Bangun Model Relasi Kewenangan Pemerintahan, FISIP UNPAD FGD Bersama Pemda KLU
Sabtu, 09 November 2019 - 18:14 WIB
Bangun Model Relasi Kewenangan Pemerintahan, FISIP UNPAD FGD Bersama Pemda KLU
A
A
A
TANJUNG - Berkaitan dengan penentuan model hubungan kewenangan antarpemerintah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (FISIP UNPAD) Bandung melalui Program Academic Leadership Grant 2019 menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Rombongan UNPAD diterima oleh Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar didampingi para kepala OPD serta stakeholder terkait di Aula Kantor Sekda KLU, Kamis (7/11/2019).
Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar saat menerima rombongan kunjungan FGD UNPAD mengatakan, KLU hingga kini masih dalam keadaan prihatin lantaran diguncang gempa berkali-berkali dan beruntun. Di antaranya dua kali diguncang gempa dasyat yaitu 29 Juli dan 5 Agustus 2018.
Menurut catatan BMKG antara 29 Juli sampai 5 Agustus telah terjadi frekuensi kejadian gempa sebanyak 2000 kali. Puncak gempa pada 5 Agustus dengan kekuatan besar mencapai 7.0 SR berakibat hampir 80 persen fasilitas umum hancur luluh lantak.
Namun demikian, menurut alumnus Universitas Brawijaya Malang ini, catatan penting dari musibah dahsyat itu, bahwa gempa bumi adalah cara Allah SWT mendorong semua elemen membangun Lombok Utara menjadi lebih baik kedepan.
Sementara pada aspek pendidikan tinggi, sambung Najmul, perguruan tinggi di Lombok Utara kini tengah diikhtiarkan. Pihaknya memang sangat meyakini perubahan SDM itu hanya bisa terwujud dengan pendidikan. Diantara langkah yang diambil yaitu mendorong anak-anak Lombok Utara agar bisa masuk di perguruan tinggi melalui mekanisme MoU kerja sama dengan LPDB.
"Ini langkah-langkah kami dalam rangka membangun dan meningkatkan SDM masyarakat kami, maka saya berpendapat bahwa pertemuan ini sangat penting sekali," tandas Bupati.
Sementara itu pimpinan rombongan UNPAD Bandung Prof. Nandang Alamsyah Deluarnoor dalam paparan singkatnya menjelaskan, riset dikhususkan pada pelayanan dasar yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan pekerjaan umum.
Tahun 2019 pihaknya telah memublikasi pemerintahan nasional, daerah kepulauan dan daerah tertinggal disamping daerah perbatasan. Sudah tiga tahun terlampaui. Tujuan kegiatan FGD tersebut untuk menjalin keakuratan data kemudian bagaimana mengimplementasikannya berkaitan dengan pelayanan dasar.
Menurut Profesor Nandang, bangsa Indonesia telah menyekati konsep negara kesatuan berbentuk republik yang dikenal dengan NKRI. Tetapi dalam bangunan negara kesatuan itu juga muncul konsep otonomi daerah. Lantas terjadi hal yang tidak disangka-sangka yaitu bencana sehingga berimbas pada pelayanan publik seperti pelayanan dasar. Dimana pelayanan dasar merupakan salah satu jenis pelayanan publik yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan.
Ditambahkannya, UU nomor 22 Tahun 1999 menegaskan, kabupaten/kota dan provinsi itu tidak berhirarki. Jadi bulatan antara Provinsi dan Kabupaten/kota .
"Kita berpikir ada pesan dari fakultas kita bahwa ada hubungan antara pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten/kota. Itu harus diatur dengan UU," pungkasnya.
Sementara pihak Dekanat FISIP UNPAD menjelaskan, UNPAD menjadikan riset-riset sebagai salah satu aktivitas utama akademis lantaran kekuatan akademik diyakini ada pada jurnal ilmiah. UNPAD kemudian mewajibkan setiap dosen untuk memublikasikan karya ilmiahnya. Selain itu, publikasi yang bagus harus lahir dari fisik yang bagus.
