Redam Polemik, Anies Disarankan Terbuka soal Anggaran
Redam Polemik, Anies Disarankan Terbuka soal Anggaran
A
A
A
JAKARTA - Pembahasan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD DKI 2020 , tuai polemik. Untuk meredam polemik ini, kendati tidak ada keharusan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, disarankan agar terbuka kepada publik.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengatakan, sedari awal Pemprov DKI seharusnya transparan terkait anggaran. Terlebih di era transparansi saat ini, masyarakat sudah amat kritis. Apabila tidak dibuka secara transparan, justru menjadi pertanyaan bagi masyarakat.
"Keterbukaan anggaran dapat meredam polemik yang berkembang di masyarakat saat ini," kata Wibi di Dedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10/2019). (Baca: Banyak Anggaran Tak Wajar di SKPD, Anies Sebut Biangnya Sistem Warisan Ahok)
Wibi mengaku sejak awal Fraksi NasDem sudah meminta Gubernur Anies untuk menyampaikan anggaran secara terbuka. Bahkan, dirinya sudah bertanya kepada pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal keterbukaan anggaran yang belum final.
Menurut Kemendagri, lanjut Wibi, keterbukaan anggaran yang belum final memang menjadi hak dari masing-masing daerah. "Waktu Bimtek Kemendagri di Bandung, kepada staf Kemendagri saya bertanya, apa ada kewajiban mempublikasikan rancangan KUA-PPAS? Dijelaskan tidak ada kewajiban. Tidak ada daya paksa. Tapi ketika sudah selesai pembahasan KUA-PPAS, memang wajib dibuka," ujar dia. (Baca juga: Djarot Tak Masalahkan Anies Akan 'Bongkar' e-Budgeting Peninggalan Ahok)
Wibi mengingatkan bahwa Jakarta bukan hanya milik orang Jakarta. Jakarta adalah role model dan milik seluruh rakyat di Indonesia. Karenanya, rakyat perlu tahu untuk membantu menyisir anggaran. Dia pun meminta agar semua pihak tudak meragukan kualitas anggaran di tengah waktu yang mepet.
"Karena Jakarta bukan milik semua orang Jakarta. Buka saja semuanya seterang-terangnya, agar tidak jadi preseden buruk," pungkasnya. (Baca juga: Polemik Usulan Anggaran, Formappi: DPRD DKI Harus Terbuka ke Rakyat)
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengatakan, sedari awal Pemprov DKI seharusnya transparan terkait anggaran. Terlebih di era transparansi saat ini, masyarakat sudah amat kritis. Apabila tidak dibuka secara transparan, justru menjadi pertanyaan bagi masyarakat.
"Keterbukaan anggaran dapat meredam polemik yang berkembang di masyarakat saat ini," kata Wibi di Dedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10/2019). (Baca: Banyak Anggaran Tak Wajar di SKPD, Anies Sebut Biangnya Sistem Warisan Ahok)
Wibi mengaku sejak awal Fraksi NasDem sudah meminta Gubernur Anies untuk menyampaikan anggaran secara terbuka. Bahkan, dirinya sudah bertanya kepada pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal keterbukaan anggaran yang belum final.
Menurut Kemendagri, lanjut Wibi, keterbukaan anggaran yang belum final memang menjadi hak dari masing-masing daerah. "Waktu Bimtek Kemendagri di Bandung, kepada staf Kemendagri saya bertanya, apa ada kewajiban mempublikasikan rancangan KUA-PPAS? Dijelaskan tidak ada kewajiban. Tidak ada daya paksa. Tapi ketika sudah selesai pembahasan KUA-PPAS, memang wajib dibuka," ujar dia. (Baca juga: Djarot Tak Masalahkan Anies Akan 'Bongkar' e-Budgeting Peninggalan Ahok)
Wibi mengingatkan bahwa Jakarta bukan hanya milik orang Jakarta. Jakarta adalah role model dan milik seluruh rakyat di Indonesia. Karenanya, rakyat perlu tahu untuk membantu menyisir anggaran. Dia pun meminta agar semua pihak tudak meragukan kualitas anggaran di tengah waktu yang mepet.
"Karena Jakarta bukan milik semua orang Jakarta. Buka saja semuanya seterang-terangnya, agar tidak jadi preseden buruk," pungkasnya. (Baca juga: Polemik Usulan Anggaran, Formappi: DPRD DKI Harus Terbuka ke Rakyat)
(thm)
Explore More