Atasi Kemacetan, PKS Sarankan DKI Percepat Pemberlakuan Jalan Berbayar
Senin, 21 Oktober 2019 - 13:01 WIB
Atasi Kemacetan, PKS Sarankan DKI Percepat Pemberlakuan Jalan Berbayar
A
A
A
JAKARTA - Komitmen Pemprov DKI memberlakukan Electronic Road Pricing (ERP) patut dipertanyakan. Pasalnya, sejak dulu rencana tersebut tak kunjung diwujudkan.
Anggota Fraksi PKS Dedi Supriadi menyinggung secara khusus percepatan pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Karena selain bisa mengatasi kemacetan, ERP juga bisa menambah kualitas udara di Jakarta.
“ERP akan semakin memperkuat upaya pengendalian udara, selain itu dana yang diperoleh bisa difokuskan untuk membuat transportasi publik dan sarana pendukung seperti pedestrian semakin membuat nyaman warga Jakarta dan sekitarnya,” ujar Dedi kepada wartawan, Senin (21/10/2019).
Ia menilai, ERP akan lebih efektif dalam mengurangi kemacetan yang menjadi permasalahan Ibu Kota setiap tahunnya. (Baca: Bakal Terapkan Jalan Berbayar, Pengamat: Tangerang Lebih Maju )
Sementara untuk peralihan kendaraan ke mesin berenergi terbarukan, menurut Dedi, langkah ini bukan sesuatu yang bisa dilihat hasilnya dalam waktu singkat.
“Penggunaan kendaran energi listrik misalnya, selain insentif penggunaannya yang bisa di ganjil genap, stasiun pengisian energi listrik juga perlu diperbanyak,” tutup Dedi.
Anggota Fraksi PKS Dedi Supriadi menyinggung secara khusus percepatan pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Karena selain bisa mengatasi kemacetan, ERP juga bisa menambah kualitas udara di Jakarta.
“ERP akan semakin memperkuat upaya pengendalian udara, selain itu dana yang diperoleh bisa difokuskan untuk membuat transportasi publik dan sarana pendukung seperti pedestrian semakin membuat nyaman warga Jakarta dan sekitarnya,” ujar Dedi kepada wartawan, Senin (21/10/2019).
Ia menilai, ERP akan lebih efektif dalam mengurangi kemacetan yang menjadi permasalahan Ibu Kota setiap tahunnya. (Baca: Bakal Terapkan Jalan Berbayar, Pengamat: Tangerang Lebih Maju )
Sementara untuk peralihan kendaraan ke mesin berenergi terbarukan, menurut Dedi, langkah ini bukan sesuatu yang bisa dilihat hasilnya dalam waktu singkat.
“Penggunaan kendaran energi listrik misalnya, selain insentif penggunaannya yang bisa di ganjil genap, stasiun pengisian energi listrik juga perlu diperbanyak,” tutup Dedi.
(ysw)
