Polemik Anggaran DKI 2020, Gerindra : Ada Yang Ingin Menyerang Anies
Minggu, 03 November 2019 - 06:41 WIB
Polemik Anggaran DKI 2020, Gerindra : Ada Yang Ingin Menyerang Anies
A
A
A
JAKARTA - Ada upaya segelintir fraksi di DPRD DKI yang ingin memecah konsentrasi Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI dalam menjalankan roda pemerintahan terkait anggaran DKI 2020. (Baca juga: Anggaran Dinilai Janggal, Anies Perbaiki Sistem E-Budgeting Warisan Ahok)
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif mengatakan, terkait pengunduran diri dua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta membuktikan ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menyerang Gubernur DKI Jakarta lewat cara tersebut.
"Justru Pak Anies mampu mengatasi lebih dari prediksi publik, Pak Anies mampu mengatasi itu. Menurut saya kan Pak Anies bilang di Youtube tanggal 23 Oktober, kemarin. Saya tujuh hari sebelum soal lem aibon dan lain-lain sudah menyisir, dan memotong anggaran itu, saya di dalam ruangan bersama jajaran, saya tidak perlu memperumit masalah, saya ingin menyelesaikan masalah kan begitu. Berarti Pak Anies mampu, ya kan," kata Syarif saat dikonfirmasi, Sabtu, 2 November 2019.
Menanggapi pengunduran diri dua Kepala SKPD tersebut, Kata Syarif itu suatu hal yang wajar dan membuktikan keduanya memiliki jiwa profesionalitas dalam bekerja, dimana jika sudah mengetahui adanya ketidakmampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi, sudah seharusnya mengundurkan diri untuk digantikan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya. (Baca juga: DPRD Anggap Mundurnya Dua Pejabat DKI Hal Biasa)
"Menunjukkan kinerja yang tidak mampu bekerja kemudian mengundurkan diri. Yang saya ketahui ada rekam jejaknya. Mereka bermasalah, salah satu pemicunya itu (kelalaian input data). Bappeda kan punya tupoksi leading sector untuk menyusun KUA-PPAS perencanaan semua masing-masing SKPD. Ketika ada kejanggalan seperti itu baru terjadi polemik, yang diminta pertanggung jawaban tentu yang punya kewenangan itu, ya Pak Hendra," ujar Syarif.
Prahara anggaran DKI 2020 yang menjadi sorotan public, kata dia, bukanlah suatu permasalahan yang mesti dibesar-besarkan, sebab KUA- PPAS merupakan mekanisme awal dalam menentukan anggaran DKI menjadi RAPBD .
Jika ada temuan dana yang tidak masuk akal, maka itu tugas dari anggota dewan untuk bersama-sama mencarikan solusi, bukan membukanya di media sosial seolah ada permainan di dalam rancangan anggaran DKI 2020.
"Nanti kita tunggu, katanya Pak Anies kan ada Tim Ad Hoc, akan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dua pejabat itu, kita tunggu saja, apakah nanti terkait dengan kelalaian penganggaran atau tidak, kita tunggu Tim Ad Hoc bekerja. Cuma sayang, tim Ad Hoc setelah disurati, mau diperiksa jam 10 lalu jam 2 pengunduran diri," katanya.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif mengatakan, terkait pengunduran diri dua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta membuktikan ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menyerang Gubernur DKI Jakarta lewat cara tersebut.
"Justru Pak Anies mampu mengatasi lebih dari prediksi publik, Pak Anies mampu mengatasi itu. Menurut saya kan Pak Anies bilang di Youtube tanggal 23 Oktober, kemarin. Saya tujuh hari sebelum soal lem aibon dan lain-lain sudah menyisir, dan memotong anggaran itu, saya di dalam ruangan bersama jajaran, saya tidak perlu memperumit masalah, saya ingin menyelesaikan masalah kan begitu. Berarti Pak Anies mampu, ya kan," kata Syarif saat dikonfirmasi, Sabtu, 2 November 2019.
Menanggapi pengunduran diri dua Kepala SKPD tersebut, Kata Syarif itu suatu hal yang wajar dan membuktikan keduanya memiliki jiwa profesionalitas dalam bekerja, dimana jika sudah mengetahui adanya ketidakmampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi, sudah seharusnya mengundurkan diri untuk digantikan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya. (Baca juga: DPRD Anggap Mundurnya Dua Pejabat DKI Hal Biasa)
"Menunjukkan kinerja yang tidak mampu bekerja kemudian mengundurkan diri. Yang saya ketahui ada rekam jejaknya. Mereka bermasalah, salah satu pemicunya itu (kelalaian input data). Bappeda kan punya tupoksi leading sector untuk menyusun KUA-PPAS perencanaan semua masing-masing SKPD. Ketika ada kejanggalan seperti itu baru terjadi polemik, yang diminta pertanggung jawaban tentu yang punya kewenangan itu, ya Pak Hendra," ujar Syarif.
Prahara anggaran DKI 2020 yang menjadi sorotan public, kata dia, bukanlah suatu permasalahan yang mesti dibesar-besarkan, sebab KUA- PPAS merupakan mekanisme awal dalam menentukan anggaran DKI menjadi RAPBD .
Jika ada temuan dana yang tidak masuk akal, maka itu tugas dari anggota dewan untuk bersama-sama mencarikan solusi, bukan membukanya di media sosial seolah ada permainan di dalam rancangan anggaran DKI 2020.
"Nanti kita tunggu, katanya Pak Anies kan ada Tim Ad Hoc, akan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dua pejabat itu, kita tunggu saja, apakah nanti terkait dengan kelalaian penganggaran atau tidak, kita tunggu Tim Ad Hoc bekerja. Cuma sayang, tim Ad Hoc setelah disurati, mau diperiksa jam 10 lalu jam 2 pengunduran diri," katanya.
(cip)
