Dewan Pendidikan Sumsel Dukung Wacana Penghapusan UN
Kamis, 05 Desember 2019 - 12:24 WIB
Dewan Pendidikan Sumsel Dukung Wacana Penghapusan UN
A
A
A
PALEMBANG - Ketua Dewan Pendidikan Sumatera Selatan (Sumsel), Prof Zulkifli Dahlan menilai, wacana kebijakan UN dihapuskan dalam program pendidikan Indonesia sudah tepat.
"Ya gak apa-apa kalau memang dihapuskan. Sebenarnya tujuan UN itu bukan standar mengevaluasi kemampuan siswa, melainkan sebagai pemetaan mutu sekolah," kata Prof Zulkifli, Kamis (5/12/2019).
Zulkifli menjelaskan, sebenarnya yang memahami kemampuan pelajar hanyalah sekolah masing-masing. Kalau secara nasional ada standar yang bukan menjadi tolak ukur. "Kita harapkan, kalau dihapus paling tidak ada pengganti bagaimana untuk menetapkan sistem yang menyatakan lulus terhadap siswa," terangnya.
Apalagi, kata Prof Zulkifli, dengan beberapa kurikulum pada beberapa tahun belakangan ini selalu ada perubahan di setiap sekolah. "Dalam berapa tahun terakhir kurikulum mengalami perubahan, itu juga termasuk salah satu kesulitan siswa di daerah untuk menyesuaikan standar secara nasional dengan perkembangan IPTEK yang kian pesat," tambahnya.
Bila nanti kebijakan penghapusan UN resmi ditetapkan, sambung Prof Zulkifli, sebaiknya alokasi anggaran dana untuk UN dialihkan untuk pembenahan sekolah pada tiap daerah. Selain bermanfaat positif, adanya perbaikan sekolah juga bisa menjadi faktor pendorong pendidikan Indonesia meningkat.
"Kalau UN dihapuskan, anggarannya bisa dialihkan ke sekolah lainnya. Bisa untuk memperbaiki fasilitas atau membantu guru-guru honorer. Mutu pendidikan juga kemungkinan meningkat, karena lingkungan sekolah sudah membaik," jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Riza Pahlevi mengatakan, jika pemerintah pusat sudah menerapkan kebijakan tanpa UN, maka pihaknya siap melaksanakan program tersebut.
"Apa pun kebijakan dari pusat kita welcome dan siap. Kalau masih dijalankan ya kita jalankan, dan jika tidak ya tidak kita jalankan. Karena selama ini UN tidak menjadi penentu kelulusan, karena kembali ke pihak sekolah yang menentukan," katanya.
"Ya gak apa-apa kalau memang dihapuskan. Sebenarnya tujuan UN itu bukan standar mengevaluasi kemampuan siswa, melainkan sebagai pemetaan mutu sekolah," kata Prof Zulkifli, Kamis (5/12/2019).
Zulkifli menjelaskan, sebenarnya yang memahami kemampuan pelajar hanyalah sekolah masing-masing. Kalau secara nasional ada standar yang bukan menjadi tolak ukur. "Kita harapkan, kalau dihapus paling tidak ada pengganti bagaimana untuk menetapkan sistem yang menyatakan lulus terhadap siswa," terangnya.
Apalagi, kata Prof Zulkifli, dengan beberapa kurikulum pada beberapa tahun belakangan ini selalu ada perubahan di setiap sekolah. "Dalam berapa tahun terakhir kurikulum mengalami perubahan, itu juga termasuk salah satu kesulitan siswa di daerah untuk menyesuaikan standar secara nasional dengan perkembangan IPTEK yang kian pesat," tambahnya.
Bila nanti kebijakan penghapusan UN resmi ditetapkan, sambung Prof Zulkifli, sebaiknya alokasi anggaran dana untuk UN dialihkan untuk pembenahan sekolah pada tiap daerah. Selain bermanfaat positif, adanya perbaikan sekolah juga bisa menjadi faktor pendorong pendidikan Indonesia meningkat.
"Kalau UN dihapuskan, anggarannya bisa dialihkan ke sekolah lainnya. Bisa untuk memperbaiki fasilitas atau membantu guru-guru honorer. Mutu pendidikan juga kemungkinan meningkat, karena lingkungan sekolah sudah membaik," jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Riza Pahlevi mengatakan, jika pemerintah pusat sudah menerapkan kebijakan tanpa UN, maka pihaknya siap melaksanakan program tersebut.
"Apa pun kebijakan dari pusat kita welcome dan siap. Kalau masih dijalankan ya kita jalankan, dan jika tidak ya tidak kita jalankan. Karena selama ini UN tidak menjadi penentu kelulusan, karena kembali ke pihak sekolah yang menentukan," katanya.
(wib)
