Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
2.093 KPM di Halbar Terima Bantuan BPNT
2.093 KPM di Halbar Terima Bantuan BPNT
A
A
A
JAILOLO - Bupati Halmahera Barat (Halbar) Danny Missy meminta Kepala Desa (Kades) dan tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan verifikasi data secara rinci terhadap Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Halbar.
Pasalnya, Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan kuota kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar sebanyak 8. 473 KPM dengan total anggaran sebesar Rp 24 miliar, sehingga data untuk KPM harus diteliti dengan baik agar bantuan yang diberikan benar benar tepat sasaran.
”Jangan sampai ada yang punya mobil dan motor juga masuk dalam KPM. Jadi data harus di verifikasi dengan baik oleh Kades dan tim pendamping PKH,” ungkap Bupati Danny ketika menyerahkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 161 KPM yang ada di Kecamatan Sahu, Jumat (18/10/2019).
Danny menjelaskan, sebanyak 8. 473 KPM terdiri dua kategori bantuan yakni BPNT dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk KPM yang menerima bantuan BPNT sebanyak 2.093 yang tersebar di 8 Kecamatan. Sementara KPM yang menerima bantuan PKH sebanyak 4.330 orang yang tersebar di 8 Kecamatan. Untuk bantuan BPNT, KPM langsung menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku tabungan BNI.
”Jadi KPM penerima bantuan BPNT dapat menggunakan KKS untuk mengambil bahan pokok di E-Warung setiap bulan,” jelasnya.
Orang nomor satu dilingkup Pemkab Halbar ini mengaku, untuk bantuan PKH dalam satu tahun KPM dapat menerima bantuan kurang lebih Rp 9 juta. Bupati Danny berharap data dari desa harus di verifikasi, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran. Kriteria bantuan PKH itu syaratnya, KPM kategori keluarga miskin yang terdiri dari ibu hamil, keluarga miskin yang anaknya masih sekolah, lansia dan disabilitas.
”Saya berharap bantuan PKH ini dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga dapat mendorong ekonomi masyarakat yang ada di Halbar,” ujarnya.
Sementara Wakil Pimpinan BNI Cabang Ternate M. Idham menyampaikan, pembagian KKS dan Buku Tabungan akan terus berlanjut di Kecamatan yang lain. KPM yang ingin mengambil KKS dan buku tabungan harus membawa foto copy KTP. ”Jadi pembangian buku tabungan dan KK akan terus berlanjut hingga di Kecamatan yang lain,” ucap Idham.
Pasalnya, Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan kuota kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar sebanyak 8. 473 KPM dengan total anggaran sebesar Rp 24 miliar, sehingga data untuk KPM harus diteliti dengan baik agar bantuan yang diberikan benar benar tepat sasaran.
”Jangan sampai ada yang punya mobil dan motor juga masuk dalam KPM. Jadi data harus di verifikasi dengan baik oleh Kades dan tim pendamping PKH,” ungkap Bupati Danny ketika menyerahkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 161 KPM yang ada di Kecamatan Sahu, Jumat (18/10/2019).
Danny menjelaskan, sebanyak 8. 473 KPM terdiri dua kategori bantuan yakni BPNT dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk KPM yang menerima bantuan BPNT sebanyak 2.093 yang tersebar di 8 Kecamatan. Sementara KPM yang menerima bantuan PKH sebanyak 4.330 orang yang tersebar di 8 Kecamatan. Untuk bantuan BPNT, KPM langsung menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku tabungan BNI.
”Jadi KPM penerima bantuan BPNT dapat menggunakan KKS untuk mengambil bahan pokok di E-Warung setiap bulan,” jelasnya.
Orang nomor satu dilingkup Pemkab Halbar ini mengaku, untuk bantuan PKH dalam satu tahun KPM dapat menerima bantuan kurang lebih Rp 9 juta. Bupati Danny berharap data dari desa harus di verifikasi, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran. Kriteria bantuan PKH itu syaratnya, KPM kategori keluarga miskin yang terdiri dari ibu hamil, keluarga miskin yang anaknya masih sekolah, lansia dan disabilitas.
”Saya berharap bantuan PKH ini dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga dapat mendorong ekonomi masyarakat yang ada di Halbar,” ujarnya.
Sementara Wakil Pimpinan BNI Cabang Ternate M. Idham menyampaikan, pembagian KKS dan Buku Tabungan akan terus berlanjut di Kecamatan yang lain. KPM yang ingin mengambil KKS dan buku tabungan harus membawa foto copy KTP. ”Jadi pembangian buku tabungan dan KK akan terus berlanjut hingga di Kecamatan yang lain,” ucap Idham.
(alf)
Explore More