UNPAD memberikan materi riset dalam konteks training leadership grant. Tujuannya diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan dalam masyarakat. Jadi, bukan riset semata tetapi riset yang mengkaji persoalan-persoalan yang muncul seperti tata kelola kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Pihak UNPAD setuju dengan pendapat Bupati Lombok Utara bahwa semua kalangan harus memiliki pandangan positif terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia.
Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar saat menerima rombongan kunjungan FGD UNPAD mengatakan, KLU hingga kini masih dalam keadaan prihatin lantaran diguncang gempa berkali-berkali dan beruntun. Di antaranya dua kali diguncang gempa dasyat yaitu 29 Juli dan 5 Agustus 2018.
Menurut catatan BMKG antara 29 Juli sampai 5 Agustus telah terjadi frekuensi kejadian gempa sebanyak 2000 kali. Puncak gempa pada 5 Agustus dengan kekuatan besar mencapai 7.0 SR berakibat hampir 80 persen fasilitas umum hancur luluh lantak.
Namun demikian, menurut alumnus Universitas Brawijaya Malang ini, catatan penting dari musibah dahsyat itu, bahwa gempa bumi adalah cara Allah SWT mendorong semua elemen membangun Lombok Utara menjadi lebih baik kedepan.
Sementara pada aspek pendidikan tinggi, sambung Najmul, perguruan tinggi di Lombok Utara kini tengah diikhtiarkan. Pihaknya memang sangat meyakini perubahan SDM itu hanya bisa terwujud dengan pendidikan. Diantara langkah yang diambil yaitu mendorong anak-anak Lombok Utara agar bisa masuk di perguruan tinggi melalui mekanisme MoU kerja sama dengan LPDB.
"Ini langkah-langkah kami dalam rangka membangun dan meningkatkan SDM masyarakat kami, maka saya berpendapat bahwa pertemuan ini sangat penting sekali," tandas Bupati.
Sementara itu pimpinan rombongan UNPAD Bandung Prof. Nandang Alamsyah Deluarnoor dalam paparan singkatnya menjelaskan, riset dikhususkan pada pelayanan dasar yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan pekerjaan umum.
Tahun 2019 pihaknya telah memublikasi pemerintahan nasional, daerah kepulauan dan daerah tertinggal disamping daerah perbatasan. Sudah tiga tahun terlampaui. Tujuan kegiatan FGD tersebut untuk menjalin keakuratan data kemudian bagaimana mengimplementasikannya berkaitan dengan pelayanan dasar.
Menurut Profesor Nandang, bangsa Indonesia telah menyekati konsep negara kesatuan berbentuk republik yang dikenal dengan NKRI. Tetapi dalam bangunan negara kesatuan itu juga muncul konsep otonomi daerah. Lantas terjadi hal yang tidak disangka-sangka yaitu bencana sehingga berimbas pada pelayanan publik seperti pelayanan dasar. Dimana pelayanan dasar merupakan salah satu jenis pelayanan publik yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan.
Ditambahkannya, UU nomor 22 Tahun 1999 menegaskan, kabupaten/kota dan provinsi itu tidak berhirarki. Jadi bulatan antara Provinsi dan Kabupaten/kota .
"Kita berpikir ada pesan dari fakultas kita bahwa ada hubungan antara pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten/kota. Itu harus diatur dengan UU," pungkasnya.
Sementara pihak Dekanat FISIP UNPAD menjelaskan, UNPAD menjadikan riset-riset sebagai salah satu aktivitas utama akademis lantaran kekuatan akademik diyakini ada pada jurnal ilmiah. UNPAD kemudian mewajibkan setiap dosen untuk memublikasikan karya ilmiahnya. Selain itu, publikasi yang bagus harus lahir dari fisik yang bagus.
UNPAD memberikan materi riset dalam konteks training leadership grant. Tujuannya diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan dalam masyarakat. Jadi, bukan riset semata tetapi riset yang mengkaji persoalan-persoalan yang muncul seperti tata kelola kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Pihak UNPAD setuju dengan pendapat Bupati Lombok Utara bahwa semua kalangan harus memiliki pandangan positif terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia.
(atk)
