Kontraktor Tagih Utang ke Pemkot Palembang

PALEMBANG - Utang Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kepada pihak ketiga atas proyek pembangunan tahun ini belum dibayarkan. Bahkan konstruksi sudah ada yang mencapai 95%, namun pembayaran oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkesan lamban.

Seorang kontraktor yang mengerjakan konstruksi milik Pemerintah Kota Palembang, Ary mengatakan, Pemkot Palembang terkesan lamban dalam pembayaran, baik uang muka untuk pengerjaan konstruksi baru maupun yang sudah mulai sejak awal 2019.

"Konstruksi yang kami kerjakan ada yang hampir selesai tapi tagihan belum dicairkan, pembayaran uang muka pun lambat," katanya saat ditemui SINDOnews, Senin (14/10/2019).

Menurut dia, para kontraktor hampir satu bulan terakhir mengajukan pencairan tapi belum ada kejelasan. Dia mengaku menyesalkan sikap Pemkot yang seakan mempersulit untuk melengkapi berkas yang diminta. Padahal, pengerjaan perbaikan telah dilakukan bahkan dengan modal yang tidak sedikit.

"Ini sudah Oktober, pekerjaan kami selesai, tapi kami belum dibayar juga, katanya mesti melengkapi berkas ini itu. Kalau tagihan kita itu lumayan juga, jumlahnya mencapai miliaran," ujarnya.

Sebenarnya, kata Ary, pihaknya masih memiliki kesabaran untuk menunggu pembayaran dari Pemkot Palembang, karena dirinya yakin Pemkot Palembang tidak akan merugikan masyarakat yang telah membantunya. Hanya saja, saat ini dia telah dikejar-kejar oleh pemilik depot bangunan, karena bahannya sudah digunakan untuk membangun jalan di Kota Palembang.

"Ya memang salah kami, tapi kami juga menunggu dana dari Pemkot ini. Mudah-mudahan cepat selesailah. Dan satu lagi harapan kami, saat pengurusan berkas untuk mengambil uang kami itu jangan dipersulit. Kami mau menuruti dan melengkapi berkas yang diminta asal tidak dipersulit," harapnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Palembang, Zulkarnain mengatakan, jika hutang yang dimiliki oleh Pemkot Palembang kepada pihak ketiga akan segera dibayarkan setelah para kontraktor ini melengkapi ketentuan yang berlaku. "Kontraktor harus penuhi syaratnya dulu, setelah itu saya tandatangani dan langsung dibayarkan. Syaratnya apa saja itu ada dikantor," katanya.

Zulkarnain tidak membantah jika pengerjaan yang dilakukan kontraktor bahkan ada yang sudah dan hampir selesai. Namun, terkendalanya pembayaran bukan lantaran kekosongan keuangan di kas daerah khusus untuk membayar pihak ketiga. "Alokasi dananya ada, tidak kosong. Hanya perlu melengkapi berkas saja, beberapa sudah ada yang kami bayar," ujarnya.

Mendengar keluhan Para Kontraktor, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, Zainal Abidin mengatakan, akan memangil pihak terkait untuk mendengarkan apa yamg sebenarnya menjadi persoalan tersebut. "Sebagai bagian dari pemerintahan kami akan menjalankan fungsi sebagai pengawas, melihat dan mendengar apa sebenarnya terjadi jika tidak ada uang harusnya disampaikan," singkatnya.