Usulan Anggaran Rp1,2 Triliun untuk Penataan Trotoar DKI Akan Dipangkas
Kamis, 07 November 2019 - 22:02 WIB
Usulan Anggaran Rp1,2 Triliun untuk Penataan Trotoar DKI Akan Dipangkas
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta akan memangkas usulan anggaran sebesar Rp1,2 triliun dari Dinas Bina Marga DKI untuk penataan trotoar di Ibu Kota. Pasalnya, Dinas Bina Marga belum dapat menjelaskan rencana induk penataan trotoar .
"Kita usulkan agar anggaran di-hold sampai Dinas Bina Marga menjelaskan rencana induknya," ungkap Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/11/2019).
Yuke menjelaskan, rencana induk penataan trotoar itu sangat penting agar anggaran yang diusulkan tepat sasaran. Jangan sampai, trotoar yang sudah ditata tidak nyaman bagi pejalan kaki dan tidak terintegrasi dengan moda transportasi umum.
Politisi PDI Perjuangan itu mencontohkan banyaknya trotoar yang sudah ditata kembali dibongkar karena ada perbaikan utilitas dan saluran air yang tersumbat.
"Penataan trotoar itu harusnya terintegrasi dengan ducting, turunkan semua utilitas ke bawah trotoar dan pindahkan keducting. Sehingga tidak mengganggu lebar saluran air. Kalau ada rencana induk ya tidak akan seperti itu," jelasnya.
Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif menambahkan, DPRD kemungkinan akan memangkas usulan anggaran trotoar Rp1,2 triliun tersebut. Dia menduga Dinas Bina Marga memang tidak memiliki rencana induk penataan trotoar.
"Kalau ada rencana induk, Dinas Bina Marga pasti dapat menjelaskan jadwal perbaikan dan kondisi trotoar yang saling terintegrasi. Kita tunggu mereka (Dinas Bina Marga) paparan kajiannya. Kita sediakan waktu khusus untuk trotoar saja," ujarnya.
Selain itu, lanjut Syarif, alokasi anggaran untuk penataan trotoar itu seharusnya dicicil mengingat nantinya ada anggaran perubahan. Terlebih, saat ini Dinas Bina Marga sedang mengalihkan kabel udara dan utilitas lain ke bawah tanah, sehingga trotoar yang sudah bagus digali kembali oleh pemilik utilitas.
"Trotoar yang sudah bagus ini, jangan sampai dibongkar lagi. Bebankan perbaikan trotoar itu kepada pihak yang bongkar trotoar, misal perusahaan listrik, telekomunikasi atau lainnya. Bukan malah dialokasikan ke APBD. Kita harus selamatkan uang rakyat," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Harri Nugroho hingga berita ini diturunkan belum dapat menjelaskan usulan anggaran penataan trotoar Rp1,2 triliun tersebut. Sebelumnya, Harri menjelaskan perkembangan penataan trotoar dari 2016 hingga 2019 itu baru sekitar 16% dari panjang trotoar 1.300 meter dikali dua atau total 2.600 kilometer.
Menurutnya, hal itu lantaran APBD hanya diberikan untuk menata trotoar sepanjang itu. Pada 2020, pihaknya berencana membangun trotoar sepanjang 103,7 kilometer, naik dari panjang trotoar yang dibangun pada tahun ini sekitar 67 kilometer.
"Kalau kita bicara di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rata-rata diamanatkan 60 km per tahun. Dengan panjang trotoar 2.600 km itu dibutuhkan waktu 50 tahun, kelamaan. Kita mungkin revisi rencana strategisnya, minimal harusnya 100 km per tahun. Jadi kurang lebih dari 20 tahun trotoar di DKI sudah bisa dinikmati karena nyaman dan ideal bagi pejalan kaki," ujarnya beberapa waktu lalu.
"Kita usulkan agar anggaran di-hold sampai Dinas Bina Marga menjelaskan rencana induknya," ungkap Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/11/2019).
Yuke menjelaskan, rencana induk penataan trotoar itu sangat penting agar anggaran yang diusulkan tepat sasaran. Jangan sampai, trotoar yang sudah ditata tidak nyaman bagi pejalan kaki dan tidak terintegrasi dengan moda transportasi umum.
Politisi PDI Perjuangan itu mencontohkan banyaknya trotoar yang sudah ditata kembali dibongkar karena ada perbaikan utilitas dan saluran air yang tersumbat.
"Penataan trotoar itu harusnya terintegrasi dengan ducting, turunkan semua utilitas ke bawah trotoar dan pindahkan keducting. Sehingga tidak mengganggu lebar saluran air. Kalau ada rencana induk ya tidak akan seperti itu," jelasnya.
Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif menambahkan, DPRD kemungkinan akan memangkas usulan anggaran trotoar Rp1,2 triliun tersebut. Dia menduga Dinas Bina Marga memang tidak memiliki rencana induk penataan trotoar.
"Kalau ada rencana induk, Dinas Bina Marga pasti dapat menjelaskan jadwal perbaikan dan kondisi trotoar yang saling terintegrasi. Kita tunggu mereka (Dinas Bina Marga) paparan kajiannya. Kita sediakan waktu khusus untuk trotoar saja," ujarnya.
Selain itu, lanjut Syarif, alokasi anggaran untuk penataan trotoar itu seharusnya dicicil mengingat nantinya ada anggaran perubahan. Terlebih, saat ini Dinas Bina Marga sedang mengalihkan kabel udara dan utilitas lain ke bawah tanah, sehingga trotoar yang sudah bagus digali kembali oleh pemilik utilitas.
"Trotoar yang sudah bagus ini, jangan sampai dibongkar lagi. Bebankan perbaikan trotoar itu kepada pihak yang bongkar trotoar, misal perusahaan listrik, telekomunikasi atau lainnya. Bukan malah dialokasikan ke APBD. Kita harus selamatkan uang rakyat," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Harri Nugroho hingga berita ini diturunkan belum dapat menjelaskan usulan anggaran penataan trotoar Rp1,2 triliun tersebut. Sebelumnya, Harri menjelaskan perkembangan penataan trotoar dari 2016 hingga 2019 itu baru sekitar 16% dari panjang trotoar 1.300 meter dikali dua atau total 2.600 kilometer.
Menurutnya, hal itu lantaran APBD hanya diberikan untuk menata trotoar sepanjang itu. Pada 2020, pihaknya berencana membangun trotoar sepanjang 103,7 kilometer, naik dari panjang trotoar yang dibangun pada tahun ini sekitar 67 kilometer.
"Kalau kita bicara di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rata-rata diamanatkan 60 km per tahun. Dengan panjang trotoar 2.600 km itu dibutuhkan waktu 50 tahun, kelamaan. Kita mungkin revisi rencana strategisnya, minimal harusnya 100 km per tahun. Jadi kurang lebih dari 20 tahun trotoar di DKI sudah bisa dinikmati karena nyaman dan ideal bagi pejalan kaki," ujarnya beberapa waktu lalu.
(whb)
