Utang di 6 Rumah Sakit Jateng Rp249 Miliar, Ganjar Minta BPJS Diperbaiki Total
Jum'at, 01 November 2019 - 15:08 WIB
Utang di 6 Rumah Sakit Jateng Rp249 Miliar, Ganjar Minta BPJS Diperbaiki Total
A
A
A
MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta manajemen BPJS harus diperbaiki total. Sebab, tagihan BPJS per 30 Oktober 2019, menunggak hingga Rp249.199.868.991 di enam rumah sakit di Jawa Tengah.
"Solusinya adalah ditagih karena yang bayar sana (BPJS), yang utang sana. Makanya manajemen BPJS harus diperbaiki secara total," ungkap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Jumat (1/11/2019).
RSUD Muwardi memiliki tagihan tertinggi yang belum dibayar oleh BPJS, totalnya mencapai Rp128.120.277.776. Lima rumah sakit lainnya yang masih memiliki tagihan kepada BPJS, adalah RSUD Tugurejo, RSUD Margono, RSUD Lelet, RSUD Surakarta, dan RSUD Soejarwadi.
Meskipun ada tagihan yang belum dibayar oleh BPJS, Ganjar menjamin tidak akan ada penurunan pelayanan kesehatan. Berbagai solusi juga sudah dilakukan agar pelayanan kesehatan tetap bertahan dan lebih baik.
"Kami tidak bisa menyalahkan saja, inovasinya di daerah ayo temui distributor obat agar mereka bisa membuat satu terobosan kepada kita. Kita mencoba survive. Kita punya kewajiban melayani," jelasnya.
Dia mencontohkan kasus yang terjadi di RSUD Muwardi, jika tagihan BPJS belum dibayar maka akan ada kesulitan terkait stok obat. Maka inovasi dan kreasi di daerah harus dilakukan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik.
"Kalau belum terbayar kesulitannya nanti soal stok obat. Kesulitan ini bukan dari kami tetapi karena tagihan BPJS yang belum dibayar," pungkasnya.
"Solusinya adalah ditagih karena yang bayar sana (BPJS), yang utang sana. Makanya manajemen BPJS harus diperbaiki secara total," ungkap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Jumat (1/11/2019).
RSUD Muwardi memiliki tagihan tertinggi yang belum dibayar oleh BPJS, totalnya mencapai Rp128.120.277.776. Lima rumah sakit lainnya yang masih memiliki tagihan kepada BPJS, adalah RSUD Tugurejo, RSUD Margono, RSUD Lelet, RSUD Surakarta, dan RSUD Soejarwadi.
Meskipun ada tagihan yang belum dibayar oleh BPJS, Ganjar menjamin tidak akan ada penurunan pelayanan kesehatan. Berbagai solusi juga sudah dilakukan agar pelayanan kesehatan tetap bertahan dan lebih baik.
"Kami tidak bisa menyalahkan saja, inovasinya di daerah ayo temui distributor obat agar mereka bisa membuat satu terobosan kepada kita. Kita mencoba survive. Kita punya kewajiban melayani," jelasnya.
Dia mencontohkan kasus yang terjadi di RSUD Muwardi, jika tagihan BPJS belum dibayar maka akan ada kesulitan terkait stok obat. Maka inovasi dan kreasi di daerah harus dilakukan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik.
"Kalau belum terbayar kesulitannya nanti soal stok obat. Kesulitan ini bukan dari kami tetapi karena tagihan BPJS yang belum dibayar," pungkasnya.
(wib)
