Pemprov DKI Minta Perusahaan Ojek Online Siapkan Halte untuk Driver
Senin, 21 Oktober 2019 - 08:11 WIB
Pemprov DKI Minta Perusahaan Ojek Online Siapkan Halte untuk Driver
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta meminta perusahaan moda transportasi online menyiapkan area penjemputan ojek online di sejumlah stasiun atau halte. Aplikator pun diminta mematikan sistem penjemputan apabila driver tidak menjemput penumpang di area tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, beberapa waktu lalu telah meresmikan transit plaza di Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Lebak Bulus hasil dari kolaborasi aplikator ojek online dengan PT MRT Jakarta. Transit plaza itu merupakan tempat berkumpulnya angkutan online untuk menjemput penumpang, sehingga, tidak ada lagi, angkutan online yang mengokupasi jalan.
"Nah ini untuk ojek online ini wujud kolaborasi, kita mendorong seluruh stakeholders yang ada itu berkolaborasi," kata Syafrin saat dihubungi, Minggu, 20 Oktober 2019 kemarin.
Syafrin menjelaskan, selama ini ada yang salah dengan pembinaan para driver ojek online dalam menjemput penumpang. Seharusnya, kata dia, sebagai ojek online, driver ojek online tidak perlu berkumpul berbondong-bondong merapat ke stasiun ataupun halte sambil melihat handphone.
Padahal, kata Syafrin, kalau disiapkan tempat untuk penjemputan saja, para ojek online sudah bisa lebih tertib. Mereka hanya datang ketika ada penumpang yang pesan di lokasi penjemputan atau shelter yang disediakan.
"Para driver yang menunggu di jalan meski sudah ada shelter tidak akan diberikan penumpang oleh aplikator. Jadi tinggal kolaborasi penyediaan shelter saja dari pemilik lahan. Kita dorong ke sana," jelasnya.
Syafrin mengakui bila ojek online bukanlah angkutan umum, namun keberadaan mereka dalam memberikan kebutuhan masyarakat dalam bermobilitas tidak bisa dipungkiri. "Jadi harus difasilitasi," tegasnya.
Ketua Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan heran dengan sikap Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang justru mengakomodir keinginan ojek online dengan meminta pemilik lahan moda transportasi menyediakan shelter. Menurutnya, hal itu bertolak belakang dengan peningkatan layanan angkutan umum atau program Jak Lingko yang tengah digadang-gadangkan.
"Seharusnya sediakan lahan angkutan umum resmi bukan ojek online. Pemerintah harus tegas," tegasnya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, beberapa waktu lalu telah meresmikan transit plaza di Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Lebak Bulus hasil dari kolaborasi aplikator ojek online dengan PT MRT Jakarta. Transit plaza itu merupakan tempat berkumpulnya angkutan online untuk menjemput penumpang, sehingga, tidak ada lagi, angkutan online yang mengokupasi jalan.
"Nah ini untuk ojek online ini wujud kolaborasi, kita mendorong seluruh stakeholders yang ada itu berkolaborasi," kata Syafrin saat dihubungi, Minggu, 20 Oktober 2019 kemarin.
Syafrin menjelaskan, selama ini ada yang salah dengan pembinaan para driver ojek online dalam menjemput penumpang. Seharusnya, kata dia, sebagai ojek online, driver ojek online tidak perlu berkumpul berbondong-bondong merapat ke stasiun ataupun halte sambil melihat handphone.
Padahal, kata Syafrin, kalau disiapkan tempat untuk penjemputan saja, para ojek online sudah bisa lebih tertib. Mereka hanya datang ketika ada penumpang yang pesan di lokasi penjemputan atau shelter yang disediakan.
"Para driver yang menunggu di jalan meski sudah ada shelter tidak akan diberikan penumpang oleh aplikator. Jadi tinggal kolaborasi penyediaan shelter saja dari pemilik lahan. Kita dorong ke sana," jelasnya.
Syafrin mengakui bila ojek online bukanlah angkutan umum, namun keberadaan mereka dalam memberikan kebutuhan masyarakat dalam bermobilitas tidak bisa dipungkiri. "Jadi harus difasilitasi," tegasnya.
Ketua Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan heran dengan sikap Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang justru mengakomodir keinginan ojek online dengan meminta pemilik lahan moda transportasi menyediakan shelter. Menurutnya, hal itu bertolak belakang dengan peningkatan layanan angkutan umum atau program Jak Lingko yang tengah digadang-gadangkan.
"Seharusnya sediakan lahan angkutan umum resmi bukan ojek online. Pemerintah harus tegas," tegasnya.
(whb)
