Petahana Masih Dominan pada Pilkada Serentak Jawa Barat
Minggu, 24 November 2019 - 16:49 WIB
Petahana Masih Dominan pada Pilkada Serentak Jawa Barat
A
A
A
PURWAKARTA - Potensi petahana di tujuh dari delapan kota/kabupaten di Jawa Barat yang menggelar pilkada serentak pada 2020 dinilai masih dominan. Kehadiran petahana juga dinilai berpotensi menarik keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam politik praktis.
Bawaslu Jabar memprediksi petahana di tujuh dari delapan kota/kabupaten akan kembali maju pada kontestasi pilkada serentak 2020. Hanya Kabupaten Bandung yang kemungkinan tidak melibatkan petahana.
“Jujur saja, potensi keterlibatan ASN jauh lebih tinggi dalam pilkada serentak karena irisannya sangat jelas terkait promosi jabatan. Untuk itu, kami selalu mengantisipasi, meskipun musuh laten kami adalah penyebaran hoaks dan politisasi SARA,”ungkap anggota Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jabar, Zaki Hilimi kepada SINDOnews, Minggu (24/11/2019).
Bawaslu jauh-jauh hari mengantisipasi dengan masuk ke instansi-instansi pemerintah guna menginformasikan ASN dilarang kampanye. Juga instensif menyosialisasikan regulasi tentang larangan ASN untuk terlibat dalam politik praktis. “Kampaye itu kan bisa beragam, salah satunya menyatakan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon melalui media sosial,” terangnya.
Selain itu, ada larangan melakukan rotasi mutasi enam bulan sebelum penetapan pasangan calon, kecuali ada izin dari Mendari. Hal ini pernah terjadi di Bekasi pada 2017, namun kala itu rotasi dan mutasi berdasarkan izin dari Mendagri
Ihwal delapan kota/kabupaten yang menggelar Pilkada 2020 Serentak, Zaki menyebutkan, terdapat tiga kabupaten, masing-masing Karawang, Indramayu dan Pangandaran yang memiliki kerawanan pelanggaran pilkada cukup tinggi.
Bawaslu Jabar memprediksi petahana di tujuh dari delapan kota/kabupaten akan kembali maju pada kontestasi pilkada serentak 2020. Hanya Kabupaten Bandung yang kemungkinan tidak melibatkan petahana.
“Jujur saja, potensi keterlibatan ASN jauh lebih tinggi dalam pilkada serentak karena irisannya sangat jelas terkait promosi jabatan. Untuk itu, kami selalu mengantisipasi, meskipun musuh laten kami adalah penyebaran hoaks dan politisasi SARA,”ungkap anggota Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jabar, Zaki Hilimi kepada SINDOnews, Minggu (24/11/2019).
Bawaslu jauh-jauh hari mengantisipasi dengan masuk ke instansi-instansi pemerintah guna menginformasikan ASN dilarang kampanye. Juga instensif menyosialisasikan regulasi tentang larangan ASN untuk terlibat dalam politik praktis. “Kampaye itu kan bisa beragam, salah satunya menyatakan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon melalui media sosial,” terangnya.
Selain itu, ada larangan melakukan rotasi mutasi enam bulan sebelum penetapan pasangan calon, kecuali ada izin dari Mendari. Hal ini pernah terjadi di Bekasi pada 2017, namun kala itu rotasi dan mutasi berdasarkan izin dari Mendagri
Ihwal delapan kota/kabupaten yang menggelar Pilkada 2020 Serentak, Zaki menyebutkan, terdapat tiga kabupaten, masing-masing Karawang, Indramayu dan Pangandaran yang memiliki kerawanan pelanggaran pilkada cukup tinggi.
(wib)
