Ganjil Genap Tak Efektif Atasi Kemacetan, DKI Disarankan Terapkan ERP
Rabu, 18 September 2019 - 11:37 WIB
Ganjil Genap Tak Efektif Atasi Kemacetan, DKI Disarankan Terapkan ERP
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta dan pihak kepolisian mulai melakukan penindakan terhadap pelanggar sistem ganjil genap pada 9 September 2019 lalu. Sistem pembatasan kendaraan tersebut dinilai efektif untuk mengurangi kemacetan.
Namun, menurut Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menilai adanya ganjil genap tetap tidak menyelesaikan masalah macet Ibu Kota.
"Karena ruas jalan terlalu luas dan banyak sementara pengawasan manual dan SDM Kepolisian terbatas," kata Tigor kepada wartawan, Rabu (18/9/2019).
Selain itu, lanjutnya, terlalu banyak pengecualian yang dikenakan kebijakan Ganjil Genap. Sepeda motor tidak masuk dikenakan Ganjil Genap sehingga para pengguna mobil berpindah ke sepeda motor. (Baca: Ogah Terapkan ERP, Anies Lebih Memilih Membangun Transportasi Massal )
"Terbuka peluang masyarakat membeli mobil kedua untuk menyiasati Ganjil Genap karena belum terintegrasi dengan baik sistem layanan angkutan umum massal di Jakarta dan sekitarnya," kata Tigor.
Untuk itu, ia menyarankan agar sebaiknya pemprov Jakarta segera menyiapkan dan menerapkan sistem ERP untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang menyebabkan kemacetan serta udara buruk di Jakarta.
"Menggunakan ERP lebih simpel dan efektif untuk pengendalian karena pengawasan dan penegakannya secara elektronik," katanya.
Azas menyindir, ,emalukan sekali jika tahun depan justru kota Jakarta tertinggal oleh kota Tangerang yang lebih dulu menggunakan sistem ERP untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi.
Namun, menurut Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menilai adanya ganjil genap tetap tidak menyelesaikan masalah macet Ibu Kota.
"Karena ruas jalan terlalu luas dan banyak sementara pengawasan manual dan SDM Kepolisian terbatas," kata Tigor kepada wartawan, Rabu (18/9/2019).
Selain itu, lanjutnya, terlalu banyak pengecualian yang dikenakan kebijakan Ganjil Genap. Sepeda motor tidak masuk dikenakan Ganjil Genap sehingga para pengguna mobil berpindah ke sepeda motor. (Baca: Ogah Terapkan ERP, Anies Lebih Memilih Membangun Transportasi Massal )
"Terbuka peluang masyarakat membeli mobil kedua untuk menyiasati Ganjil Genap karena belum terintegrasi dengan baik sistem layanan angkutan umum massal di Jakarta dan sekitarnya," kata Tigor.
Untuk itu, ia menyarankan agar sebaiknya pemprov Jakarta segera menyiapkan dan menerapkan sistem ERP untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang menyebabkan kemacetan serta udara buruk di Jakarta.
"Menggunakan ERP lebih simpel dan efektif untuk pengendalian karena pengawasan dan penegakannya secara elektronik," katanya.
Azas menyindir, ,emalukan sekali jika tahun depan justru kota Jakarta tertinggal oleh kota Tangerang yang lebih dulu menggunakan sistem ERP untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi.
(ysw)
