario dari kelompok oligarki yang memiliki kepentingan di atas tanah Papua. Mereka sengaja memainkan isu itu untuk menutub kesalahan atas derita rakyat," tegasnya.
Dia juga menyebut rancangan Otsus Plus dan menjadi pembahasan pada Prolegnas 2020 juga bagian dari permainan kelompok oligarki di Tanah Papua, dan hanya atas kepentingan kelompok oligarki itu.
"Oleh karena itu, melalui momentum ini, kami menolak secara tegas rancangan undang-undang otsus plus yang masuk ke dalam prolegnas 2020. Karena itu merupakan bagian dari kepentingan oligarki diatas tanah Papua. RUU otsus plus plus tidak lahir dari rakyat Papua otsus plus lahir di kalangan elit politik, lalu kemudian didorong ke Jakarta untuk disahkan di DPR RI RI, untuk kepentingannya dia, bukan rakyat," ucapnya.
Yance Airai, selaku DPM FISIP Uncen, dalam kesempatan itu menolak cara main elite politik Papua yang memaknai hari HAM untuk keoentingan politiknya di Jakarta. Ia juga meminta penuntasan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, yang seolah dilupakan.
"Kami meminta kepada pemerintah daerah Papua untuk segera melihat kembali pelanggaran HAM dan menuntaskan seluruh pelanggaran HAM di Papua, karena HAM bukan hanya sekedar milik kita orang Papua tapi HAM merupakan milik kita bersama. Semuan kasus-kasus itu harus diselesaikan," jelasnya.
Edwardo Rumatrai, perwakilan Pemuda Adat Nabire tegas menyoroti kasus korupsi dana Otsus Papua. "Anggaran otonomi khusus sejak tahun 2001 sampai sekarang Perlu dilaksanakan evaluasi. Agar kita tahu kepentingan besar apa yang dimainkan dibalik Otsus tersebut," ungkapnya.
"Oknum penyeleweng dana Otsus itu harus ditangkap dan diadili. Masyarakat juga harus proaktif mendukung. Karena oknum-oknum itu sesungguhnya telah menipu rakyat. Dana trilyunan tapi kesehatan, pendidikan kita di pedalaman sangat miris. Jangan diam," sambungnya.
(maf)
